BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera meluncurkan peta persebaran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kota Bogor, Jawa Barat. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menuturkan, langkah itu diambil untuk mengetahui bantuan yang telah disalurkan, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah agar tetap sasaran.

"Kita luncurkan peta digital online tentang sebaran bantuan. Sebaran Covid-19 kan kita udah punya petanya, ini sebaran bantuan juga perlu," kata Bima usai menyalurkan bansos secara simbolis di kantor Kecamatan Bogor Utara, Selasa (28/4).

Bima menuturkan, telah meminta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Persandian (Diskominfostandi) Kota Bogor untuk berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk mengetahui data yang dapat diakses secara real time. Sehingga, data penerima bantuan dapat diketahui oleh publik secara digital.

Selain itu, pemkot juga akan menyediakan layanan pengaduan (hotline) bagi penerima bansos. Dengan adanya layanan itu, kata dia, masyarakat dapat mengadukan jika ada penerima bantuan yang dobel maupun warga prasejahtera yang belum memperoleh bantuan. "Pintu bantuan kan banyak sekali, ini kita akan tandai mana yang sudah dibantu. Jadi, jangan sampai ada penerima bantuan ganda," ucap Bima.

Dia mengatakan, data bantuan dan pengaduan bansos nantinya dipusatkan di Balai Kota Bogor yang berada di Jalan Juanda. Sedangkan, rumah dinas wali kota di Jalan Padjajaran, bakal dikonsentrasikan untuk penyaluran donasi maupun bantuan medis kepada semua rumah sakit yang menangani pasien Covid-19. "Di Balai Kota, saya akan fokuskan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah pemberian bantuan sosial ini ke warga," kata Bima.

Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, terdapat dua kategori penerima bansos, yakni data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan non-DTKS. Dari verifikasi terakhir, sebanyak 156.831 kepala keluarga (KK) yang terdampak ekonominya sehingga layak mendapat bansos.

Menurut Bima, camat dan lurah sudah menyaring data penerima bansos, yang telah diberikan kepada RW setempat. Dia menyebut, camat dan lurah harus membantu mengawal betul pendataan tersebut agar mereka yang berhak mendapatkan bantuan. Karena itu, pihaknya juga mengancam untuk mencopot camat dan lurah yang lalai dalam mengawal pendataan tersebut.

"Saya perintahkan jangan main-main, saya akan pidanakan. Camat dan lurah akan saya evaluasi satu bulan. Tidak kerja dan tidak turun lapangan saya copot," kata Bima.

Bantuan APBD

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menjelaskan, jumlah penerima bantuan yang bersumber dari APBD Kota Bogor sebanyak 19 ribu KK. Dia mengatakan, dalam hitungan hari, bantuan bisa dicairkan oleh warga di kantor PT Pos Indonesia (Persero).

Pemkot sebelumnya menargetkan 23 ribu KK dari non-DTKS yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga bakal dibantu yang bersumber dari APBD. Namun, Ade mengakui, masih terdapat 4.000 KK yang dalam proses verifikasi. "Saat ini pendataan baru (selesai) 19 ribu KK."

Mengenai layanan data persebaran bansos daring, menurut Ade, upaya itu sejalan dengan program pemkot yang menjunjung tinggi transparansi. Dia menyebut, layanan itu juga untuk memudahkan pemkot dalam mengetahui jumlah bantuan yang telah didistribusikan.

Selain itu, Ade berharap banyaknya pintu bantuan yang disediakan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, dapat dikontrol dengan baik. Sehingga, bantuan yang didistribusikan bisa sampah kepada warga yang benar-benar membutuhkan. "Itu sudah by name by address. Tapi kita berharap data ini disinkronkan," kata Ade.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bahri mendukung, niatan pemkot dalam menggunakan data berbasis daring. Pasalnya, layanan tersebut dapat dengan mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat.

Dalam sistem data daring, kata dia, jumlah KK yang mendapat bantuan lebih dari satu dapat terdeteksi dengan mudah. Sehingga, jika ada warga yang sudah mendapat bantuan dari pemkot, ketika akan menerima bantuan dari pusat atau provinsi dapat dialihkan untuk yang lain.

Meski begitu, menurut politikus PPP itu, kendala di lapangan tak semua warga memiliki ponsel pintar. Karena itu, Saeful mengingatkan pemkot tetap menggencarkan sosialisasi melalui kecamatan hingga tingkat RT-RW. "Jadi, masih perlu ruang pengaduan di kelurahan atau kecamatan. Karena tidak semua warga bisa mengakses layanan. Apalagi, yang sepuh-sepuh," kata Saeful.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat