JAKARTA –- Pemerintah daerah (pemda) meminta pemerintah pusat konsisten dalam mengambil kebijakan penanganan Covid-19. Daerah menilai kebijakan pemerintah pusat kerap berubah-ubah dan membuat gamang dalam upaya memutus mata rantai penularan virus korona sekaligus membingungkan masyarakat secara umum.

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) HM Nurdin Abdullah mengatakan, beberapa kebijakan yang diambil pemerintah pusat justru mengacaukan skenario pemda dalam menanggulangi pandemi. Sulsel diketahui menjadi peringkat kelima kasus positif terbanyak setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Per Selasa (19/5), kasus positif di Sulsel sebanyak 1.017 orang.

“Saat kita lagi berusaha memutus rantai penularan, sementara beberapa kebijakan yang dibuka itu juga membuat mengacaukan skenario kita,” ujar Nurdin dalam seminar daring "Siapkah Indonesia Menuju Normal Life", Selasa (19/5).

Nurdin mencontohkan, penerbangan yang sempat ditutup dari mobilitas orang yang kemudian dibuka kembali dengan alasan dikhususkan untuk hal-hal tertentu sesuai yang diatur. Namun, nyatanya beberapa hari lalu akhirnya tersebar viral foto di Bandara Soekarno-Hatta yang penuh sesak oleh calon penumpang.

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Poros Sungguminasa, Kabupaten Gowa dan Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (18/5). Pascapenerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Gowa yang berakhir pada Ahad (17/5) kemarin, kondisi jalanan mulai padat hingga menyebabkan kemacetan dan pertokoan kembali buka - (ABRIAWAN ABHE/ANTARA FOTO)

SHARE    

Dia menyebut, salah satu bupati di Sulsel bahkan meminta agar penerbangan ke wilayahnya jangan dibuka karena daerahnya saat ini bebas dari kasus Covid-19. Selain itu, kata Nurdin, soal pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) ataupun warga negara Indonesia dari luar negeri yang seharusnya dikarantina di suatu tempat terlebih dahulu. Bukan disuruh pulang ke daerah masing-masing yang justru berpotensi menularkan Covid-19 ke warga lainnya.

“Kemarin ada lagi dari Arab Saudi. Jadi, pelajar dari Saudi ada 46 (orang). Kita itu khusus ke Jakarta untuk menjemput mereka. Kita isolasi di mes, tapi ternyata setelah kita rapid test ada tiga orang terkonfirmasi reaktif. Itu mohon maaf Mas Anies (Gubernur DKI Jakarta), terpaksa harus kita pilih ke Wisma Atlet (untuk dirawat),” kata Nurdin.

Menurut dia, upaya memutus rantai penularan Covid-19 adalah tentang konsistensi pemerintah, kepatuhan masyarakat, dan kedisiplinan. Nurdin meminta pemerintah pusat mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menekan penyebaran virus korona.

“Semua kebijakan yang kita lakukan untuk memutus rantai penularan ini tentu harus didukung pemerintah pusat. Ini bisa kita lakukan dengan cepat memutus penularan Covid-19,” kata Nurdin.

Dalam diskusi yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta semua pihak konsisten melakukan upaya pencegahan penyebaran virus korona. Menurut dia, setiap mengubah keputusan atau kebijakan terkait penanganan Covid-19 harus berdasarkan data kesehatan terkait kasus Covid-19.

“Problem yang sering kita hadapi adalah ambil keputusan, habis itu tengok kanan kiri, kemudian cek, kelihatannya ini sudah cukup belum ya, kelamaan nggak ya, sudah harus selesai tidak ya. Bukan lihat data," ujar Anies dalam forum diskusi virtual, Selasa (19/5).

Petugas menempelkan stiker disegel sementara toko pakaian yang masih buka saat PSBB di salah satu pusat perbelanjaan di Depok, Jawa Barat, Selasa (19/5). Penertiban toko pakaian yang masih buka tersebut dilakukan untuk menegakkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok dan mengantisipasi kerumunan warga guna mencegah penyebaran COVID-19 - (ASPRILLA DWI ADHA/ANTARA FOTO)

SHARE    

Menurut Anies, saat ini persoalan yang dihadapi adalah penyakit menular. Penyelesaian masalah harus dilakukan dengan mengurangi interaksi fisik antarwarga demi mencegah penularan Covid-19. Ketika interaksi fisik dikurangi, muncul inovasi seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan segala aktivitas dengan menjaga jarak. 

Anies tak memungkiri hal ini berdampak pada sektor ekonomi sehingga proses transaksi berkurang yang berujung pada krisis ekonomi. Namun, menurut dia, perlindungan warga atau keselamatan warga menjadi yang utama. Dengan demikian, mengurangi interaksi fisik memiliki konsekuensi menyangkut kelangsungan hidup.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto saat ini melihat masyarakat, khususnya tenaga medis, mulai terkesan tak peduli dengan tak konsistennya penanganan Covid-19. Hal ini terbukti dari munculnya tagline "Indonesia Terserah" di berbagai media sosial. “Keluhan harus didengar pemerintah, diperhatikan. Kamu mau apa, terserah, ini menunjukkan kondisi yang sudah sangat rumit,” ujar Yandri.

Menurut dia, banyak pihak yang mulai abai dengan protokol pencegahan virus Covid-19. Pasalnya, bandara dan pasar justru terlihat padat, meskipun daerah tersebut telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini diperparah dengan pernyataan pemerintah yang tak konsisten terkait penanganan pandemi ini.

Terbaru, Presiden Joko Widodo yang menyatakan tak mempermasalahkan adanya keramaian di pasar tradisional, asalkan protokol pencegahan Covid-19 dijalankan. “Pemerintah juga seharusnya apa yang jadi aturan jangan plinplan,” ujar Yandri.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo memastikan sesuai arahan Presiden Jokowi, kebijakan pengurangan PSBB belum akan dijalankan dalam dua pekan ke depan. Pembahasan pada rapat terbatas hari ini lebih kepada penyiapan rencana terkait skenario pengurangan PSBB.

Sejumlah kendaraan memadati ruas jalan di kawasan Semanggi, Jakarta, Selasa (19/5). Meski masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih berlangsung, sejumlah warga dengan kendaraannya mulai memadati lalu lintas Ibukota - (MUHAMMAD ADIMAJA/ANTARA FOTO)

SHARE    

"Kami ulangi kembali bahwa 1-2 pekan ke depan belum ada kebijakan pengurangan pembatasan. Yang dibahas hari ini oleh presiden adalah skenario yang mana tergantung data lapangan," kata Doni.

Pemerintah memang belakangan mulai mengkaji peraturan yang akan diterapkan sebagai The New Normal atau normalitas baru tatanan kehidupan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kajian ini berkaitan dengan pernyataan Presiden Jokowi masyarakat harus bisa hidup berdampingan dengan Covid-19.

Normalitas baru merupakan standar baru yang harus dijalankan oleh seluruh aspek kehidupan masyarakat tanpa terlepas dari protokol kesehatan. Sederhananya, bila nanti masyarakat tetap kembali beraktivitas maka mereka harus tetap melakukan penjagaan jarak, rajin mencuci tangan, dan mengenakan masker dalam kegiatan hariannya.

Protokol kesehatan akan tetap diterapkan di seluruh sendi kehidupan, termasuk industri, usaha kuliner, pendidikan, bahkan hingga kegiatan peribadatan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat