JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti jajarannya untuk mengendalikan arus balik setelah Lebaran. Ia meminta arus balik perlu diwaspadai agar tidak muncul gelombang kedua penularan Covid-19 di DKI Jakarta dan daerah penyangga.

"Berkaitan pengendalian arus balik, ini penting untuk kita kendalikan agar tidak terjadi sirkulasi bolak balik dalam penyebaran virus yang berpotensi untuk memunculkan gelombang yang kedua," ujar Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas, Rabu (27/5). 

Jokowi mengungkapkan, tren R0 (angka reproduksi) dan Rt (R0 terhadap waktu tertentu) untuk wilayah Jabodetabek sudah di bawah angka 1. Dalam kajian epidemiologi, R0 memberikan interpretasi mengenai seberapa parah proses penularan suatu penyakit.

Bila R0 di atas angka 1, tingkat infeksinya terbilang masih tinggi. Bila R0 kurang dari 1, tingkat infeksinya terbilang rendah. "Sehingga ini perlu kita tekan agar lebih menurun lagi," ujar Jokowi.

Ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, memaparkan, tim FKM UI mencatat ada 1,7 juta pemudik yang pulang kampung hingga 3 Mei 2020. "Itu kalau dia balik, sebagian akan menularkan atau akan tertular yang sakit di Jabodetabek sehingga jumlah kasus di Jabodetabek akan meningkat lagi setelah adanya arus balik ini," kata Pandu saat dihubungi Republika, Selasa (26/5).

Terlebih, jumlah yang masuk Jabodetabek selepas Lebaran biasanya lebih banyak dari yang bertolak sebelum Idul Fitri. Ia juga menilai gelombang penularan arus balik sangat mungkin teramplifikasi dengan kebijakan pemerintah untuk mengembalikan aktivitas ekonomi atau yang dikenal dengan istilah new normal.

"Ini kan seperti undangan 'ayo balik ke Jakarta, cari duit ke Jakarta', ekonomi sudah kembali normal, jadi semacam iklan," ujarnya. Untuk meminimalkan penularan yang ditimbulkan pemudik arus balik, Pandu menilai langkah yang paling tepat adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pemudik yang kembali tersebut. Namun, seturut masih kurangnya alat tes, tak kembali ke Jabodetabek adalah pilihan yang lebih masuk akal.

Pengamat lalu lintas dan transportasi, Budiyanto, menjelaskan, mobilitas masyarakat yang mudik dan balik beserta orang baru yang akan ke Jakarta pada umumnya menggunakan kendaraan bermotor, baik sepeda motor, mobil pribadi, maupun angkutan umum. Eks Kepala Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya itu menilai, dalam kondisi itu, proses physical distancing dan menghindari kerumunan sulit dilaksanakan dan diawasi.

"Sehingga wajar kalau Pemerintah Provinsi DKI dan pemangku kepentingan yang lain berusaha untuk menyeleksi, mencegah, dan mengendalikan ranmor yang akan ke Jakarta, apalagi Jakarta juga masih diberlakukan PSBB sampai 4 Juni 2020," papar Budiyanto.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya meminta warga yang berasal dari luar daerah agar tidak memaksa masuk ke Ibu Kota pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Anies menyampaikan, selama PSBB, hanya kalangan yang bekerja di 11 sektor yang diizinkan datang. Itu pun diharuskan mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM).

"Jadi, sekali lagi dipesankan kepada masyarakat yang tidak memiliki kegiatan kedinasan di 11 sektor yang diizinkan selama PSBB, tidak akan diizinkan untuk masuk wilayah Jakarta. Nah, untuk dapat izin tentu harus mengurus, tapi izin ini hanya untuk mereka yang memiliki kedinasan,” kata Anies seusai memantau langsung kegiatan pembatasan mobilitas orang ke Jakarta di Km 47 Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (26/5) malam.

 

Jadi, sekali lagi dipesankan kepada masyarakat yang tidak memiliki kegiatan kedinasan di 11 sektor yang diizinkan selama PSBB, tidak akan diizinkan untuk masuk wilayah Jakarta.

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta

 

SHARE    

Pelaksanaan pembatasan kepada para pengemudi kendaraan tersebut merupakan implementasi dari Pergub Nomor 47 Tahun 2020, bahwa setiap masyarakat yang akan memasuki/keluar dari Jakarta harus mengantongi SIKM. Terkait aturan itu, personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DKI Jakarta disiagakan di 26 titik periksa keluar masuk Jakarta untuk mengantisipasi arus balik warga menuju Jakarta tanpa SIKM.

Perinciannya, sebanyak 19 titik periksa berada di ruas jalan arteri perbatasan DKI Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kemudian; tiga titik periksa di gerbang tol perbatasan Tangerang, Bekasi, dan Cikampek (Karawang Barat); serta empat titik periksa lainnya di Terminal Pulogebang, Pelabuhan Tanjung Priok, Stasiun Gambir, dan Bandara Soekarno-Hatta.
"Apabila tidak dapat menunjukkan SIKM, kami minta putar balik atau kembali ke tempat asal," ujar Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin, Rabu (27/5).


Sekat perbatasan
Kabid Humas Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan, pihaknya melakukan pengetatan di titik-titik perbatasan hingga 7 Juni. Trunoyudo menegaskan, penyekatan dilakukan di delapan titik perbatasan Jawa Timur.

Pengendara atau penumpang yang melintas di titik-titik penyekatan akan diperiksa sesuai protokol Covid-19, seperti pengecekan suhu tubuh. “Akan kita sampaikan juga bahwasanya di Jakarta akan kesulitan karena akan diminta SIKM di wilayah Jakarta. Daripada menyulitkan di Jakarta, lebih baik di sini sudah bisa kembali (putar balik),” kata Trunoyudo di Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu (27/5).

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, jalur perbatasan Jabar dengan Jawa Tengah dan Banten mendapatkan atensi lebih dari Pemda Provinsi Jabar. Menurut Daud, intensifikasi pengawasan pun dilakukan di tempat-tempat transit seperti terminal.

Ketua Divisi Pengamanan dan Penanganan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Dedi Supandi mengimbau warga yang sudah berada di kampung halaman tidak kembali ke kota besar hingga situasi kembali pulih. Apalagi, bagi mereka yang kini sudah pulang ke desa, ada program padat karya tunai untuk memulihkan ketahanan ekonomi perdesaan setelah pandemi Covid-19.

"Pembayaran padat karyanya tidak disatukan satu minggu atau berapa hari, langsung dibayar per hari itu juga supaya mereka punya daya tahan ketahanan ekonomi terhadap pasca Covid-19 terhadap kondisi ekonomi di keluarganya," katanya.

Di Jawa Tengah, sedikitnya, 583 kendaraan bermotor berpenumpang diputarbalikkan sampai dengan hari kelima penyekatan kendaraan arus balik yang akan meninggalkan atau masuk Jawa Tengah. Upaya penyekatan kendaraan angkutan penumpang tersebut, dilakukan di 12 pos penyekatan, yang digelar oleh polres/polrestabes, yang ada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 384 kendaraan di antaranya, diputarbalikkan oleh petugas gabungan dalam penyekatan di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Semarang, serta GT Pejagan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. 

Ratusan kendaraan juga diputarbalikkan selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap II di wilayah hukum Polres Majalengka. Hanya kendaraan yang memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta. “Ada 272 kendaraan yang sudah kami putarbalikkan sepanjang 20 - 25 Mei 2020,” ujar Kapolres Majalengka, AKBP Bismo Teguh Prakoso, Rabu (27/5).

Kendaraan yang diputarbalikkan tersebut terdiri dari kendaraan roda dua dan roda empat yang dilakukan di 11 titik periksa yang ada di wilayah hukum Polres Majalengka. Adapun 11 titik periksa itu, yakni titik periksa di ruas tol yang ada di dua titik masing-masing di Gerbang Tol (GT) Sumberjaya dan GT Kertajati di Tol Cikopo-Palimanan, titik periksa Sindangwangi yang berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan titik periksa Sindangpanji yang berbatasan dengan Kabupaten Kuningan.

Selain itu, titik periksa simpang tiga Cibodas yang berbatasan dengan Ciamis, titik periksa Lemahsugih yang berbatasan dengan Sumedang, titik periksa Ampel Ligung yang berbatasan dengan Indramayu dan titik periksa simpang tiga Sumber yang juga berbatasan dengan Indramayu.

Ditambah lagi, titik periksa Malausma yang berbatasan dengan Ciamis, titik periksa simpang empat Sumberjaya yang berbatasan dengan Cirebon serta titik periksa Kadipaten yang berbatasan dengan Sumedang.

Petugas memeriksa kendaraan di gerbang tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (27/5/2020). Petugas memutarbalikkan kendaraan menuju Jakarta yang tidak dilengkapi Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 - (FAUZAN/ANTARA FOTO)

SHARE    

Ratusan kendaraan yang melintas di Jalur Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, juga diputarbalikan oleh petugas gabungan di Pos Letter U Gentong, Selasa (26/5). Kendaraan yang diputarbalikkan adalah yang tak memiliki izin melintas atau hendak kembali setelah mudik.

Kapolsek Kadipaten AKP Erustiana mengatakan, tertatat ada 139 kendaraan roda empat dan roda dua yang diputarbalikkan di Jalur Gantong pada Selasa (26/5) pukul 08.00-12.00 WIB. Tindakan itu disebut perintah langsung dari pusat agar warga yang telah mudik tidak kembali ke kota besar seperti Bandung dan Jakarta. "Ada penekanan dari pusat kalau Jakarta tidak menerima pemudik yang mau kembali. Jadi kita kembalikan mereka yang mau melintas," kata dia, Selasa.

Menurut dia, kendaraan yang diputarbalikan umumnya merupakan kendaraan roda empat. Mereka beralasan hendak kembali ke kota setelah pulang ke kampung halamannya. Kendati demikian, lanjut dia, petugas mempersilakan kendaraan melintas jika pengemudinya menunjukan surat tugas resmi dari perusahaan, surat keterangan sehat, atau bukti hasil uji cepat (rapid test) Covid-19. Jika tak bisa menunjukannya, kendaraan akan diputarbalikkan.

Berdasarkan pantauan Republika pada Selasa siang, arus lalu lintas kendaraan di Jalur Gentong, Kecamatan Kadipaten Tasikmalaya, masih lengang. Hanya sedikit kendaraan yang melintas dari kedua arah, baik dari arah Tasikmalaya menuju Bandung atau sebaliknya.

Mabes Polri menyatakan, selama 32 hari pelaksanaan Operasi Ketupat 2020 terdapat 82.604 kendaraan yang diminta diputar balik karena terindikasi akan mudik. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menjelaskan kendaraan yang diminta putar balik yang tersebar di beberapa wilayah antara lain di PMJ sebanyak 39.962 kendaraan, Polda Banten sebanyak 8.249 kendaraan, Polda Jawa Barat sebanyak 11.008 kendaraan, Polda Jawa Tengah 5.333 sebanyak kendaraan, Polda DIY sebanyak 783 kendaraan.

Lalu, Polda Jawa Timur sebanyak 15.769 kendaraan dan Polda Lampung sebanyak 1.500 kendaraan. "Kami imbau masyarakat agar tetap di rumah saja dan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat