TANGSEL -- Sejumlah kelurahan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, melaporkan belum menerima bantuan sosial (bansos), baik dari Pemkot Tangsel, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, maupun pemerintah pusat. Pemberian bansos kepada warga prasejahtera merupakan konsekuensi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Tangsel untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. 

Lurah Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kamaludin, menuturkan, seharusnya bansos mulai didistribusikan mulai Selasa (21/4) lalu. Sayangnya, warga miskin yang tinggal di Kelurahan Jurang Mangu Timur sama sekali belum menerima bansos yang dijanjikan pemerintah. “Iya, sampai dengan saat ini kami sama sekali belum menerima bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun Pemerintah Kota Tangsel,” katanya di Kota Tangsel saat dihubungi, Senin (27/4).

Kamaludin merasa kecewa karena bantuan yang seharusnya diterima sejak pekan lalu hingga saat ini masih belum turun. Dia mengaku, tidak mengetahui kapan bantuan bisa diberikan karena warganya terus menunggu. Dia menegaskan, hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut dari pemerintah mengenai penyaluran bansos. “Coba kami minta tolong media untuk follow up bantuan sosial yang seharusnya disalurkan per 21 April 2020,” katanya.

Sambil menunggu bansos turun, pihaknya sedang mempersiapkan mekanisme saat pembagian nantinya agar tidak menimbulkan kerumunan warga. Selain itu, hal itu juga agar bantuan tepat sasaran sesuai data Dinas Sosial (Disnos) Kota Tangsel. Kamaludin juga mengantisipasi jika bansos yang diberikan nanti malah menimbulkan konflik di antara warga.

Untuk itu, pihaknya berencana memanggil beberapa kepala RT dan RW agar melakukan pendataan sehingga penerima bansos tidak memunculkan kecemburuan sosial di kalangan tetangga. "Jadi, pembagiannya langsung di RT masing-masing yang tahu dan ngerti warga yang bersangkutan,” ujar Kamaludin menjelaskan.

Lurah Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Win Fadlianta, menyebut, wilayahnya juga belum kebagian bansos seperti yang dijanjikan pemerintah. Pihaknya menyebut, kalau memang bansos itu sudah turun pasti langsung diserahkan kepada mereka yang membutuhkan. "Begitu pun warga seluruhnya belum menerima bantuan sosial berupa sembako, uang tunai, dan nontunai,” katanya menjelaskan.

Win mengatakan, petugas Kelurahan Cirendeu kini hanya fokus pada pendataan warga yang membutuhkan bantuan. Dia menerangkan, pendataan ulang dilakukan agar penyaluran bansos bisa sampai ke tangan yang berhak. "Tinggal nunggu bantuan sosialnya aja, 200 KK di Kelurahan Cirendeu yang terdata menerima bantuan sosial,” ujar Win.

Dia menuturkan, jika memang bantuan sudah sampai kelurahan, jajarannya bakal langsung berkoordinasi dengan ketua RT. Menurut Win, petugas kelurahan tidak akan ikut campur pembagian bansos karena tugas itu diserahkan kepada ketua RT masing-masing. "RT juga harus menjelaskan kepada warganya agar pemberian bantuan ini jelas dan tepat sasaran,” ujar Win.

Mampang

Ilustrasi bansos  - (Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO)

SHARE    

Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan 15.924 paket bantuan sosial (bansos) dalam periode PSBB pada 36 dari 38 RW yang tersebar di Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Camat Mampang Prapatan, Djaharudin, mengatakan, sebanyak 15.924 paket bansos tersebut didistribusikan di lima RW Kelurahan Bangka sebanyak 1.843 paket, di lima RW Kelurahan Kuningan Barat 2.285 paket, di tujuh RW Kelurahan Mampang Prapatan 2.694 paket, di tujuh RW Kelurahan Tegal Parang 3.615 paket, dan 12 RW Kelurahan Pela Mampang 5.487 paket.

"Khusus untuk Pela Mampang, masih ada dua RW lagi yang belum menerima bansos. Hal ini karena pihak kelurahan belum terima data lengkap dari perangkat RW setempat," kata Djaharudin di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan, di setiap paket bansos, penerima bantuan mendapatkan paket berisi satu karung beras ukuran lima kilogram (kg), dua kaleng kecil sarden, 0,9 liter minyak goreng, dua bungkus biskuit, dua lembar masker kain, dan dua batang sabun. Djaharudin mengeklaim, secara umum bantuan yang disalurkan sudah tepat sasaran diterima mereka yang membutuhkan. "Warga sangat membutuhkan ini, terutama yang penghasilannya terdampak PSBB," ujarnya menerangkan.

Sementara, Perumda Pembangunan Sarana Jaya menyalurkan bantuan paket kebutuhan pokok dan masker. Kali ini, bantuan dibagikan kepada warga kurang mampu di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Bima Priyo Santosa, mengatakan, pihaknya melibatkan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya (KAHMI Jaya) dalam pendistribusian bantuan tersebut. Dia menyatakan, isi paket berupa beras, minyak goreng, gula pasir, sarden, biskuit, teh, tepung terigu, dan mi instan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pembagian JPS dan munculnya rasa iri warga

Pendataan jaring pengaman sosial (JPS) untuk masyarakat di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), yang terdampak Covid-19 bertumpu kepada pengurus RW. Pihak RW diminta untuk mendata warga di lingkungannya yang layak menerima bantuan.

Hanya saja, pendataan itu juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan ketua RW karena bakal muncul rasa iri di kalangan warga yang merasa berhak, tetapi namanya tidak masuk daftar.

Andri Susanta, ketua RW 15 yang menaungi Perum Mutiara Bogor Raya dan Perum Graha Pajajaran, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, mengaku, tak mau ambil risiko. Dia mengaku, wilayahnya hanya mendapatkan jatah 50 orang yang harus dibagi ke tujuh RT di RW 15. Karena sangat riskan harus memverifikasi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) penerima, ia malah memilih untuk tak mengambil jatah bantuan tersebut.

"Awal itu, diminta kelurahan untuk mendata 50 warga yang membutuhkan. Daripada nanti timbul persoalan, saya lebih memilih tidak mengumpulkan," ucap Andri, di Kota Bogor, Senin (27/4).

Jatah yang harusnya diberikan di RW 15, menurut Andri, diputuskan diberikan ke RW yang lebih membutuhkan. Pasalnya, lingkungan RW 15 masih area perumahan dan warganya masih bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

Andri menceritakan, sempat ada warga yang menanyakan soal bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Beruntungnya, kata dia, setelah dijelaskan secara saksama, warga secara keseluruhan menerima keputusan tersebut. "Saya jelaskan bahwa ada yang lebih membutuhkan. Jatah itu tidak saya ambil. Mereka mengerti."

Meski demikian, Andri tak menampik adanya warga yang benar-benar membutuhkan pertolongan bantuan. Namun, dengan kesadaran yang tinggi, para tetangga maupun komunitas membantu warga tersebut sehingga mereka yang kekurangan tidak perlu menunggu JPS dari pemerintah. "Kebetulan di sini ada komunitas budidaya lele. Nah, lelenya kita beli trus kita bagikan bersama-sama kepada masyarakat RW 15 yang membutuhkan," ucap Andri.

Kekhawatiran juga dirasakan oleh para ketua RT dan RW di Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Pengurus RW 04 Kelurahan Sukahati, Haris, mengatakan, dari sekitar 600-700 KK yang layak mendapatkan bantuan, wilayahnya hanya mendapat alokasi 30-50 KK. Daripada mendapat komplain hingga caci maki akibat pembagian JPS dianggap tak adil, pihaknya memutuskan tidak ikut-ikutan terlibat.

Haris mengungkapkan, perintah aparat Kelurahan Sukahati tak dibarengi dengan kejelasan standar penerima dan juga jumlah bantuan yang disalurkan. Dia menuturkan, banyak warga yang masuk daftar malah tak memperoleh bantuan. Bahkan, ia menuding bantuan yang telah turun sebanyak 442 KK tak tetap sasaran. "RT dan RW menolak karena setelah kami teliti banyak yang lebih membutuhkan, tapi mereka gak dapat, sedangkan yang dapat malah yang mampu," kata Haris menjelaskan.

Lurah Sukahati, Haerudib, menyampaikan, tetap memperjuangkan data yang telah dikumpulkan oleh para ketua RT dan RW. Haerudib mengaku, ia sampai menghadap Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor agar penerima JPS benar-benar ke tangan yang berhak. "Saya sudah sampaikan langsung, tidak ada lurah (di Kabupaten Bogor) yang sampai menemui dinsos, dan hasilnya itu dari dinsos lagi diverifikasi (ulang)," ujar Haerudib.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat