JAKARTA -- Sejumlah tokoh pendidikan dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Keragaman menyoroti beberapa persoalan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Salah satunya, mereka meminta agar RUU Sisdiknas membuka partisipasi bermakna dan mengakomodasi keragaman agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia.

"RUU Sisdiknas belum memberikan solusi dan kepastian terkait hak pendidikan agama atau kepercayaan yang non-diskriminatif. Termasuk hak pendidikan agama atau kepercayaan di luar Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu. Aliansi berpendapat pendidikan agama atau kepercayaan harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan dan non-diskriminatif," ujar Manajer Program Advokasi Yayasan Cahaya Guru, Muhammad Mukhlisin, sebagai bagian dari aliansi, Senin (17/10).

Selain perlu mengakomodasi keragaman agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia, aliansi juga menilai, proses pembahasan RUU Sisdiknas harus membuka ruang partisipasi bagi publik. Mulai dari kajian kekurangan dan kelebihan RUU Sisdiknas serta regulasi sebelumnya, sampai pada tahap pelaksanaannya.

Sejumlah anak sedang bermain di lingkungan TK Inklusi Bhakti Siwi, Sunter Jaya, Jakarta, di hari pertamanya masuk sekolah, Senin (18/7/2022). - (REPUBLIKA)

SHARE    

Anggota aliansi lainnya, Guru Besar Matematika Institut Teknologi Bandung, Iwan Pranoto, berharap RUU sisdiknas digagas secara bersama-sama dengan perspektif yang beragam. Menurut dia, salah satu ciri kehidupan yang dihela sains dan teknologi secara masif karena semakin saling terhubungnya satu isu dengan isu lain.

"Karena itu, arah pendidikan serta strateginya yang hendak didesain melalui UU membutuhkan penyertaan kekayaan perspektif yang beragam. Serta yang lebih utama, suatu UU yang digagas bersama, akan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadapnya, yang akhirnya membuat setiap insan memiliki keterikatan sekaligus kesungguhan untuk merealisasikannya," ujar Iwan.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menyayangkan tidak masuknya RUU Sisdiknas ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan 2022. Dia mengaku sangat berharap RUU Sisdiknas bisa lolos agar paling tidak pada 2023 bisa disahkan menjadi UU.

Apresiasi

Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengapresiasi para guru Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) yang telah terlibat dalam program pendidikan Guru Penggerak yang diprakarsai oleh Kemendikbudristek.

SPK atau yang dikenal dengan sekolah berlabel internasional merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar kolaborasi antara lembaga pendidikan asing dan lembaga pendidikan Indonesia.

“Saya mengapresiasi inisiatif dan kegigihan para guru SPK yang sudah terlibat dalam program pendidikan Guru Penggerak,” kata Nadiem , Senin.

Nadiem menyebutkan, program tersebut jauh berbeda dengan program pendidikan guru yang sebelumnya karena membutuhkan komitmen serta kemauan untuk mengubah pola pikir (mindset) tentang sosok guru yang baik. Saat ini program pendidikan Guru Penggerak sedang berjalan untuk angkatan keenam dan akan disusul dengan angkatan ketujuh.

Menurut Nadiem, total terdapat 50 ribu guru penggerak yang siap menjadi generasi baru dan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan Indonesia seperti kepala sekolah dan pengawas sekolah. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat