Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan tampilan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat (24/6/2022). | ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Nasional

Menkominfo Minta KPU Siap Hadapi Serangan Siber 

KPU memang memiliki sejumlah sistem informasi elektronik dalam penyelenggaraannya Pemilu 2024.

JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan ketahanan sistem elektroniknya dari serangan siber. Tujuannya untuk menjaga keamanan data dan juga legitimasi hasil Pemilu 2024. 

"Dengan begitu, kita bisa punya kekuatan yang memadai untuk menahan serangan-serangan siber yang kini berlangsung tiap saat," kata Plate ketika memberikan sambutan usai menandatangani nota kesepahaman antara Kemenkominfo dan KPU di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (22/11). 

Plate meminta jajarannya membantu KPU melakukan penetration test terhadap sistem informasi elektronik KPU. Penetration test atau uji penetrasi adalah suatu kegiatan di mana seseorang mencoba menyimulasikan serangan terhadap jaringan institusi tertentu untuk menemukan kelemahan yang ada pada sistem jaringannya. 

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, KPU memang memiliki sejumlah sistem informasi elektronik dalam penyelenggaraannya Pemilu 2024. Mulai dari Sistem Informasi Partai Politik (Sipol),  Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (Siakba), Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil), hingga Sistem Informasi Pencalonan (Silon). 

Selain itu, akan ada pula sistem informasi logistik, sistem informasi dana kampanye, serta sistem rekapitulasi hasil penghitungan suara. Hasyim menyebut, semua sistem informasi berstatus sebagai alat bantu, bukan penentu utama. 

Kendati demikian, validitas data dan kekuatan sistem pada sistem informasi itu tetap penting. "Kami memiliki semacam task force atau kelompok kerja yang disiapkan KPU dan melibatkan berbagai macam instansi yang bertugas untuk penguatan sistem dan juga pengaman siber," kata Hasyim.

Selain dengan Kemenkominfo, KPU juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Kemenkumham dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta komisioner KPU untuk bersikap keras dan kuat karena akan mendapatkan tekanan politik yang tinggi dari berbagai pihak. 

Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengingatkan potensi korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa baik di KPU pusat maupun daerah. Peringatan itu berkaca dari kasus-kasus sebelumnya yang menjerat pejabat KPU. 

Perjalanan Panjang ke Al Bayt

Tempat duduk para jurnalis Indonesia tidak disediakan layar monitor untuk menonton pertandingan

SELENGKAPNYA

Krusial di Laga Perdana

Salah satu kekuatan terbesar Polandia terletak pada kehadiran Robert Lewandowski di lini serang.

SELENGKAPNYA

Menanti Tarian Messi di Lusail

Arab Saudi menjadi ujian perdana Messi untuk merengkuh trofi juara Piala Dunia.

SELENGKAPNYA