Sejumlah penumpang duduk di dalam gerbong kereta rel listrik (KRL) Commuterline di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/3/2020). | ANTARA

Bodetabek

Pemkot Bogor Minta Setop Total KRL Commuter Line

Penumpang KRL Commuter Line telah mengalami penurunan yang cukup signifikan.

 

BOGOR -- Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor mengingatkan pemerintah pusat mengenai kebijakan operasional KRL kereta rel listrik (KRL) commuter line. Mereka meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk kembali mempertimbangkan penghentian operasional KRL sementara waktu.

"Jadi, kuncinya adalah harus ada evaluasi kebijakan. Kalau di dalam kereta bisa atur, tapi kalau mengantrenya ini sulit diatur, personel terbatas. Jadi, opsinya paling ideal adalah setop total," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Kota Bogor, Senin (4/5).

Sebelumnya diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan tes swab atau pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) kepada penumpang dan petugas kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Bogor pada 27 April 2020. Dari tes tersebut, sebanyak tiga penumpang KRL dinyatakan positif Covid-19.

Berdasarkan pemantauan di Stasiun Bogor, Bima menjelaskan, penumpang telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Apalagi, saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penurunan mencapai 60 persen dari jumlah normal.

"Tapi, 40 persen sisanya ini orang-orang yang bekerja di sektor dikecualikan, ada bank, minimarket, logistik, dan sebagainya," ujar dia.

Bima menjelaskan, pihaknya juga mengusulkan sejumlah alternatif bila KRL dihentikan. Pertama, perusahaan yang masih mempekerjakan karyawannya, menyediakan sarana transportasi antar jemput.

Kedua, dengan cara memperketat penjagaan dan pengecekan penumpang di stasiun. Namun, Bima mengatakan, pengetatan penjagaan di stasiun sulit untuk dilakukan apabila sudah terjadi penumpukan penumpang.

Bima menyatakan, lima kepala daerah dari Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi (Bodebek) telah meminta untuk menghentikan operasional KRL, tetapi belum mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, Bima mengatakan akan kembali membahas bersama lima kepala daerah.

Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin menyatakan, transportasi publik, khususnya KRL, memiliki potensi untuk menyebarkan Covid-19 melalui OTG. Karena itu, dia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kebijakan untuk menghentikan operasional KRL sementara.

"Saya meminta kepada pemerintah pusat untuk membuat kebijakan yang tepat dan ketat terkait pengaturan jam operasional KRL," kata Ade.

Sebagai penyangga Ibu Kota, Ade menjelaskan, angka persebaran Covid-19 di Bogor juga dipengaruhi oleh DKI Jakarta. Jangan sampai KRL menjadi episentrum OTG di Kabupaten Bogor.

Ade mengakui, keputusan untuk mengoperasionalkan ataupun menghentikan KRL menjadi wewenang pemerintah pusat. Kalaupun tak mau menuruti rekomendasi dari lima kepala daerah, Ade meminta pemerintah pusat menyiapkan pendataan terhadap penumpang KRL atau membuat ID card. Dengan demikian, tak semua orang dapat menggunakan KRL selama PSBB.

VP Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Anne Purba menjelaskan, ketiga penumpang tersebut dari 325 orang yang di-PCR. Ketiganya, merupakan penumpang tanpa gejala (OTG).

"Penyebaran virus ini sendiri dapat terjadi di manapun, termasuk di lokasi kerja, di pasar-pasar, maupun kemungkinan lokasi lainnya yang didatangi para pengguna," ujar Anne.

Anne mengatakan, PT KCI telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menanggulangi persebaran virus tersebut. Dia menjelaskan, pihaknya telah melakukan cek suhu tubuh, wastafel di stasiun, dan wajib menggunakan masker dan aturan lainnya.

"Selama ini, PT KCI juga telah mengikuti prokotol pencegahan Covid-19 di transportasi publik, bahkan sejak sebelum berlakunya PSBB," kata dia menegaskan.

 

Belum saatnya relaksasi

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi menilai, kebijakan relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bisa dilakukan apabila tren penyebaran wabah Covid-19 di suatu wilayah benar-benar turun drastis.

"Menangani wabah Covid-19 tidak boleh main-main, tidak boleh gegabah karena taruhannya nyawa. Sejauh ini, warga yang terpapar Covid-19 terus bertambah dan ini wajib diantisipasi," ujar Baidowi.

Baidowi mengatakan, terkait ada warga yang tidak bisa leluasa beraktivitas, itu merupakan bagian dari kebijakan PSBB yang tujuannya memang untuk membatasi aktivitas warga. Kebijakan PSBB, menurut dia, masih jauh lebih baik dibanding dengan karantina wilayah.

Ia menilai, yang penting diwujudkan saat ini bagaimana pemerintah memastikan bantuan stimulus ekonomi yang diberikan tepat sasaran. Ia juga menilai, jika melihat fakta adanya penumpang KRL yang positif Covid-19, bukan waktu yang tepat untuk melakukan relaksasi PSBB.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat