JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegur kepala daerah yang melakukan pemblokiran jalan di wilayahnya dengan dalih meminimalisasi penyebaran virus korona atau Covid-19. Pemblokiran jalan ini disebut berdampak pada terganggunya distribusi logistik, seperti kebutuhan pokok. ?Saya harapkan Mendagri memberi teguran kepada daerah yang blokir jalan-jalannya agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu,? kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai persiapan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4).

Presiden meminta agar jajarannya memastikan seluruh distribusi logistik di berbagai daerah lancar sehingga kebutuhan pokok juga dapat tersedia di pasar. Jokowi mengaku menerima laporan mengenai distribusi beras yang terganggu di dua daerah akibat jalan yang ditutup. "Karena, saya kemarin dapat laporan dari dua daerah urusan beras agak terganggu karena jalan yang tertutup. Tolong pemda diberi tahu mengenai hal ini," kata Jokowi.

Dia mengatakan, distribusi logistik harus lancar karena akan segera menghadapi bulan Ramadhan dan juga Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi Covid-19 sehingga masyarakat tak kesulitan mendapatkan bahan kebutuhan pokok.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, mengatakan, Mendagri Tito Karnavian telah meminta kepala daerah membuka pemblokiran jalan yang menghambat distribusi logistik, seperti kebutuhan pokok dan kesehatan masyarakat. Logistik sangat esensial dan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang tak boleh terhambat. "Mendagri telah mengingatkan bahwa distribusi logistik kebutuhan pokok masyarakat, pemenuhan pangan masyarakat, pemenuhan kebutuhan alat/barang dan bahan untuk menggerakkan perekonomian, serta pemenuhan kebutuhan bidang kesehatan khusus percepatan penanganan Covid-19 tidak boleh ada yang terhambat," ujar dia.

Warga beraktivitas saat penutupan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Kamis (2/4). - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Bahtiar mengatakan, pemblokiran jalan sangat kontraproduktif dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena menghambat arus keluar-masuk distribusi logistik. Padahal, masyarakat dan tenaga medis membutuhkan barang pokok, seperti pangan atau alat dan bahan bidang kesehatan. Menurut Bahtiar, pemerintah daerah berkewajiban memastikan kelancaran distribusi logistik dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Selain itu, upaya pencegahan penyebaran virus korona harus ada koordinasi antara Gugus Tugas daerah dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di tingkat pusat.

"Memang kita harus mencegah penularan dan penyebaran Covid-19, tetapi pemda juga berkewajiban memastikan kelancaran distribusi logistik bahan pokok masyarakat, alat/bahan, dan barang yang menggerakkan perekonomian masyarakat dan untuk logistik kesehatan masyarakat," ujar Bahtiar.

Pendataan pemudik

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Abdullah Azwar Anas, mengatakan, belum ada pemerintah kabupaten yang memblokir jalan. Hal yang ada sejauh ini, yakni pengaturan kawasan physical distancing dan pembatasan jalan masuk dalam rangka pendataan pemudik yang mulai datang ke daerah.

Menurut Bupati Banyuwangi ini, pemerintah daerah telah memahami agar pembatasan akses masuk tersebut tidak mengganggu distribusi barang,

terutama kebutuhan pangan. Sebab, karakteristik sebagian kabupaten, jika memblokir jalan, akan sangat berdampak terhadap akses ke daerah lain yang menyulitkan akses lalu lintas. "Misal akses masuk ke Banyuwangi ditutup dari Bali, kemudian orang Bali yang mau ke berbagai daerah di Jawa Timur, tentu tidak bisa lewat. Lalu, misalnya, Jember dan Situbondo diblokade, orang yang mau ke Bali via jalur darat tentu tidak bisa lewat," kata Anas.

Apkasi mengapresiasi arahan Presiden Jokowi ke Mendagri untuk menegur kepala daerah yang memblokir jalan di wilayahnya. Menurut Anas, semua pemerintah daerah harus satu komando dengan pemerintah pusat terkait penanganan Covid-19. n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat