Pengendara motor melintas di depan mural topeng malangan saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hari pertama di Jalan Raya Ahmad Yani, Malang, Jawa Timur, Ahad(17/5). Pemerintah resmi memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB | ARI BOWO SUCIPTO/ANTARA FOTO

Kabar Utama

Jawa Barat Longgarkan PSBB Provinsi

Tidak ditemukan adanya pergerakan atau penyebaran kasus Covid-19 di 63 persen wilayah Jabar.

 

BANDUNG — Tahap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat provinsi di Jawa Barat akan berakhir Rabu (19/5) pekan ini. Selepas itu, PSBB menyeluruh rencananya bakal disudahi, diganti dengan PSBB parsial sesuai kebijakan pemerintah kabupaten/kota.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil  menuturkan, PSBB selama dua pekan belakangan menghasilkan sekitar 50 persen (daerah) masih Zona Merah, 30 persen sudah membaik menjadi Zona Kuning, dan ada sekitar empat daerah menjadi Zona Biru. 

 Emil, sapaan akrab gubernur Jabar menjelaskan, Zona Merah artinya ditemukan kasus Covid-19 pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan kasus yang signifikan dan bisa dilakukan PSBB penuh pada daerah tersebut. Zona Kuning, artinya ditemukan kasus Covid-19 pada kluster tunggal dan bisa dilakukan PSBB parsial. 

Sementara Zona Biru, kata dia, berarti ditemukan kasus Covid-19 secara sporadis baik kasus impor atau penularan lokal, di mana daerah dengan zona ini perlu dilakukan physical distancing.  "Ini akan diputuskan Rabu (19/5), PSBB skala provinsi akan dilanjutkan dengan skala proporsional,” kata Emil dalam video conference bersama 27 bupati/wali kota se-Jabar dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, akhir pekan ini.

Jadi, kata dia, nanti tidak semua 27 kabupaten/kota melaksanakan PSBB, tapi akan diserahkan kepada kepala daerah. "Jadi, Jabar akan melanjutkan PSBB skala parsial, proporsional sesuai dengan situasi di daerah masing-masing,” katanya.

Dalam rapat tersebut Emil menjelaskan, sejauh ini sudah tidak ditemukan adanya pergerakan atau penyebaran kasus Covid-19 di 63 persen wilayah Jabar. “Lalu ada sekitar 20 persenan wilayah yang tidak ada pemudik dan wilayah itu tidak ada pergerakan ODP, PDP, dan lain-lain, sehingga 20 persen ini perlakuannya tidak bisa disamakan dengan mereka yang perlu diwaspadai,” kata dia. 

photo
Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan sejumlah pedagang pakaian di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Ahad (17/5). (PSBB) guna mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19 - (Republika/Thoudy Badai)

Menurut Ridwan Kamil, evaluasi dilakukan berdasarkan kajian oleh Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar. “Hasil evaluasi ilmiah ini menjadi dasar keputusan bapak/ibu (bupati/wali kota) semua apakah akan melanjutkan PSBB di level kabupaten/kota masing-masing atau ada penyesuaian-penyesuaian,” ujar  Emil.

Hingga Ahad (17/5), di Jabar terdapat sebanyak 1.618 kasus positif Covid-19. Jumlah itu bertambah 22 kasus dari hari sebelumnya. Sedangkan angka kematian tetap pada 100 kematian, tak beranjak dari angka sehari sebelumnya. Secara keseluruhan, angka penularan dan kematian di Jabar memang sudah nampak melandai sepekan belakangan.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyampaikan akan mengajukan pembatalan pelaksanaan PSBB karena masyarakatnya telah memiliki disiplin yang tinggi dan akan menerapkan isolasi lokal. “Kami melakukan isolasi didukung pemenuhan logistik dan bekerja sama membentuk program duta Covid-19,” ucapnya.

Menurutnya, jumlah pasien korona di rumah sakit pun terus menurun. Ia juga menargetkan pada akhir Mei ini tak ditemukan lagi kasus baru sehingga dapat dideklarasikan sebagai daerah hijau. “Kami berupaya keras karena Sulsel sebagai salah satu lumbung pangan nasional,” tambahnya.

Berdasarkan data terakhir dalam laman Pemprov Sulsel, pasien positif Covid-19 di Sulsel pada Ahad (17/5) sebanyak 917 orang. 552 orang di antaranya masih dirawat, 313 orang sembuh dan 52 orang meninggal dunia. Sementara pasien kategori PDP sebanyak 1.386 orang dan 122 di antaranya telah meninggal dunia, sedangkan masih dalam proses follow up 322 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatandr Ichsan Mustari mengklaim, jumlah kasus positif yang semakin bertambah di wilayah itu terjadi karena tujuh laboratorium telah beroperasi untuk melakukan uji spesimen terkait Cocid-19. "Ini juga karena adanya pemeriksaan semakin cepat, terakhir ini ada tujuh laboratorium berfungsi dengan rata-rata 350-400 spesimen yang diperiksa setiap harinya," ucapnya di Makassar, kemarin.

Adapun laboratorium yang dimaksud adalah Laboratorium RSUP Unhas, Laboratorium RSUD Wahidin Sudirohusodo dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar. Sementara empat laboratorium lainnya yang baru saja difungsikan untuk pemeriksaan swab PCR Covid-19 ialah Balai Besar Veteriner Maros, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Makassar, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Makassar dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Soppeng.

photo
Ratusan kendaraan bermotor milik warga yang terjaring razia terparkir di halaman Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, Ahad (17/5). - (Umarul Faruq/ANTARA FOTO)

Menurut dr Ichsan, pengoperasian laboratorium ini berdampak positif karena hasil uji spesimen lebih cepat diketahui sehingga tracking atau pelacakan ODP pun semakin cepat. "Sementara negatifnya ialah penurunan belum terlihat, tetapi waktu tunggu mendapat hasil semakin cepat," katanya.

Sementara itu, Pemerintah akan menyiapkan sejumlah skenario jika pandemi tak mereda dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodharwardani menyampaikan, upaya mitigasi pun perlu dilakukan untuk melakukan penanganan penyebaran virus korona di daerah.

“Kita perlu mempersiapkan skenario jika pada 2-3 bulan ini covid-19 tidak mereda,” kata Jaleswari saat rakor penanganan covid-19 di kawasan Timur Indonesia, dikutip dari siaran resmi KSP, Ahad (17/5).

Rapat ini digelar untuk memastikan penanganan covid di empat provinsi di kawasan Timur, yakni di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, dan juga Maluku. Ia mengatakan, pentingnya mengantisipasi transmisi lokal dari para pemudik serta memutus rantai penularan dari PDP dan ODP.

Selain itu, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dinilainya harus ditingkatkan guna menyelesaikan berbagai kendala yang ada, termasuk masalah kurangnya APD bagi tenaga medis dan juga penyaluran bansos.

“Kita tidak bisa melihat penanganan covid-19 ini sebagai kerja sektoral, tapi membutuhkan solidaritas nasional. Untuk mengatasi pandemi ini, kita perlu membangkitkan modal sosial berdasarkan keunikan daerah masing-masing,” ujar dia.

Wakil Gubernur NTB Sitti Djalilah mengatakan, kondisi di NTB saat ini terkendali. Namun, pemerintah daerah saat ini tengah fokus pada kluster Gowa yang telah menjalani rapid test dan sejumlah masyarakatnya pun menunjukan hasil yang reaktif. Menurut dia, seluruh warga yang reaktif dari rapid test tersebut telah menjalani karantina. n antara ed: fitriyan 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat