JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggandeng Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) lewat nota kesepahaman tentang koordinasi tugas dan fungsi lingkup Kementerian BUMN dan BKPM pada Senin (30/3). BKPM akan membantu memproses perizinan segala proyek yang menjadi prioritas untuk dikerjakan perusahaan pelat merah.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan investasi di dalam negeri. Salah satu upayanya adalah mempercepat proses perizinan proyek-proyek prioritas yang dikerjakan BUMN.

Misalnya, proyek pembangunan kilang minyak di Tuban antara PT Pertamina (Persero) dan Rosneft. Kemudian proyek kilang Pertamina di Balongan dan proyek PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). 

Menurut Bahlil, dalam menjalankan usaha dan bisnis, persoalan BUMN bukan terkait eksekusi investasi, melainkan soal perizinan. "Perizinan ini menjadi faktor yang sangat menunda aktivitas kita. Jadi, harapan kami, melalui nota kesepahaman ini, sekat-sekat persoalan bisa kita atasi,” ujar Bahlil. 

Sejak Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha (Inpres 7/2019) terbit, seluruh proses perizinan yang ada di kementerian dan lembaga lainnya telah efektif berjalan di BKPM. BUMN yang mengelola berbagai kegiatan usaha tentunya juga harus mengurus perizinannya ke BKPM melalui sistem online single submission (OSS). 

“Inilah yang harus dimanfaatkan juga oleh perusahaan milik negara. Jangan hanya teman-teman pengusaha swasta yang mendapat kemudahan, tapi BUMN juga harus,” kata Bahlil.  

Perlu diketahui, nota kesepahaman ini merupakan yang pertama bagi Kementerian BUMN dan BKPM. Diharapkan, kerja sama tersebut dapat ditindaklanjuti oleh para perusahaan BUMN melalui kerja sama langsung dengan BKPM sesuai lingkup usaha dan keperluannya masing-masing. 

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, nota kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan kepastian perizinan bagi sejumlah proyek strategis BUMN. Erick tidak mengelak kalau penyebaran virus korona saat ini tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga ekonomi negara. Namun, pemerintah tidak akan tinggal diam.

Erick menyampaikan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memang akan terkendala dengan tidak bisa masuknya tenaga kerja asal Cina ke Indonesia karena korona. Namun, Erick memastikan proyek tersebut tetap akan berjalan. Erick menilai sektor transportasi publik sangat vital karena besarnya jumlah penduduk Indonesia, terutama yang berada di Jabodetabek dan Bandung. 

"Pada saat ini kondisi bermitra kita dengan Cina, tentu tenaga kerja asing belum bisa masuk, tentu pasti ada penundaan, tapi proyek jalan terus," kata Erick. 

Selain kereta cepat, kata Erick, proyek strategis lain yang tetap berjalan adalah proyek 35 ribu megawatt (MW) meski mungkin akan ada pengkajian ulang untuk pemetaan proyeknya. Menurut Erick, BKPM sudah melakukan pemetaan dalam melihat kebutuhan industri yang bisa disinergikan saat ini.

Erick tak ingin Indonesia tertinggal dari negara-negara lain yang sudah mulai melanjutkan proyek-proyek strategis seperti Cina yang mulai pulih dari dampak korona. Erick meminta para direksi BUMN untuk tetap memastikan berjalannya proyek strategis nasional.  

Erick mengaku akan menyampaikan secara terperinci terkait perkembangan proyek strategis nasional kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, termasuk rencana penambahan PMN bagi beberapa BUMN yang menjalankan proyek strategis nasional. 

"Nanti kita akan presentasi setelah dapat persetujuan Menkeu karena (BUMN) ini ada yang //nambah// PMN, ada yang modal sendiri, //mapping// dulu. Program yang paling penting ialah stimulus ekonomi untuk korona, tapi yang kita lakukan hari ini, proyek yang memang sudah ditugaskan presiden akan jalan terus," kata Erick. n 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat