Warga melihat Bantuan Sosial (Bansos) Presiden saat distribusi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta, Ahad (3/5). Pemerintah menyalurkan paket bansos sebesar Rp 600 | Republika/Putra M. Akbar

Jakarta

Pusat Diminta Tanggung Bansos DKI

Penyaluran bansos banyak menimbulkan berita mengingat tantangan besar dalam persiapan logistik dan distribusi.

 

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pusat sedang mengkaji untuk menanggung seluruh bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga DKI Jakarta. Rencana ini seiring dengan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengenai kekurangan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebelumnya, pemerintah pusat berbagi tugas dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menggelontorkan bantuan kepada masyarakat Jakarta yang terdampak Covid-19. Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap 2,6 juta warga rentan miskin, sedangkan Pemprov DKI Jakarta memberi bantuan untuk 1,1 juta orang lainnya. 

Namun, kata dia, saat ini Pemprov DKI Jakarta mengalami kesulitan anggaran. "Mereka tidak punya anggaran dan meminta pemerintah pusat //cover// terhadap 1,1 juta orang," kata Sri dalam rapat kerja secara virtual dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5). 

Sri tidak segera menyampaikan kepastian pengalihan tanggung jawab tersebut dan berapa anggaran yang dibutuhkan. Hanya saja, kata dia, apabila bantuan sosial warga DKI Jakarta harus ditanggung pemerintah pusat, akan dilakukan kajian untk menghitung kebutuhan dananya. 

Merujuk data Kementerian Sosial, Sri menambahkan, penyaluran bantuan sembako untuk daerah Jabodetabek sudah mencapai lebih dari 80 persen. Jangkauan ini jauh meluas dibandingkan pelaksanaan awal pada pekan lalu yang baru mencakup 10 persen dari target penerima. 

Sri mengakui, penyaluran bantuan sembako banyak menimbulkan berita mengingat tantangan besar dalam persiapan logistik dan distribusi. Namun, seiring waktu, terjadi peningkatan secara signifikan. "Ini berarti, sudah semakin merata," kata dia

Pada pekan lalu, Sri menyebutkan, penyaluran sempat terhambat di Jakarta Barat yang kini sudah mulai teratasi. Ia memastikan, pemerintah terus melakukan pemantauan mengenai ketepatan pelaksanaan penyaluran bantuan sembako maupun jenis bantuan sosial lain. 

Dalam penyalurannya, pemerintah memanfaatkan jasa ojek daring dengan harapan distribusi dapat berjalan lebih cepat. Upaya ini juga diharapkan dapat membantu pengemudi ojek daring di tengah tekanan pandemi. "Sehingga mereka tetap ada pendapatan yang sekarang sedang mengalami penurunan tajam karena work from home (WFH)," ujar Sri. 

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyayangkan pernyataan Sri Mulyani yang menyebut Pemprov DKI kesulitan anggaran untuk memberikan bantuan sosial bagi 1,1 juta warga di tengah pandemi virus korona. Dia menilai, pernyataan Menkeu tersebut seolah menunjukkan Pemprov DKI angkat tangan.

"Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini," kata Zita, Kamis (7/5).

Zita mengakui, pendapatan daerah saat ini memang mengalami penyusutan sampai 53 persen. Namun, kata dia, hal itu tidak menghalangi Pemprov DKI untuk turut menanggulangi pandemi virus korona.

Menurut dia, banyak hal yang telah dilakukan pemprov untuk menyelesaikan wabah virus korona. Di antaranya adalah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pendistribusian Bansos pertama kali dilakukan DKI.

Selain itu, kata dia, Pemprov DKI pun telah berjuang memberikan bantuan berupa memfasilitasi penginapan dan memenuhi kebutuhan tenaga medis dan mengurangi jam operasional kendaraan umum.

"Justru Anies minta dibantu cover sama pusat karena ingin warganya sejahtera. Intinya masyarakat harus terjamin kebutuhannya dan wabah segera berlalu," ujar Zita.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun berharap tidak ada pihak yang saling menyalahkan dalam penanganan wabah virus korona ini. Jika DKI dianggap gagal menanggulangi wabah ini, bukan hanya pemprov yang disorot, tetapi juga pemerintah pusat.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat