Poster Presiden AS Donald Trump disandingkan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Jerusalem. Poster itu ditempatkan organisasi pengembang pemukiman di Tepi Barat pada Rabu (10/6) lalu. | AP/Oded Balilty

Internasional

Netanyahu Disebut Bakal Cicil Aneksasi

Dalam rencana baru, aneksasi akan dilakukan dua tahap.

 

YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempertimbangkan untuk memulai pencaplokan atau aneksasi Tepi Barat di wilayah kecil secara terbatas. Media Israel Hayom edisi Rabu (17/6) menyebutkan, langkah itu diambil dengan harapan dapat meredakan penolakan dunia internasional jika ia melakukan manuver wilayah dalam skala luas. 

Israel Hayom adalah media pro-Netanyahu dan dipandang sebagai cerminan dari pemikiran-pemikiran Netanyahu. Menurut media ini, Netanyahu akan melakukan aneksasi dalam dua tahap. 

Dalam rencana baru ini, pada tahap pertama Netanyahu hanya akan melakukan aneksasi permukiman dalam jumlah kecil. Lalu setelah menyerukan kepada Palestina untuk melakukan pembicaraan damai, barulah Netanyahu akan menganeksasi sisa wilayah yang direncanakannya. 

Lebih lanjut, Israel Hayom mengatakan Netanyahu tidak mempertimbangkan ancaman hukuman dari Eropa yang bersuara vokal menentang atas aneksasi Tepi Barat. Ia juga tidak menghitung kemungkinan rusaknya hubungan Israel dengan dunia Arab. Justru dengan membatasi aneksasi awal dalam jumlah sedikit, Netanyahu berharap dapat menunjukkan bahwa ia mendengar seruan dunia internasional.

Media tersebut mengutip sumber yang telah berdiskusi dengan Netanyahu dalam beberapa hari terakhir. Namun, Israel Hayom tidak menyebutkan identitas sang sumber. Kantor Netanyahu juga menolak memberikan komentar kepada Reuters.

Semula, Netanyahu akan membahas rencana aneksasi dalam rapat kabinet 1 Juli. Sebagian besar negara di dunia menilai permukiman yang dibangun Israel di wilayah pendudukan termasuk di Tepi Barat adalah ilegal. Namun, ini ditentang Israel.

Netanyahu pernah mengatakan, rencana damai yang digagas Amerika Serikat memberi peluang bersejarah yang memungkinkan Israel memperluas wilayahnya. Wilayah yang dimaksud adalah Tepi Barat dan Lembah Jordan.

Israel merebut Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza dalam perang 1967. Palestina berharap dapat mendirikan negara di wilayah tersebut. Namun, seiring waktu, Israel terus membangun permukiman di Tepi Barat dan mengklaim Yerusalem secara keseluruhan sebagai ibu kota negaranya. 

Terkait rencana terbaru Netanyahu untuk "mencicil" aneksasi, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Wasel Abu Youssef, mengatakan aneksasi bertahap yang direncanakan Netanyahu sama saja. 

"Netanyahu mencoba membuat bingung sikap internasional yang menolak aneksasi dan dunia tidak akan dibodohi oleh rencana itu," kata Abu Youssef.

Eropa selama ini bersuara keras menentang rencana aneksasi. Termasuk di antaranya adalah Inggris. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebut rencana aneksasi Israel merupakan pelanggaran hukum internasional. 

"Saya percaya bahwa apa yang diusulkan oleh Israel akan berarti pelanggaran hukum internasional. Kami sangat keberatan. Kami sangat percaya pada solusi kedua negara dan kami akan terus membuat itu," kata dia saat ditanya di Dewan Inggris, seperti dilansir Times of Israel, Rabu.

Raja Malaysia 

Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah meminta semua warga di negaranya mendoakan kesejahteraan warga Palestina yang tertindas oleh Israel. Dia menegaskan kembali dukungan Malaysia bagi perjuangan Palestina.

Dalam pernyataan yang dirilis pihak kerajaan, Sultan Abdullah menyatakan keprihatinan serta dukungan mendalam untuk perjuangan Palestina. Malaysia akan terus bekerja dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta masyarakat internasional guna menentang rencana Israel mencaplok tanah Palestina.

Sultan Abdullah meminta masyarakat Malaysia berdoa agar hak-hak warga Palestina dilindungi dan dapat terbebas dari pendudukan Israel. “Perjuangan untuk kemerdekaan Palestina dapat diwujudkan jika mereka terus-menerus didukung untuk mendirikan negara merdeka di wilayah-wilayah yang diduduki Israel sejak 1967,” katanya, dikutip laman kantor berita Palestina WAFA, Selasa (16/6).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat