JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia kembali ke satu digit setelah sempat meningkat di atas 10 persen akibat pandemi Covid-19. Per September 2021, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 26,5 juta orang atau 9,71 persen.

Kepala BPS Margo Yuwono memaparkan, jumlah penduduk miskin berkurang 1,04 juta orang dibandingkan dengan posisi Maret 2021. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 membuat tingkat kemiskinan yang telah turun ke satu digit kembali ke level dua digit menjadi 10,19 persen atau 27,55 juta jiwa pada September 2020.

Angka kemiskinan kemudian turun tipis ke 10,14 persen pada Maret tahun lalu. "Meskipun tren (penurunan) semakin bagus, tapi jika dibandingkan kondisi sebelum pandemi, angkanya masih lebih tinggi," kata Margo dalam konferensi pers, Senin (17/1).

Margo menjelaskan, masyarakat yang disebut miskin adalah yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan. Pada September 2021, garis kemiskinan sebesar Rp 486.168 per kapita per bulan. Garis kemiskinan itu mengalami kenaikan 2,89 persen dari posisi Maret 2021 lalu.

Pengaruh komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dari komoditas non-makanan. Margo menyampaikan, komoditas makanan menyumbang 74,05 persen terhadap garis kemiskinan. "Jadi, tugas pemerintah adalah bagaimana mengatur stabilitas harga makanan," kata Margo.

Komoditas beras masih memberi sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan, yakni mencapai 19,69 persen di perkotaan dan 23,79 persen di perdesaan. Adapun penyumbang terbesar kedua adalah rokok kretek filter (11,30 persen di perkotaan dan 10,78 persen di perdesaan).

Margo menambahkan, penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari perkotaan. Meski demikian, disparitas kemiskinan di antara keduanya masih cukup tinggi. Angka kemiskinan di perdesaan turun 0,57 persen poin dari Maret 2021 ke September 2021. Sementara itu, kemiskinan di perkotaan pada periode yang sama hanya turun 0,29 persen poin.

 "Tren penurunan kemiskinan di perdesaan turun lebih cepat. Jadi, kalau pemerintah membangun pertanian dari pinggiran, misalnya. Sudah mulai terasa dampaknya," kata Margo. Pola penurunan kemiskinan yang lebih cepat di desa perlu dijaga. Pasalnya, angka kemiskinan di desa masih jauh lebih tinggi.

Pada September 2021, angka kemiskinan perdesaan mencapai 12,53 persen, sedangkan di perkotaan 7,6 persen. Dengan penurunan kemiskinan yang lebih cepat di desa, lambat laun disparitas kemiskinan di antara keduanya akan semakin mengecil.

Turunnya angka kemiskinan dibarengi dengan berkurangnya tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau rasio Gini. Margo menyampaikan, indeks rasio Gini September 2021 sebesar 0,381 poin. Angka itu turun 0,003 poin dari Maret 2021 yang sebesar 0,384 serta turun 0,004 poin dari posisi September 2020 yang sebesar 0,385.

Mengenai jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan September 2021 yang sebesar 9,71 persen selaras dengan proyeksi Bank Dunia. Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) 2021 pada Desember lalu menyatakan, bantuan sosial (bansos) 2021 yang digelontorkan pemerintah berpotensi mengurangi dampak kemiskinan akibat gelombang kasus virus korona varian delta.

Bank Dunia saat itu mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan atau melanjutkan berbagai program bansos yang disalurkan sejak 2020. "Dengan mempertahankan paket bansos 2020 pada 2021, bisa mengurangi kemiskinan menjadi hingga 9,7 persen," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Warga mencuci pakaian di bantaran Sungai Cisadane, Pancasan, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/11/2021). Menurut BPS, beras menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan. . - (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/wsj.)

SHARE    

Di lingkup global, pandemi Covid-19 telah melambungkan angka kemiskinan. Laporan badan amal Inggris, Oxfam, menyebutkan bahwa 99 persen populasi di dunia mengalami kondisi kehidupan yang lebih buruk akibat pandemi. Namun, pandemi Covid-19 justru membuat orang superkaya menjadi semakin kaya. "Sebanyak 160 juta orang telah terdorong ke jurang kemiskinan," kata Kepala Eksekutif Oxfam GB Danny Sriskandarajah, seperti dikutip BBC, Senin (17/1).

Menurut Sriskandarajah, hal tersebut mengindikasikan ada yang salah dalam sistem perekonomian global. "Bahkan selama krisis global, sistem ekonomi kita yang tidak adil berhasil memberikan rezeki tak terduga bagi yang terkaya, tetapi gagal melindungi yang termiskin," kata dia.

Seorang anak melintas di dekat pemukiman yang berada di pinggir rel di kawasan Petamburan, Jakarta Kamis (10/6). Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Mulyanto, mengingatkan pemerintah, angka tersebut masih lebih tinggi daripada angka sebelum pandemi Covid-19. "Angka kemiskinan (jumlah penduduk miskin) September 2021 yang 26,5 juta orang masih lebih tinggi dari level sebelum pandemi yang mencapai 24,78 juta orang pada September 2019," ujar Mulyanto saat dihubungi, Senin (17/1).

Ia menghargai turunnya angka kemiskinan. Namun, ia juga menyoroti sikap pemerintah yang seakan justru memperberat ekonomi masyarakat dengan tingginya harga sembako pada awal 2022 dan rencana penghapusan bensin Premium.

"Dengan kebijakan yang menaikkan harga LPG nonsubsidi, kenaikan listrik nonsubsidi, dan Premium yang tidak ada barangnya di pasaran, diperkirakan bakal meningkatkan inflasi dan berpengaruh bagi kenaikan kembali angka kemiskinan," kata Mulyanto yang juga anggota Komisi VII DPR.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat