JAKARTA – Presiden Joko Widodo resmi melantik Yudo Margono sebagai Panglima TNI pada Senin (19/12) siang menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Yudo sebelumnya merupakan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).

Pelantikan ini digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat pada pukul 11.30 WIB. Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 91/TNI tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

Dalam acara pelantikan ini turut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Selain itu hadir pula Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR Puan Maharani.

Jokowi meminta Yudo agar menjaga netralitas menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia juga menekankan agar TNI tak berpolitik praktis. Jokowi menegaskan, pentingnya sinergi antara TNI dan Polri.

“Agar menjaga netralitas TNI agar tidak ketarik-tarik ke dalam politik praktis, karena pentingnya sinergi TNI dan Polri dalam menjaga kondusivitas negara kita,” kata Jokowi.

Jokowi menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan dalam rangka pembangunan negara dan juga pembangunan ekonomi di tengah situasi global yang tidak pasti saat ini. “Karena penting stabilitas politik, stabilitas keamanan penting dalam rangka pembangunan negara, pembangunan ekonomi kita, dalam situasi yang tidak pasti karena ketidakpastian global,” kata Jokowi.

Jokowi juga memerintahkan Yudo Margono untuk menjaga netralitas pasukannya, khususnya saat menghadapi tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pekerjaan rumah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono adalah menjaga kedaulatan berkaitan dengan teritori laut Indonesia dan keutuhan ideologi Pancasila. Selain itu, dari sisi ideologi, Mahfud mengatakan TNI menjadi bagian dari pertahanan negara untuk menjaga keutuhan ideologi Pancasila dari ideologi lain, seperti separatisme dan radikalisme.

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (kedua kanan), Rachmad Gobel (kir) dan Lodewijk Freidrich Paulus (kanan) berfoto bersama Calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (tengah) dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022). - (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

SHARE    

"Kalau pandangan secara nasional, ya menjaga kedaulatan. Kedaulatan itu ada teritori. Kalau teritori mungkin masalah laut ya, di laut-laut Indonesia yang sering dilewati kapal-kapal yang melanggar lintas batas, melanggar hak berdaulat itu kadang kala ada seperti halnya negara-negara lain itu teritorinya," kata Mahfud.

Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, masa jabatannya sebagai panglima TNI yang singkat hanya selama setahun bukanlah kendala untuk bekerja optimal. Yudo akan menjalani masa pensiun pada November 2023 mendatang. "Dari dulu tidak pernah berpikir masa jabatan berapa lama, berapa panjang kami melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kami," kata Yudo.

Yudo berjanji akan melaksanakan tugas sebagai panglima TNI seoptimal mungkin. Terkait tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024, Jokowi juga menginstruksikan Yudo untuk menjaga netralitas TNI.

"Itu harus menjadi perhatian saya. Kami, dari dulu, TNI netral akan kami pertahankan terus apalagi di tahun politik, tentunya menjaga kondusivitas politik dan situasi yang ada," ujar Yudo.

Operasi khusus

Panglima TNI Yudo Margono juga menyampaikan akan menggelar operasi khusus di perbatasan untuk menjaga keamanan di perairan Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Nantinya ia akan menggelar operasi bersama TNI Angkatan Udara. Operasi gabungan antara TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara ini dinilainya bisa lebih efektif.

“Kita lebih fokus nanti kita buat operasi bersama dengan TNI AU, nanti dia akan dikendalikan oleh Pangkogabwilhan I. Karena yang lalu itu efektif saya pimpin langsung di situ, gabungan antara udara, laut, dan juga nanti bantuan darat kita gabungkan jadi satu supaya lebih efektif,” kata Yudo.

Untuk di Papua, Yudo juga akan melakukan evaluasi terkait pengurangan pasukan militer di Papua dalam menangani konflik dan menjaga keamanan. Setelah itu, hasil evaluasi itu pun akan dilaporkannya kepada Presiden Jokowi.

Yudo akan mengunjungi Papua terlebih dahulu bersama Kepala Staf Angkatan untuk melihat kondisi di lapangan. Dia juga akan meminta masukan dari para prajurit di lapangan dan juga pemerintah daerah, termasuk tokoh masyarakat.

Langkah selanjutnya untuk menangani konflik di Papua pun akan diputuskan setelah evaluasi dilakukan. “Tentunya kan perlu pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana, jadi nggak harus belum-belum sudah diputuskan, nanti saya mutuskan. Memutuskannya setelah saya cek dulu, baru nanti saya laporkan Pak Presiden,” ujar Yudo. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat