Sejumlah pengurus partai politik menghadiri pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Ahad (18/2/2022). | ANTARA FOTO

Nasional

Penentuan Nomor Urut Partai Dinilai Diskriminatif

Setiap parpol menginginkan magic number untuk memudahkan branding.

JAKARTA—Sejumlah partai politik baru menolak penetapan nomor urut dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilu. Mereka menilai penentuan nomor urut bagi parpol untuk Pemiu 2024 diskriminatif.

Dalam materi Perppu Pemilu yang diklaim pemerintah sudah rampung, memuat poin yang menetapkan parpol urut parpol lama menggunakan nomor urut saat Pemilu 2019. Sedangkan, untuk parpol baru akan dilakukan pengundian.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengaku bakal dirugikan dengan sistem penetapan nomor urut dalam Perppu Pemilu. "Partai lama yang diuntungkan oleh ketentuan ini karena akan lebih diingat masyarakat lantaran menggunakan nomor urut lama. Ini tidak adil bagi partai baru, apalagi masa kampanye partai baru untuk memperkenalkan diri hanya 75 hari," kata Said ketika dihubungi Republika, Rabu (16/11). 

Menurutnya, semua partai, baik baru maupun lama, seharusnya diperlakukan sama sesuai asas pemilu yang jujur dan adil (jurdil). Jangan ada pengistimewaan bagi partai lama.

Dia pun meminta partai lama tidak memaksakan kehendak agar ketentuan itu masuk dalam perppu. Apalagi, pemerintah selama ini tidak pernah meminta masukan Partai Buruh terkait ketentuan nomor urut ini. "Partai Buruh menolak pemaksaan kehendak oleh parpol lama terhadap ketentuan nomor urut tersebut," katanya. 

Pada pertengahan September lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melontarkan usulan terkait nomor urut partai politik (parpol) yang berkompetisi dalam pemilu. Dia mengusulkan parpol peserta Pemilu 2024 menggunakan nomor urut lama, pengundian nomor hanya untuk partai baru.

photo
Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam kampanye PDI-P di Lapangan Kapten Surem, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (22/3/2014). - (ANTARA)

Pada pertengahan September lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melontarkan usulan terkait nomor urut partai politik (parpol) yang berkompetisi dalam pemilu. Dia mengusulkan parpol peserta Pemilu 2024 menggunakan nomor urut lama, pengundian nomor hanya untuk partai baru.

Partai Ummat juga menyatakan penolakan terhadap ketentuan ini. Wakil Ketua Umum Partai Ummat, Nazaruddin mengatakan, ketentuan nomor itu semakin menunjukkan bahwa Pemilu 2024 diskriminatif. "Jelas itu (ketentuan nomor urut) untuk mengakomodasi keinginan sepihak partai parlemen. Masa soal nomor urut saja partai parlemen harus mendapat privilege," kata Nazaruddin.

Partai baru lainnya, Partai Gelora turut menentang ketentuan tersebut. Wasekjen Partai Gelora Ahmad Chudori menilai ketentuan itu tidak fair. "Ketentuan itu tidak fair ya. Seharusnya semua partai ikut pengundian nomor urut," ujarnya. 

Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal menilai, ketiadaan pengundian nomor adalah ketentuan diskriminatif dan tidak demokratis. "Semua parpol yang sudah ditetapkan KPU kedudukannya sama sebagai kontestan pemilu 2024 yang akan berlomba-lomba mendapat simpati rakyat. Jika wacana itu dijadikan Perppu, ini sangat diskriminatif dan tidak demokratis,” ujar Alif. 

Alif melanjutkan, partai politik baru maupun nonparlemen berhak untuk memperoleh nomor urut 1 dalam Pemilu 2024 mendatang. “Jadi, jangan ada diferensiasi antara parpol parlemen dan non parlemen, partai lama dan partai baru,” katanya. 

Adapun Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) memilih pasrah. Ketua Umum PKN, I Gede Pasek Suardika mengaku lebih memilih fokus mengikuti verifikasi faktual sebagai calon peserta Pemilu 2024. Sebab, tidak ada artinya PKN menolak karena penentunya tetap pemerintah bersama partai parlemen. 

"Mau memasalahkan atau tidak memasalahkan, (ketentuan nomor urut ini) akan tetap saja tergantung mereka (pemerintah dan partai parlemen). Sehingga biarlah publik yang menilainya," kata Gede Pasek kepada Republika

Dievaluasi

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan tetapnya nomor urut parpol untuk Pemilu 2024 perlu dievaluasi. Ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memikirkan potensi masalah jangka panjang terkait kebijakan tersebut. Ia meminta, ada aturan yang lebih jelas terkait nomor urut parpol.

"Kita minta dipastikan saja, kalau memang sekali sudah dipastikan bahwa nomor urut itu tidak berubah ya tidak akan berubah untuk selamanya. Atau kalau mau diundi, diundi terus setiap lima tahun sekali," ujar Eddy.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani juga menilai nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 dikocok ulang. "Perubahan-perubahan ini tentunya memiliki konsekuensi pula pada perubahan penomoran peserta pemilu. Setiap partai menginginkan magic number yang memudahkan untuk membangun branding partai," ujar Kamhar, Rabu (16/11).

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengeklaim pemerintah bersama Komisi II DPR dan penyelenggara pemilu menyepakati lima isu yang akan dimuat dalam perppu. Salah satunya soal ketentuan partai peserta Pemilu 2019 menggunakan nomor urut sama saat Pemilu 2024.

"Pemerintah tak keberatan, KPU juga tak keberatan, fraksi-fraksi DPR juga cuma satu yang waktu itu minta dipertimbangkan," kata Doli, Selasa (15/11).

Presiden: Akhiri Perang

Sebagian besar anggota KTT G-20 akan mengutuk perang di Ukraina di akhir konferensi.

SELENGKAPNYA

BPS: Indonesia Surplus Dagang dengan G-20 

Surplus ini merupakan yang ke-30 kali secara beruntun sejak Mei 2020.

SELENGKAPNYA

Indonesia Kantongi Rp 310 Triliun untuk Transisi Energi

Dukungan ini sebagai bentuk aksi nyata negara G-7 dalam pengurangan emisi karbon.

SELENGKAPNYA