JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak (WP) untuk segera melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. DJP mencatat, sebanyak 4,6 juta SPT pajak 2021 telah dilaporkan sampai 7 Maret 2022. Pelaporan SPT WP orang pribadi akan berakhir pada 31 Maret 2022, sedangkan untuk WP badan akan berakhir pada 30 April 2022.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, realisasi pelaporan SPT masih tergolong cukup jauh dari target kisaran 15,2 juta SPT pada 2022. “Kami melaporkan, sampai 7 Maret 2022, jumlah tersebut terdiri atas 4,5 juta SPT wajib pajak orang pribadi dan sekitar 147 ribu SPT wajib pajak badan," ujar Suryo dalam acara Pelaporan SPT Tahunan Pejabat Negara secara virtual, Selasa (8/3).

Suryo berharap pelaporan SPT tahunan yang telah dilakukan oleh pejabat negara dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk segera menyampaikan SPT tahunannya. Dia menekankan, DJP telah mengembangkan pelayanan daring sehingga masyarakat dapat lebih mudah menunaikan kewajiban perpajakannya.

"Sekiranya wajib pajak dapat menyampaikan pelaporan SPT tanpa harus datang ke kantor pajak, melainkan bisa melaporkan pajak dari tempat masing-masing dan kapan pun," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (kedua kanan) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) serta Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo (kedua kiri) menunjukkan bukti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2021 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (8/3/2022). - (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.)

SHARE    

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta DJP untuk terus meningkatkan dan memperbaiki pelayanan. Itu untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak serta bisa membantu mereka melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

"Tentu saja dengan berbagai perbaikan, kami bisa memberikan layanan yang semakin baik bagi seluruh masyarakat," ujar Sri.

Sri menekankan, pajak merupakan sistem gotong royong. Artinya, masyarakat yang mampu wajib membayar pajak, sedangkan yang tidak mampu akan ditolong dengan pajak itu.

"Oleh karena itu, semangat untuk membayar pajak adalah semangat gotong royong membangun Indonesia agar menjadi negara yang maju," ucapnya.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tahunan secara online di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022). - (ANTARA FOTO//BPMI Setpres- Kris)

SHARE    

Sri menuturkan, pemerintah saat ini menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk masyarakat dengan penghasilan kena pajak (PKP) lebih dari Rp 5 miliar menjadi 35 persen. Ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) itu untuk memberikan keadilan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Bagi masyarakat yang tidak mampu, pemerintah memberikan bantuan yang berasal dari pajak masyarakat mampu berupa program keluarga harapan (PKH), sembako, dan bantuan langsung tunai (BLT).

“Pajak juga banyak digunakan untuk pendidikan, kesehatan, hingga penegakan hukum. Pajak juga dipakai untuk memberikan insentif dunia usaha dalam bentuk penundaan atau pembayaran ditanggung pemerintah agar dunia usaha cepat bangkit dan pulih dari pandemi sehingga pada akhirnya pengusaha mampu kembali membayar pajak,” ucapnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat