Petugas Rescue PT. Hutama Karya Ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung memperagakan penggunanaan peralatan Rescue saat apel kesiapan jalan tol menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2022 di Kabupaten Tulangbawang Barat, Lampung, Senin (20/12 | ANTARA FOTO/Ardiansyah

Ekonomi

Hutama Karya: PMN untuk Penyelesaian JTTS 

Hutama Karya mengharapkan PMN yang dialokasikan pemerintah pada tahun ini dapat segera cair.

JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) menargetkan penyelesaian Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) tahap I pada tahun ini. Apalagi, tahun ini Hutama Karya juga akan mendapatkan suntikan dana berupa penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 23,85 triliun untuk menyelesaikan pembangunan JTTS. 

"Hutama Karya pada tahun ini masih fokus pada penyelesaian pembangunan JTTS tahap pertama," kata EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo kepada Republika di Jakarta, Selasa (18/1). 

Tjaho menjelaskan, pembangunan JTTS tahap I terdapat delapan ruas. Ruas tersebut, yakni Sigli-Banda Aceh, ruas Kisaran-Indrapura, ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, ruas Simpang Indralaya-Muara Enim, ruas Padang-Sicincin, ruas Pekanbaru-Pangkalan, ruas Bengkulu-Taba Penanjung, dan ruas Binjai-Langsa.

Dengan adanya target tersebut, Hutama Karya mengharapkan PMN yang dialokasikan pemerintah pada tahun ini dapat segera cair. "Perusahaan berharap agar proses pencarian PMN TA 2022 dapat segera terealisasikan, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan dana PMN untuk percepatan pembangunan JTTS," ujar Tjahjo. 

Tjahjo menegaskan, PMN yang akan diterima Hutama Karya akan berpengaruh terhadap percepatan pembangunan JTTS, khususnya pada pembangunan tahap I. Ia menyampaikan, PMN yang akan diberikan tahun ini akan dialokasikan untuk delapan ruas yakni Pekanbaru-Dumai, Binjai-Langsa, Ruas Simpang Indralaya - Muara Enim,  Kisaran-Indrapura, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi - Parapat, ruas Bengkulu-Taba Penanjung, ruas Sigli-Banda Aceh, dan Pekanbaru-Pangkalan.

Sebelumnya, Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan, Hutama Karya berhasil mengoperasikan JTTS ruas Medan-Binjai seksi 1 (Tanjung Mulia-Marelan) sepanjang 4,2 kilometer (km) dan JTTS Ruas Sigli-Banda Aceh seksi 3 (Jantho-Indrauri) sepanjang 16 kilometer. "Dengan kata lain, hingga akhir 2021, Hutama Karya telah membangun sepanjang 626 kilometer untuk JTTS," ujar Budi.

Hingga akhir 2021, Hutama Karya menargetkan penyelesaian beberapa ruas JTTS lainnya juga, yakni ruas Pekanbaru-Padang seksi Pekanbaru-Bangkinan sepanjang 31 km. Begitu juga dengan JTTS ruas Binjai-Langsa segmen Binjai-Stabat sepanjang 12 km dan JTTS Ruas Sigli-Banda Aceh seksi 2 sepanjang enam km. 

Budi memastikan, Hutama Karya juga sudah menyiapkan strategi untuk mencapai target yang dicanangkan pada 2022. Selain fokus pada pembangunan delapan ruas JTTS, Budi menuturkan, Hutama karya juga mempercepat proses pembangunan proyek JTTS serta mempercepat penyelesaian desain dan pembebasan lahan di ruas-ruas prioritas. 

Pemerintah memberikan PMN kepada tujuh BUMN senilai Rp 38,48 triliun pada 2022 agar dapat membantu mengembangkan infrastruktur di Indonesia, mulai dari jalan tol, perumahan, hingga ketersediaan listrik. Tujuh BUMN tersebut adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk Rp 3 triliun, PT PII Rp 1,08 triliun, PT SMF Rp 2 triliun, PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rp 1,97 triliun, Hutama Karya Rp 23,85 triliun, Perum Perumnas Rp 1,56 triliun, dan PT PLN (Persero) Rp 5 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mewajibkan BUMN atau lembaga penerima PMN menandatangani key performance indicators (KPI) atau Indikator Kinerja Utama khusus untuk pengelolaan PMN yang akuntabel dan transparan.

KPI dituangkan pada kontrak kinerja antara penerima PMN dengan kementerian terkait yang menaunginya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan PMN yang ditujukan bagi kemakmuran rakyat.

"Saya ingin menciptakan tradisi baru yang lebih transparan dan akuntabel dengan tata kelola baik, sehingga KPI menjadi kontrak di depan para menteri yang ikut mengawasi akuntabilitas penggunaan dana itu, seperti yang disampaikan oleh Presiden,” kata Sri Mulyani.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat