MEDAN -- Sebanyak delapan tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin segera didakwa. Polda Sumatra Utara (Sumut) telah melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Sumut.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi menyampaikan, berkas kedelapan tersangka tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Kejaksaan Tinggi Sumut.

"Sekarang untuk para tersangka sudah diserahkan ke jaksa atau P22," kata Hadi saat dikonfirmasi Republika, Ahad (26/6).

Sedangkan berkas untuk tersangka Terbit yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi belum diserahkan ke pihak kejaksaan karena pemeriksaan belum tuntas. "Kami terus berkordinasi dengan KPK karena yang bersangkutan masih ditahan KPK," ujar Hadi.

Kasus kerangkeng terungkap sebagai buntut operasi penangkapan Terbit oleh KPK dalam perkara suap. Penggeledahan menemukan adanya semacam rumah tahanan di rumah Terbit. Belakangan diketahui ada korban jiwa dalam proses kerangkeng tersebut. Saat ini, Terbit tengah menghadapi persidangan kasus suap di Jakarta.

Warga mengamati ruang kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Rabu (26/1/2022). - (ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka/Lmo/aww.)

SHARE    

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memantau persidangan kasus kerangkeng tersebut untuk memastikan prinsip peradilan yang adil dalam perkara itu. Wakil Ketua Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab meminta Pengadilan Negeri Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumut tak main-main dalam perkara itu.

"Pengadilan, jaksa harus fair sesuai fakta-fakta yang ada. Sehingga masyarakat bisa menilai prosesnya dengan wajar," kata Amiruddin, kemarin.

Amiruddin berpesan agar para saksi dan korban bisa terlindungi dari segala ancaman dan tekanan. Ia mendukung peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam tugas tersebut demi terciptanya fair trial.

"Saksi-saksi mesti dihadirkan tanpa tekanan. Nah ini peran LPSK di sini agar pengadilan berjalan secara fair. Itu yang paling penting," ujar dia.

Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution memastikan pihaknya siap menjamin keamanan korban dan saksi saat dimintai keterangannya di pengadilan. Ia mendukung gerak cepat proses hukum kasus yang sangat kental dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) itu.

Menurut dia, LPSK selama ini sudah melindungi belasan korban dan saksi dalam kasus itu. "LPSK akan pastikan semua terlindung, baik saksi dan korban ketika diminta datang ke pengadilan akan dijemput, didampingi dan dikembalikan ke tempat semula," kata Maneger, Ahad (26/6).

Maneger menegaskan, perlindungan itu penting agar saksi dan korban membuka kasus itu seterang-terangnya. Apalagi kasus ini menyeret sejumlah oknum aparat keamanan. Bahkan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengakui sebanyak 10 oknum prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Tersangka Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin angin berjalan menuju ruangan di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/2/2022). Tersangka Terbit Rencana Perangin Angin dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat tersebut akan diperiksa oleh Komnas HAM mengenai penemuan kerangkeng berisi manusia di rumahnya. - (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

SHARE    

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat