JAKARTA -- Pendistribusian bantuan sosial (bansos) di Jakarta bagi rakyat miskin dan rentan miskin masih ada yang salah sasaran. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjuntak, yang juga sekretaris fraksi Komisi E DPRD DKI Jakarta, justru tercatat sebagai penerima bansos.

Jhonny mengaku heran namanya bisa masuk sebagai penerima bansos selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tersebut. Ia pun membenarkan, nama yang tercatat di RT kediamannya di Kelurahan Lago, Koja, Jakarta Utara, adalah namanya. 

"Sudah saya minta kepada petugas untuk menyalurkan ke yang lebih tepat. Saya minta kepada Dinsos untuk perbaiki data dan distribusi bansos ini," kata Jhonny, Kamis (23/4).

Dia menambahkan, masih banyak ditemukan data dan pendistribusian bansos yang tidak tepat sasaran. Di kediamannya, Jhonny tidak sendiri. Ada beberapa warga yang sebenarnya mampu tapi justru mendapatkan bansos.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai kasus salah sasaran penyaluran bansos menjadi bukti pendataan di Jakarta bermasalah. Padahal, hal ini sejak awal sudah menjadi kekhawatiran. 

"Ternyata hal itu masih terjadi dan kebetulan yang tercatat menerima bansos dari Pemprov DKI adalah salah satu anggota Fraksi PDIP, yaitu Pak Jhonny Simanjuntak. Itu artinya Pemprov DKI belum terlalu memperhatikan masalah pendataan," kata Gembong.

 

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani juga pernah mengingatkan soal penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, baik data dan pendistribusiannya. Sejak awal, dia mengatakan, DPRD sudah meminta agar pendataan dan pendistribusian segera diperbaiki. Tujuannya agar bantuan tersebut diberikan secara transparan dan tepat sasaran. 

 

 

SHARE    

Menurut dia, pengawasan ketat perlu dilakukan karena masih banyak warga yang membutuhkan belum mengetahui informasi adanya program bansos dari Pemprov DKI. Padahal, sejauh ini sudah banyak warga yang terdampak secara ekonomi sejak Jakarta dilanda pandemi virus korona.

Apalagi, sambung dia, jumlah penerima di Jakarta cukup banyak, hingga 1,2 juta kepala keluarga (KK). Zita berharap bantuan ke 1,2 juta KK ini tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama beberapa waktu ke depan selama PSBB berlangsung.

“Jangan sampai pemerintah memberi bantuan yang tidak cukup untuk kebutuhan warga selama PSBB. Kasihan rakyat, apalagi sampai tidak tepat sasaran," kata Zita.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui, banyak warga yang belum mendapatkan bansos dan banyak yang tidak tepat sasaran. Menurut Anies, hal tersebut karena memang sulit untuk mendapatkan data yang superakurat dengan jumlah penerima bansos yang cukup besar. 

"Kami menargetkan bisa memberi 1,2 juta kepala keluarga (KK) dan itu tentu ada 1,2 juta nama. Tentu saja, tidak mungkin sempurna. Dari 1,2 juta, Anda bisa temukan dua nama sama, ketemu satu, dua, tiga (yang tidak tepat sasaran), pasti. Di negeri ini, data yang superakurat sulit, tidak usah ditutup-tutupi fakta itu. Nah, bagian kita adalah mengoreksinya terus-menerus, meningkatkan kualitas data," kata Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) - (Prayogi/Republika)

SHARE    

Koreksi tersebut, lanjut Anies, karena jumlah warga yang kesulitan saat ini lebih banyak daripada data masyarakat miskin yang tercatat saat situasi masih normal, ketika perekonomian bergerak sebagaimana mestinya. Dengan kegiatan perekonomian yang melemah saat ini, warga yang membutuhkan bantuan di lapangan lebih banyak dibandingkan dengan yang ada dalam daftar milik pemerintah.

Anies menjanjikan, pelaksanaan distribusi bantuan akan lebih rapi dengan adanya SOP yang dapat menjadi pelengkap data di Jakarta. "Ini lebih baik daripada mengumpulkan data di lapangan terlebih dahulu, sementara bantuan tidak segera didistribusikan. Yang terpenting adalah bantuan cepat dapat didistribusikan," ujar dia.

Untuk diketahui, Pemprov DKI mendistribusikan bantuan sosial melalui Perumda Pasar Jaya. Perumda Pasar Jaya telah menyiapkan logistik yang sudah dikemas dengan menyediakan armada mobil boks untuk diantar hingga ke tingkat RW setiap hari sesuai jadwal.

Paket bansos yang diterima warga selama PSBB setidaknya ada tujuh jenis bahan kebutuhan dalam paket bansos yang mulai didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Antara lain, beras 5 kilogram, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter, biskuit 2 bungkus, masker kain 2 lembar, dan sabun mandi 2 batang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program Bantuan Sosial (bansos) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sasarannya adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak COVID-19. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Warga atau masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

2. Penerima bantuan eksisting Kartu Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta (KJP Plus, KJMU, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas, Kartu Pemenuhan Kebutuhan Dasar (KSD) Anak, PMT-AS, dan Pangan Murah Jakarta);

3. Memiliki penghasilan kurang dari Rp 5 juta/ bulan;

4. Terkena PHK atau dirumahkan dengan pengurangan atau tidak menerima gaji;

5. Tutup usaha/ tidak bisa berjualan kembali;

6. Pendapatan/ omset berkurang drastis akibat pandemi COVID-19.

Program bansos PSBB COVID-19 diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria tersebut dan masuk dalam pendataan dengan domisili di wilayah DKI Jakarta. Untuk mengetahui daftar nama penerima, warga dapat menghubungi call center Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui nomor telepon (021) 426 5115 atau melalui pengurus RW setempat.

Target penerima bansos sebanyak 1,2 juta KK yang bermukim di DKI Jakarta. Bansos ini didistribusikan setiap hari, selama 9-24 April 2020.

Bagi warga yang memenuhi kriteria, namun belum terdaftar ataupun tidak memiliki KTP/Identitas wilayah DKI Jakarta meski berdomisili di Jakarta, maka dapat segera melaporkan kepada RW setempat untuk kemudian mengisi formulir permohonan Bantuan Sosial PSBB COVID-19. Mereka wajib melampirkan surat keterangan domisili dari Ketua RT setempat serta wajib melampirkan surat Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) dari Perusahaannya bagi yang terkena PHK atau dirumahkan.

Mekanisme pendistribusian bantuan sosial dilaksanakan melalui metode pengantaran ke alamat tempat tinggal penerima. Ketua RW akan melakukan verifikasi data penerima dan mengirimkan langsung hingga ke pintu rumah penerima bantuan dengan protokol penerapan jarak fisik.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat