OLEH FEBRIAN FACHRI

Alde Maulana, seorang calon pegawai negeri sipil (CPNS) disabilitas asal Sumatra Barat, merasa diperlakukan dengan tidak adil. Impiannya menjadi seorang abdi negara kini pupus setelah pengangkatannya sebagai PNS di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) urung dilakukan.

CPNS periode 2018 itu awalnya diterima untuk formasi pemeriksa ahli pratama lewat jalur disabilitas. Ia pun telah mengabdi sekitar satu tahun. Namun, saat pengangkatannya, Alde mengaku digagalkan dengan alasan tidak sehat jasmani dan rohani. 

"Padahal saya sudah masuk jalur disabilitas. Sudah pasti kondisi kesehatan saya berkaitan dengan disabilitas yang saya alami ini," kata Alde di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Senin (1/6). 

Alde mengaku sejak dari tahapan seleksi kemampuan dasar (SKD), seleksi kemampuan bidang (SKB), sampai ia diangkat sebagai CPNS, ia sudah menjalani prosedural ketat. Karena itu, ia merasa hak-haknya sudah dilanggar. 

Alde merasa tidak adil bila hasil cek kesehatan yang menyatakan tidak sehat jasmani dan rohani membuat dirinya gagal menjadi ASN. Sebab, dirinya sejak awal memang masuk di jalur disabilitas dan itu dilindungi Undang-Undang tentang Disabilitas. 

Sekilas penampilan Alde terlihat sehat dan fisiknya normal. Lulusan Fakultas Hukum Unand itu bisa berjalan tegap. Sejak 2015 lalu, Ade divonis menderita Postponing Aneurisma atau masalah pada pembuluh darah di kepala. Hal itu berdampak pada lemahnya penglihatan dan bagian tubuh sebelah kiri. 

Saat mengikuti diklat di Balai Diklat Medan Maret lalu, Ade sempat mengalami kejang-kejang dan dilarikan ke RS Adam Malik Medan. Setelah itu Ade direkomendasikan dokter agar tidak lagi ikut aktivitas yang mengurasi fisik. Jadi, Ade hanya bisa mengikuti program yang ada di dalam kelas.

Alde mengaku masih bisa mengoperasikan komputer, tapi tangan kirinya sudah tidak secepat atau sesigap tangan kanan. Ia juga mengaku dapat menjalankan tugas dengan baik selama menjadi CPNS satu tahun lebih.

Alde akan memperjuangkan haknya sebagai ASN tersebut, terlebih ia punya tanggungan seorang istri yang harus dinafkahi. Ia sangat berharap haknya dipulihkan dan diangkat sebagai ASN. Saat ini, ia meminta advokasi dari LBH Padang. Ia juga berencana menyurati Ombudsman dan Komnas HAM. 

"Saya mau advokasi hukum terhadap SK pemberhentian secara hormat saya. Karena pemberhantian saya ini sangat berpengaruh terhadap keluarga saya," ujar Alde. 

Wakil Direktur LBH Padang Indira Suryani mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya mitigasi di luar persidangan sebagai langkah awal memulihkan hak Alde. Indira menyebut persoalan yang dialami Alde adalah masalah klasik di mana masih ada instansi tertentu yang belum menerima paradigma mengenai disabilitas. 

LBH, menurut Indira, sudah pernah berkirim surat kepada BPK Sumbar yang diteruskan ke BPK Pusat. Jawaban dari BPK Pusat, kata Indira, pemberhentian Alde secara hormat sudah sesuai prosedural. 

Indira menduga, jawaban itu karena BPK masih minim pemahaman mengenai hak-hak disabilitas yang telah dilindungi Undang-undang. "Pertama kami akan ajak pihak-pihak terkait agar mau menerima paradigma soal disabilitas. Bahwa teman-teman disabilitas ini harus ada perlakukan khusus. Ini yang akan kami diskusikan dengan BPK," kata Indira. 

Kemudian, LBH Padang akan melakukan kampanye agar persoalan Alde dan disabilitas lainnya mendapat dukungan publik, yakni dengan mengajak publik menandatangani petisi. LBH juga, kata Indira, akan membuat pengaduan ke DPRD, Pemprov Sumbar, dan Pemkot Padang karena pemda tersebut sudah punya Peraturan Daerah (Perda) tentang disabilitas. Bila semua upaya ini tidak berhasil, Indira menyebut LBH akan menempuh langkah hukum ke pengadilan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat