Pedagang ikan lakukan aktivitas bongkar muat di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Labuang, Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (18/3/2022). Pemerintah mengucurkan Bantuan Tunai bagi umkm dan nelayan sektor perikanan senilai Rp1,6 triliun guna mencegah kemiskinan | ANTARA FOTO/Basri Marzuki

Nasional

Pandemi Sebabkan Angka Kemiskinan Stagnan

Wapres mengatakan, perlu perlindungan sosial untuk mengatasi dampak pandemi.

JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pandemi Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia tidak menurun dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Ma’ruf menambahkan, dampak pandemi Covid-19 bahkan membuat angka kemiskinan di Indonesia sempat mengalami kenaikan.

Jika angka kemiskinan sebelum pandemi di bawah satu digit, yakni 9,22 persen per September 2019 menjadi 10,14 persen pada Maret 2021. Namun, angka kemiskinan kembali ke satu digit per September 2021, yakni 9,71 persen.

"Karena adanya pandemi yang mestinya itu kalau tidak ada pandemi turun ke delapan, jadi ini masih tetap di sembilan lebih. Jadi, itu memang karena pengaruh pandemi," kata Ma’ruf dalam keterangannya, Ahad (20/3).

Karena itu, program perlindungan sosial menjadi salah satu strategi pemerintah mengatasi dampak pandemi Covid-19. Dia mengatakan, pemerintah memfokuskan dampak pandemi, seperti kemiskinan dan masalah sosial lainnya, tidak terlalu jatuh ke bawah.

"Bagaimana kita supaya pertama itu menahan supaya itu tidak terlalu jatuh, ya terutama masalah-masalah kemiskinan, masalah sosial itu jangan terlalu jatuh ke bawah. Itu yang harus kita siapkan," ujar dia.

photo
Warga beraktivitas di kawasan Kebon Melati, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem mencapai tiga juta penduduk pada tahun 2023 mendatang. - (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Dia mengatakan, ada dua pendekatan dalam mengatasi masalah kemiskinan, yaitu perlindungan sosial dengan diberikannya berbagai bantuan sosial. Lalu, kedua, melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu program yang melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan di tingkat masyarakat.

Dia mengakui, dana yang dikelola pemerintah banyak yang digunakan untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19 sehingga cukup berpengaruh pada pelaksanaan program pemerintah yang berbasis anggaran.

"Kemarin memang kan tersedot oleh refocusing. Semua dana itu kan untuk penanganan pandemi, jadi semua terkena dampak akibat pandemi," kata dia.

Sementara itu, pemerintah masih menangani pasien Covid-19 di berbagai daerah, salah satunya di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran. Saat ini, pasien di RSDC Wisma Atlet berkurang 38 orang sehingga menjadi 920 orang.

"Pasien rawat inap di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 7, per Minggu berjumlah 920 orang, sementara jumlah semula per Sabtu (19/3) adalah 958 orang," kata Pegawai Harian Lepas (PHL) Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Septiono Prayogo, Ahad.

Adapun rekapitulasi pasien Covid-19 yang memperoleh perawatan di Wisma Atlet Kemayoran terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 hingga 20 Maret 2022 adalah 162.604 orang. Kemudian, di RSKI Pulau Galang, jumlah pasien rawat inap adalah 168 orang, seperti hari sebelumnya. Rekapitulasi pasien yang dirawat di RSKI Pulau Galang sejak 12 April 2020 sampai 20 Maret 2022 adalah 21.102 orang.

Dia juga memaparkan perkembangan jumlah pasien repatriasi atau pemulangan kembali pekerja migran Indonesia (PMI), pelaku dinas luar negeri, serta pelajar yang dirawat di RSDC Rusun Pasar Rumput Tower 1, 2, dan 3. Apabila dibandingkan dengan jumlah sehari sebelumnya, terdapat penurunan pasien sebanyak 93 orang.

"Pasien rawat inap di RSDC Rusun Pasar Rumput, per Ahad, berjumlah 143 orang, dengan rincian 54 pria dan 89 wanita," ujar dia.

photo
Sejumlah anak bermain di perkampungan kumuh tepi rel kereta api di Ancol, Pademangan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka kemiskinan Indonesia turun dari 27,54 juta orang pada Maret 2021 menjadi 26,5 juta orang pada September 2021. - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Ditambah

Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Windhu Purnomo juga merekomendasikan cakupan vaksinasi Covid-19 tak cukup hanya 70 persen, tetapi ditambah hingga 100 persen. Sebab, muncul varian baru yang lebih menular dibandingkan varian awal.

"Dulu saat varian Wuhan, Cina, memang cakupan vaksinasi sebesar 70 persen cukup untuk (tercapainya) kekebalan komunitas (//herd immunity//). Namun, sekarang tak cukup karena varian baru, seperti delta maupun omikron. jauh lebih menular dibandingkan varian asal dari Wuhan," kata Windhu.

Jadi, dia melanjutkan, cakupan vaksinasi harus dikejar. Sebab, target sasaran yang mendapatkan vaksin Covid-19 dosis kedua belum banyak, masih 70 persen lebih. Apalagi, ia mengingatkan Indonesia dikuasai oleh omikron dan berita buruknya anak omikron, yaitu BA.2, yang ternyata lebih menular juga sudah ada di Indonesia.

Padahal, dia menyebutkan, BA.2 yang terjadi di negara lain, seperti Hong Kong dan Korea Selatan membuat kasus Covid-19 kembali naik. "Jadi, kita tak usah khawatir. Yang penting menerapkan protokol kesehatan," ujar dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat