BOGOR -- Dinas Perhubungan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyambut baik restrukturisasi Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Kepala Dishub Kota Bogor Eko Prabowo mengatakan, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PDJT Agus Suprapto merupakan orang yang sudah lama mengabdi di lingkungan Pemkot Bogor. Karena itu, pihaknya mendukung langkah Eko yang ingin mengembangkan bidang usaha untuk dikelola PDJT.

"Artinya, apa yang disampaikan Pak Wakil (Wali Kota) kemarin, neraca dulu yang dirasionalisasikan berkenaan dengan ke aneka ragam kegiatan usaha yang dilakukan PDJT," ujar Eko di Kota Bogor, Selasa (17/3).

Dia menjelaskan, pengembangan PDJT dapat memaksimalkan potensi yang ada untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Saat ini, kondisi perusahaan operator bus Transpakuan itu memang memprihatinkan karena masih menunggak gaji karyawan sebesar Rp 2,5 miliar. Pun dengan dirut yang dijabat sekretaris Dishub Kota Bogor karena bertujuan efisiensi. Karena itu, pihaknya setuju dengan semua langkah PDJT demi mendapatkan pemasukan, termasuk menetapkan tarif bagi penumpang bus Uncal.

Pasalnya, saat ini, operasional bus Uncal yang masih gratis ternyata membebani APBD. "Ini solarnya, sopir, kondektur, kan dibayar per bulan. Nah, nanti dikelola oleh PDJT. Apakah nanti ada sharing pendataan untuk retribusi ya alhamdulillah," kata Eko.

Selain itu, Eko mendorong agar PDJT bisa mengelola usaha parkir di badan jalan (on the street) dan parkir khusus (di lahan pemkot) agar bisa mendapatkan pemasukan.

Berdasarkan hasil retribusi parkir yang dikelola dishub secara keseluruhan pada 2019, terkumpul pemasukan mencapai Rp 2,5 miliar. Dengan potensi parkir di Kota Bogor yang luas, Eko optimistis, PDJT bisa mengumpulkan pendapatan lebih besar.

Untuk itu, pihaknya sedang menyiapkan sistem perparkiran agar semua perizinan dapat melalui satu pintu. Dengan begitu, dishub dan PDJT dapat bersinergi untuk menutup kebocoran retribusi parkir. "Kemudian iklan yang lokasinya strategis silakan ambil."

Untuk pengembangan usaha lain, menurut Eko, PDJT juga dapat mengambil wewenang mengelola perawatan ratusan mobil dinas pemkot. Pada 2020, pemkot mengalokasikan anggaran Rp 14 miliar untuk biaya perawatan kendaraan. Apabila PDJT sanggup menjadi penanggung jawab perawatan mobil dinas, pihaknya meyakini, neraca keuangan perusahaan bisa positif. "Perbengkelan semua mobil dinas kan diarahkan ke sana itu perlu kesiapan teman-teman PDJT, manajemennya harus kuat," ujar Eko.

Meningkatkan PAD

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mendukung pengembangan PDJT agar bisa keluar dari status BUMD rugi. Asalkan, sambung dia, pengembangan tersebut demi meningkatkan PAD Kota Bogor. "Jadi, potensi pengembangan perparkiran, iklan, perbengkelan itu sektor yang dapat dioptimalkan oleh Pemkot Bogor," kata Atang.

Namun, pihaknya menekankan, dewan pasti berpikir dua kali jika pemkot berkeinginan untuk menyuntikkan dana ke PDJT. Pasalnya, langkah itu sudah dilakukan pada 2019 dan hasilnya keuangan perusahaan tak kunjung membaik. "Pada faktanya PDJT ini bermasalah sudah beberapa kali dilakukan penyehatan oleh pemkot, gak sehat juga," ujar politikus PKS itu.

Atang pun mendesak pemkot dapat mengkaji secara menyeluruh rasio keberhasilan pengembangan bidang usaha PDJT. Karena jangan sampai, ketika nanti PDJT sudah mengelola unit bisnis lain, ternyata pendapatan yang diterima hanya habis untuk membiayai kegiatan operasional.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menjanjikan, langkah untuk mencoba menyeimbangkan neraca keuanagan BUMD yang bergerak di bidang transportasi tersebut. Dedie menjelaskan, pemkot masih memberikan kesempatan bagi PDJT mengembangkan usaha, yang meliputi perparkiran, perbengkelan, dan periklanan. Dia menargetkan, ketika pendapatan PDJT membesar, neraca keuangannya kembali normal agar mampu menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap gaji karyawan yang belum dibayarkan.

"Terkait dengan PDJT ini kita lakukan penyeimbang neraca, aset, penyertaan modal pemerintah, dan apa saja kewajiban pemerintah yang belum dilakukan," ujar Dedie.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat