Provinsi Jawa Barat memiliki penduduk yang sangat banyak, yakni sekitar 48 juta jiwa, atau lebih kurang 20 persen penduduk Indonesia. Para penduduk ini bukan hanya tinggal di kota, tetapi ada juga penduduk yang tinggal di pedesaan.

Jawa Barat memiliki sekitar 5.312 desa dengan 645 kelurahan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Setiaji mengungkapkan, berkomunikasi dengan para penduduk kota dan desa menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Karena, komunikasi atau informasi yang disajikan harus bisa dicerna oleh kedua masyarakat tersebut. Di era serba teknologi seperti saat ini, menurut Setiaji, infrastruktur digital seharusnya sudah menjangkau sampai level yang paling kecil, yakni desa.

Oleh karena itu, tahun depan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat akan fokus membangun infrastruktur digital yang lebih masif lagi ke desa-desa. Sehingga nanti masyarakat desa juga bisa berbisnis menggunakan teknologi.

Misalnya, dengan berjualan di niaga-el. “Sekarang sudah berkembang platform-platform agribisnis, sehingga masyarakat bisa mendapatkan penghasilan lebih besar,” kata Setiaji dalam webinar Datascrip Solution Days Conference 2020, beberapa waktu lalu.

Setiaji menyebutkan, petani di beberapa daerah Tasik akhirnya kini bisa menjual produk-produknya melalui platform Sayurbox. Tentunya ke depan, lanjutnya, petani akan lebih suka menggunakan platform teknologi.

Karena mereka mendapatkan manfaat lebih besar dari hasil taninya. “Kalau dulu krisis 98, UMKM memang menjadi fundamental, kalau sekarang agrikultur menjadi tulang punggung kita, kemudian perternakan, perikanan dan sebagainya menjadi pendukung ekonomi di Indonesia,” ujarnya.

Setiaji meyakini, kehadiran  teknologi internet of things (IoT) yang erat hubungannya dengan industri 4.0 dapat meningkatkan produktivitas mereka. Sekaligus membantu mengetahui produk-produk apa saja yang sedang dibutuhkan di pasar. “Ke depannya, teknologi jadi hal yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan, khususnya di masyarakat pedesaan,” ujarnya.

Kini, setelah Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi, semua pihak merasakan dampak yang terjadi. Mulai dari, pembatasan beraktivitas, serta harus bekerja di rumah dan lain sebagainya.

Hal ini pun membuat masyarakat harus bisa menyesuaikan diri dengan memanfaatkan berbagai macam hal, salah satunya teknologi. Teknologi sekarang ini menjadi hal yang penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

Setiaji mengatakan, dalam situasi ini pihaknya harus memiliki strategi untuk mengomunikasikan dan mengkolaborasikan berbagai pihak terkait. Sebab ada berbagai macam orang yang harus dipahami. Mulai dari, orang yang paham soal Covid-19, ada orang yang paham tetapi memutarbalikkan fakta atau mengedarkan informasi yang tidak benar, hingga ada pula yang sama sekali tidak paham soal Covid-19.

Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus difokuskan terkait platform komunikasi dan kolaborasi. Pertama, infrastruktur digital untuk dapat mengakses informasi secara dua pihak.

Baik dari pemerintah maupun dari masyarakat secara cepat sehingga bisa mendapatkan informasi senyata mungkin. Kedua, platform juga harus bisa mengintegrasikan berbagai macam aplikasi. Mulai dari, bagaimana aplikasi bisa memonitor orang,mendapatkan data bantuan sosial, dan beragam data PSBB.

Ketiga, termasuk tata kelola seperti bagaimana regulasi mengatur pengaliran data dan kerja sama tim. “Karena di sini ada tim nasional, ada tim provinsi, daerah tentunya penting untuk bersinergi dan kemudian saling menguatkan,” ujarnya.

Menurut Setiaji, berkaitan dengan data dan informasi, pihaknya sudah menyediakan API yang bisa dikonsumsi masyarakat. Paling tidak dalam sepekan, ada tiga juta pengguna yang mengakses data tersebut. “Tentunya harus membutuhkan infrastruktur yang harus kuat. Oleh karena itu, kami mengkombinasikan infrastruktur secara hibrid agar kekuatannya bisa dieskalasi secepat mungkin,” kata Setiaji.

Sejak awal Maret 2020, Jawa Barat ditetapkan menjadi provinsi pertama yang memiliki kasus Covid-19. Kota Depok menjadi tempat ditemukannya dua kasus ini muncul pertama kali.

Segera pada 4 Maret, Gubernur Ridwan Kamil menetapkan Jawa Barat dengan Status Siaga I serta membentuk Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar) di hari yang sama. Pikobar berkantor di Jabar Command Center (kantor resmi Jabar Digital Service-JDS) dan menjadi base camp berbagai pemangku keentingan untuk berbagi informasi Covid-19. Tim Dokter Dinas Kesehatan, Tim Monitoring Officer JDS, Tim Jabar Quick Response dan Tim Kepolisian Jabar bertugas rutin di Pikobar.

Seluruh Tim JDS di bawah tim Pikobar fokus dalam pengembangan produk berupa portal dan aplikasi. “Pusat informasi ini kami bentuk dengan memanfaatkan command center yang kami bangun. Command center yang tadinya untuk disaster, Kami coba alihkan ke Covid19 sehingga bisa mengalirkan data informasi ke sistem secara lebih cepat atau efektif,” ujar Setiaji.

Platform ini didukung banyak sekali kolaborator, mulai dari institusi pemerintahan, Gugus Tugas Nasional dan juga pihak-pihak lain yang membantu, seperti suksesi cloud dan white hacker yang melakukan tes sebelum aplikasinya dipasang.

Tes ini berguna untuk meminimalisir gangguan dari para peretas yang kerap mencuri data-data pribadi. Portal atau website Pikobar, https://pikobar.jabarprov.go.id/  terdiri dari beberapa fitur, di antaranya, informasi atau pengumuman pada banner, call center, dan hotline Dinkes Provinsi, info pertanyaan yang sudah terlayani (diperbarui setiap hari), data ODP, PDP, positif, sembuh dan meninggal di Jawa Barat dan Nasional (diperbarui setiap hari), peta sebaran ODP, PDP, dan positif di Jawa Barat level kecamatan/kelurahan, periksa diri menggunakan platform dari Prixa.ai, list Call Center se-kabupaten/kota Jawa Barat, list RS rujukan se-kabupaten/kota Jawa Barat, bagian “Apa yang harus dilakukan” dan “Apa yang harus diketahui” untuk menjelaskan apa itu COVID-19 dan penanganannya, FAQ page dan info praktikal berisi infografis tata cara pencegahan, penanganan dan lain-lain.

Setiaji menyebutkan, setiap hari ada ratusan ribu yang mengakses ataupun yang ingin mendapatkan banyak informasi, mulai dari data persebaran hingga aduan. Setiap harinya ada pula tim yang mengomunikasikan melalui platform media sosial, chatbot, dan sebagainya, agar pertanyaan yang sifatnya umum bisa difasilitasi dengan mesin terlebih dulu. “Kalau pertanyaan yang tidak umum, baru Kami layani. Itu memangkas pemanfaatan SDM juga,” ujar Setiaji.

Pikobar juga dapat diunduh di Google Play Store untuk pengguna ponsel Android ataupun App Store bagi pengguna iOS. Di dalam aplikasi tersebut juga ada fitur Update Terkini Jawa Barat, Pusat Layanan dan Informasi (nomor darurat, data Jabar, data nasional, data dunia, donasi, survei, periksa mandiri, logistik, saber hoax, daftar relawan, aduan dan tanya jawab), Berita Terkini dan Video Terkini.

Di bawah profil pengguna aplikasi Pikobar terdapat status. Status ini menunjukkan apakah pengguna sehat atau terpapar Covid-19. “Ini yang akan kami //tracing// kalau misalnya mereka melakukan aktivitas di luar. Dengan adanya ini, Kami harap pandemi Covid-19, khususnya di Jawa Barat, bisa diminimalisir,” katanya.

Siapkan platform

Jaringan dunia maya - (Pixabay)

SHARE    

Selain itu, ada pula platform Sapa Warga yang terintegrasi dengan Pikobar. Menurut Setiaji, ini adalah sarana komunikasi yang sangat efektif, karena dapat langsung masuk ke lingkungan RW atau RT.

 

Isunya, bagaimana kita menginformasikan secepat mungkin. Karena kalau dari Bandung-Pangandaran saja butuh enam jam. Kalau kita pakai cara tradisional itu baru sampai informasinya setengah hari.

Setiaji

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

 

 

SHARE    

Dengan teknologi tersebut, Setiaji melanjutkan, informasi dapat sampai secara real time sehingga mereka bisa mengedukasi warga terkait Covid-19. Dalam Sapa Warga, ada tiga fitur penting.

Pertama, penyampaian informasi yang berisi nomor penting, pesan broadcast dari pemerintah, notifikasi dan pop-up info urgent, berita, video, klarifikasi berita hoaks dan banner informasi.

Kedua, Aspirasi yang berisi aduan dan usulan warga. Setiaji mencontohkan, Ketua RW bisa menginformasikan aktivitas di Sapa Warga. Di platform ini juga bisa  mengadakan polling sebelum membuat kebijakan.

Ketiga, layanan publik yang berisi e-samsat dan info administrasi (KTP). “Masyarakat bisa bayar pajak melalui online, terkoneksi dengan e-commerce. Dengan adanya ini bisa menjaga penerimaan pajak, termasuk hal-hal lain yang dilakukan melalui layanan publik melalui Sapa Warga ini,” katanya.

Di dalam Sapa Warga ada pula Verifikasi Bantuan Sosial. Ketua RW bisa memeriksa siapa saja warganya yang sudah terverifikasi. Dengan ini, Pemprov Jawa Barat bisa mengakses jutaan warga yang memerlukan bantuan sosial. Akan sangat menyulitkan apabila data tersebut diakses secara manual. “Oleh karena itu dengan adanya aplikasi platform kolaborasi, hal-hal yang dilakukan oleh Jawa Barat dengan menggunakan teknologi, sangat membantu percepatan penyampaian informasi ataupun dukungan bantuan kepada masyarakat,” ujarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat