JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengendalikan penyebaran Covid-19. Berkaca pada tahun lalu, pemulihan ekonomi terjadi berkat semakin baiknya langkah pengendalian Covid-19 oleh pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan.

BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2021 mencapai 3,6 persen dibandingkan 2020 (year on year/yoy). Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, ekonomi Tanah Air sudah kembali pada zona positif setelah pada 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen.

Pada kuartal I, pertumbuhan ekonomi tahun lalu masih minus 0,70 persen yoy. Adapun pada kuartal selanjutnya, pertumbuhan ekonomi sempat naik level positif sebesar 7,07 persen. Namun, laju pemulihan tersendat pada kuartal III akibat adanya gelombang kedua Covid-19 yang disebabkan varian delta pada Juli.

Pertumbuhan menurun menjadi 3,51 persen. Seiring melandainya kasus Covid-19, perekonomian kembali meningkat pada kuartal IV yang tercatat tumbuh sebesar 5,02 persen. "Ekonomi Indonesia yang tumbuh 3,69 persen pada 2021 jauh lebih bagus dibandingkan 2020 yang mengalami kontraksi," kata Margo dalam konferensi pers, Senin (7/2).

Margo mengatakan, dengan melihat berbagai catatan peristiwa di kuartal IV,  laju pertumbuhan mengalami kenaikan, pemulihan kesehatan menjadi faktor penting dalam upaya memulihkan ekonomi nasional. Pasalnya, setelah puncak gelombang kedua Covid-19 pada Juli atau awal kuartal III 2021, aktivitas masyarakat kembali meningkat di kuartal akhir. 

Seiring dengan tingkat kasus yang menurun, kata Margo, mobilitas masyarakat akan otomatis meningkat. Pola itu yang dibutuhkan untuk bisa kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini.

"Harapannya, momentum ini bisa terjaga pada 2022. Dengan catatan, kita semua harus sepakat bahwa protokol kesehatan memegang peranan penting," kata Margo mengingatkan. 

Membaiknya pengendalian Covid-19 yang berdampak pada meningkatnya perekonomian, tecermin pada angka konsumsi rumah tangga. BPS mencatat, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 3,55 persen pada kuartal IV 2021. Meski pertumbuhannya bukan yang paling tinggi pertumbuhannya, tapi sumbangan konsumsi rumah tangga terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) mencapai 52,9 persen.

Pekerja melakukan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (7/2/2022). Badan Pusat Statik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. - (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

SHARE    

Sumbangan konsumsi rumah tangga menjadi yang terbesar dari enam kelompok pengeluaran penyumbang PDB. "Ada berbagai faktor yang mendorong (peningkatan) konsumsi rumah tangga, salah satunya penjualan eceran tumbuhnya 8,74 persen, itu menguat kalau dibandingkan dengan kuartal IV 2020," kata Margo. 

Margo menerangkan, porsi konsumsi masyarakat terbesar untuk makanan dan minuman, yakni sebesar 40,73 persen. Pengeluaran untuk transportasi dan komunikasi juga cukup besar mencapai 40,68 persen. Adapun untuk perumahan dan perlengkapan rumah tangga sebesar 13,4 persen. "Jadi tiga kelompok inilah yang berpengaruh besar ke peningkatan konsumsi rumah tangga," kata Margo.

Peningkatan konsumsi masyarakat itu tecermin dari data Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia pada kuartal IV yang mencapai 50,17 poin. Penjualan mobil di kuartal yang sama pun naik 62,31 persen yoy atau sebanyak 259,7 ribu unit.

Memasuki kuartal kedua, pertumbuhan konsumsi melonjak menjadi 5,96 persen dan anjlok ke level 1,02 persen seiring dengan pengetatan aktivitas di kuartal III. Konsumsi rumah tangga pun kembali meningkat ke level 3,55 persen di kuartal IV sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pasca penurunan signifikan kasus Covid-19 di akhir tahun.

Adapun dari sisi  sisi lapangan usaha, sebanyak 64,9 persen PDB berasal dari industri pengolahan yang tumbuh 3,39 persen. Diikuti pertanian tumbuh 1,84 persen, perdagangan 4,65 persen, konstruksi 2,81 persen, serta pertambangan dan penggalian 4 persen. "Industri pengolahan merupakan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 0,7 persen," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyadari pentingnya memulihkan sektor kesehatan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Atas alasan itu, kata Airlangga, pemerintah mengalokasikan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) sebesar Rp 455,62 triliun pada tahun ini. 

Pedagang menunggu pembeli di Pasar Kebayoran, Jakarta, Sabtu (5/2/2022). - (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

SHARE    

"Penanganan kesehatan sebesar Rp 122,5 triliun, di mana untuk penanganan pasien itu sekitar Rp 32,96 triliun. Walaupun tentu akibat Delta kemarin, masih ada yang di-carry over yang besarannya sekitar Rp 23,6 triliun," kata Airlangga, Senin (7/2). 

Adapun program perlindungan masyarakat dianggarkan sebesar Rp 154,8 triliun. Lalu, penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp 178,3 triliun. Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua KPCPEN berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini bisa didorong di atas 5 persen.  

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, data pertumbuhan ekonomi pada 2021, khususnya kuartal IV, menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ketika pandemi tertangani secara optimal, maka pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat.

"Ini pola yang sudah diketahui bersama dan tidak perlu lagi ada perdebatan antara kesehatan atau ekonomi karena penentu pemulihan ekonomi akan ditentukan dari bagaimana pemerintah menangani pandemi," kata Yusuf kepada Republika, Senin (7/2).

Yusuf mengatakan, data-data pertumbuhan ekonomi 2021 yang sudah lengkap dirilis harus menjadi pelajaran penting untuk menjaga laju perekonomian 2022. Sebab, kasus harian Covid-19 mulai meningkat kembali dan berpotensi menjadi gelombang ketiga. 

Peningkatan kasus Covid-19 tidak lepas dari masuknya varian omikron yang memiliki tingkat penularan lebih cepat daripada delta. "Seberapa cepat respons pemerintah akan menentukan bagaimana dinamika perekonomian kita di kuartal pertama. Setidaknya laju penyebaran virus bisa ditekan agar dampaknya tidak berlarut-larut," ujarnya.

Yusuf mengatakan, stimulus fiskal dari pemerintah juga tetap dibutuhkan untuk mendorong konsumsi dalam negeri. Baik itu konsumsi yang dilakukan masyarakat maupun belanja pemerintah. "Ketika belanja pemerintah melalui kebijakan fiskal bisa optimal, maka secara tidak langsung akan memberi stimulus ekonomi pada masyarakat sehingga konsumsi akan terangkat," katanya.

Pemerintah Genjot Belanja

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan pada tahun ini, pemerintah bakal lebih fokus pada upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi, dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri. Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, sejumlah kebijakan telah ditempuh untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. 

"Seperti kebijakan pemberian pembebasan PPnBM untk kendaraan roda empat, insentif PPN sektor properti, serta Kredit Usaha Rakyat 3 persen hingga Juni 2022," kata Iskandar kepada Republika, Senin (7/2).

Selain menggenjot konsumsi, pemerintah juga tetap menjalankan program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin serta bantuan tunai bagi para pedagang kali lima dan warung. Adapun kebijakan di bidang pangan, salah satunya telah dilakukan penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng, yang sebelumnya mengalami lonjakan signifikan hampir dua kali lipat.

"Pemerintah juga terus mempercepat vaksinasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan leveling PPKM, disertai disiplin protokol kesehatan," katanya.

Iskandar mengatakan, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi terus meningkat karena pengendalian Covid-19 sudah semakin membaik. Menurut dia, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan pada tahun ini bisa mencapai 5,2 persen. 

Direktur Center of Law and Economic Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, ketidakpastian sepanjang 2021 akan berlanjut pada 2022. Menurut dia, pemerintah belum maksimal dalam mengakselerasi stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sehingga daya serap PEN tidak optimal. Hal ini yang menurut dia membuat pertumbuhan ekonomi mentok di angka 3,69 persen. 

Pekerja beraktivitas di area proyek pembangunan Underpass Sriwijaya - Cimahi di Jalan Dustira, Kota Cimahi, Sabtu (5/2/2022). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

“Kalau swasta belum confidence untuk ekspansi, pemerintah yang harus ambil kendali. Sayangnya, serapan PEN hanya 88 persen ya, dan masih alami problem klasik seperti data belum akurat, hingga lambatnya pemerintah daerah eksekusi anggaran,” katanya. 

Bhima mengatakan, perekonomian sebenarnya sudah terbantu banyak dengan booming harga komoditas perkebunan dan pertambangan. Namun, karena kualitas manufaktur rendah dan mengandalkan komoditas primer, pertumbuhan ekonomi tidak bisa maksimal. 

Ia juga mengingatkan pemerintah agar terus mewaspadai kenaikan harga di tingkat produsen ataupun konsumen. "Ketersediaan lapangan kerja juga masih belum pulih seperti prapandemi, yang berarti pendapatan masyarakat langsung habis digerus kenaikan bahan makanan dan energi," katanya. 

Di sisi lain, lanjut Bhima, varian omikron sangat berdampak pada kegiatan konsumsi rumah tangga, khususnya pada kuartal IV 2021. Masyarakat kembali tertahan melakukan belanja di luar rumah. “Inflasi yang mulai merangkak naik, gerus daya beli di kelas menengah dan bawah. Musuh terbesar akhir 2021 sampai dengan dua tahun ke depan adalah inflasi,” ucapnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat