JAKARTA — Setelah dua tahun tak mengirimkan jamaah haji karena pandemi, Indonesia akhirnya kembali akan memberangkatkan jamaah pada musim haji 1443 Hijriyah/2022.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menentukan kuota haji untuk Indonesia sebanyak 100.051 jamaah. Besaran kuota termasuk persentase kuota haji reguler dan khusus sudah ditentukan sejak awal oleh Saudi. 

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menjealskan, pemberian kuota haji musim ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk pemberangkatan haji sebelumnya, Hilman menjelaskan, ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara menteri haji dan umrah Arab Saudi dengan menteri agama RI sehingga dimungkinkan ada negosiasi kuota.

“Kuota diberikan secara langsung oleh Pemerintah Arab Saudi melalui e-Hajj," kata Hilman melalui pesan tertulis kepada Republika, Rabu (4/5).

Petugas memeriksa kunci kamar di Asrama Haji, Kota Gorontalo, Gorontalo, Jumat (11/3/2022). Asrama Haji yang menjadi ruang isolasi COVID-19 terpusat tersebut mulai kosong dan hanya tersisa satu orang yang menjalani isolasi setelah pada bulan sebelumnya mencapai 87 orang. - (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/wsj.)

SHARE    

Menurut dia, penentuan kuota pada penyelenggaraan ibadah haji musim ini bersifat mandatori atau given dari Pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini Kementerian Haji Arab Saudi. Menurut dia, tidak ada ruang negosiasi dalam penentuan kuota karena tidak ada juga pembahasan MoU antarmenteri sebagaimana penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.

"Pembagian kuota haji reguler dan khusus dilakukan mengikuti alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Secara sistem, melalui e-Hajj, Pemerintah Arab Saudi membagi sebanyak 92.825 untuk jamaah haji reguler dan 7.226 untuk jamaah haji khusus," ujar Hilman.

Dalam suasana pandemi Covid-19, penetapan kuota haji oleh Kerajaan Arab Saudi baru diterbitkan pada pertengahan April. Menurut Hilman, informasi kepastian kuota haji tahun ini sudah sangat mepet karena biasanya pembahasan MoU sudah dilakukan sejak  Desember tahun sebelumnya.

Haji 2022 - (Pusat Data Republika)

SHARE    

Hilman menilai, Arab Saudi mendasarkan penetapannya pada data persentase jamaah Indonesia tahun sebelumnya yang memang tidak persis 8 persen. Kuota jamaah yang ditetapkan Arab Saudi tahun ini juga lebih sedikit dari asumsi kuota yang dibahas bersama Kemenag dan DPR saat melakukan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pertengahan April lalu.

"Namun, kami tetap syukuri, tahun ini ada jamaah haji Indonesia yang bisa diberangkatkan ke Tanah Suci untuk ibadah haji," kata Hilman.

Seiring waktu yang semakin mepet, Kemenag saat ini fokus pada persiapan layanan untuk jamaah haji Indonesia di dalam dan luar negeri. Dia menegaskan, komunikasi dan koordinasi dengan mitra di luar negeri terus berlanjut, baik dengan muasasah, syarikah, maupun pemerintah di Arab Saudi.

Hal itu dilakukan sambil mematangkan persiapan layanan jamaah haji Indonesia. "Semoga kondisi segera normal sehingga tahun depan kuota haji juga kembali normal, baik reguler maupun haji khusus," kata dia.

Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji (Ampuh) meminta Kementerian Agama (Kemenag) segera mendata siapa saja jamaah haji khusus yang berhak berangkat tahun ini. Dengan demikian, penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus (PIHK) dapat segera menyiapkan data jamaahnya yang siap diberangkatkan.

"Jadi, kita harus sudah melakukan rekonsiliasi jamaah-jamaah yang berhak melunasi cepat, terus travel butuh cepat juga untuk proses administrasi, pengurusan hotel, pesawat maktab, dan lain-lain," kata Wakil Ketua Umum Haji dan Umroh Ampuh Komarudin kepada Republika, belum lama ini.

Untuk itu, kata dia, Ampuh meminta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Umrah (Ditjen PHU) serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk memiliki satuan tugas menyelesaikan persoalan ini. Singkatnya, persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini pun tetap dapat dikerjakan dengan cepat.

"Dirjen PHU khususnya harus punya task force yang cepat juga. Karena mengurusi jamaah haji dengan waktu yang mepet ini ini sangat krusial, apalagi jamaah haji reguler," kata dia.

MENGUKUR POTENSI EKONOMI PERJALANAN SUCI. Indeks Potensi Ekonomi Haji Umrah Provinsi 2019-2020. Diolah IDEAS - (IDEAS/Dialektika Republika)

SHARE    

Dia meminta Kemenag bekerja profesional di mana semua persiapan haji reguler dan haji khusus dapat segera diselesaikan dengan baik. Jangan sampai, ujar dia, Kemenag fokus terhadap para jamaah haji reguler, sementara jamaah haji khusus terabaikan. "Ini waktu yang supersingkat. Jangan sampai nanti mereka sibuk dengan haji regulernya haji khususnya terbengkalai. Jadi, harus ada pembagian yang cukup ini," kata dia.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) Ismed Hasan Putro meminta kepada Kemenag agar memilih petugas haji yang berpengalaman. Dia meminta pemerintah harus benar-benar memilih petugas haji yang memang mau menjadi petugas, bukan petugas yang hanya ingin menyambi, tapi tujuannya untuk melaksanakan ibadah haji. Menurut dia, pemerintah harus tegas dalam melakukan proses seleksi petugas haji. 

Dia menjelaskan, petugas haji yang diberangkatkan pada masa pandemi Covid-19 ini harus benar-benar orang yang memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki pemahaman yang memadai, dan memiliki bekal untuk memberikan informasi kepada para calon jamaah haji.

Suasana shalat Tarawih di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Ahad (3/4/2022). - (Haramain Info)

"Jangan sampai nanti mereka gagal, sampai di Makkah dia nggak tahu bagaimana kondisi di Masjid Haram, bagaimana kondisi di penampungan mereka menginap, bagaimana angkutan. Semuanya kan harus lebih tahu daripada jamaah," kata Ismed, kemarin. 

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah mengumumkan bahwa pada tahun ini Indonesia akan memberangkatkan 100.051 jamaah haji disertai 1.901 petugas. Pemberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama jamaah haji Indonesia akan dilaksanakan pada 4 Juni 2022.

Menurut Ismed, keterbatasan kuota jamaah haji Indonesia juga merupakan persoalan yang cukup serius. Karena itu, dia meminta pemerintah harus adil dalam menetapkan jamaah yang berhak berangkat haji tahun ini. 

"Ini menimbulkan masalah baru bagi Kemenag dan pemerintah di dalam menetapkan siapa yang berhak untuk berangkat di antara kuota 200 ribu sampai berangkat 100 ribu. Itu kan ada 50 persennya yang harus tersisih, tidak bisa berangkat karena berbagai faktor," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat