JAKARTA — Meskipun berada dalam kondisi sulit akibat pandemi Covid-19, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berhasil membukukan peningkatan dana kelolaan. Saldo dana haji yang dikelola BPKH pada 2021 mencapai sebesar Rp 158,88 triliun atau meningkat 9,64 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp 144,91 triliun.

Pencapaian ini juga melebihi target dana kelolaan yang ditetapkan BPKH pada 2021, yakni sebesar Rp 155,92 triliun. Dengan meningkatnya dana kelolaan ini, nilai manfaat juga ikut bertambah, yakni sebesar Rp 10,55 triliun atau bertambah 41,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 7,43 triliun.

Terkait instrumen dana kelolaan tahun 2021, dana yang diinvestasikan sebesar Rp 113,24 triliun atau 71,27 persen, sementara sisanya Rp 45,64 triliun terdapat di penempatan bank syariah dalam bentuk giro dan deposito syariah.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu, mengungkapkan, capaian ini bisa diraih karena adanya dukungan dan sinergi yang telah terbangun dengan segenap mitra pemangku kepentingan dan masyarakat, khususnya jamaah haji.

Karyawan melayani nasabah di kantor pusat Bank Muamalat, Jakarta, Jumat (19/11/2021). Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi pemegang saham pengendali Bank Muamalat setelah menerima hibah saham dari Islamic Development Bank, Bank Boubyan, Atwill Holdings Limited, National Bank of Kuwait, IDB Investment Foundation, dan BMF Holdings Limited. - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

“Kontribusi signifikan dari capaian ini adalah pembatalan haji, pengecualian pajak, serta pilihan instrumen penempatan dan investasi yang tepat serta optimal,” kata dia melalui pesan yang didapat Republika, Kamis (13/1).

Tak lupa ia pun mengucap syukur atas pencapaian ini. “Syukur, alhamdulillah, kami panjatkan kepada Allah SWT, di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19, BPKH bisa melakukan pengelolaan dana haji yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya,” ujar dia.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi dan Kerja Sama Luar Negeri, Hurriyah El Islamy, menerangkan, ada beberapa faktor yang berkontribusi atas peningkatan jumlah total dana kelolaan BPKH. Selain dari dana setoran para calon jamaah haji baru dan nilai manfaat dari pengelolaan, peningkatan jumlah dana kelolaan juga disebabkan tidak adanya keberangkatan haji.

“Sehingga dana tidak ditarik untuk biaya penyelenggaraan haji selama dua tahun berturut-turut,” kata Hurriyah kepada Republika.

Jika dilihat dari performance instrumen, kata dia, mungkin tidak terlihat banyak perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, hal tersebut sudah menjadi suatu capaian mengingat ada tren penurunan dan menunjukkan bahwa dana jamaah haji dikelola secara profesional.

"Laporan peningkatan ini juga sebagai bukti kami transparan ke masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, dalam pandangan anggota Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis, peningkatan dana kelolaan BPKH itu tidak berarti jika manfaatnya tidak dirasakan oleh jamaah haji secara tunai. "Kalau saya melihat itu apresiasinya dari segi pelaksanaan (program) haji mudanya. Bukan berarti dari banyaknya duit," kata Iskan.

Iskan pun menyarankan agar BPKH dapat memiliki dana selain dari setoran calon jamaah haji. Untuk itu, BPKH harus cerdas dalam memilih sektor investasi. Menurut dia, investasi langsung menjadi pilihan terbaik bagi BPKH mendapatkan dana optimalisasi.

"Yang perlu ditingkatkan itu adalah optimalisasi pendapatan hajinya, supaya masuk ke investasi langsung," katanya.

Saat ini, kata dia, investasi langsung yang dilakukan BPKH belum banyak. Karena itu, ia menyarankan BPKH menambah lagi investasi langsung. Tujuannya agar jamaah haji merasakan nilai manfaat yang lebih besar dari hasil kelolaan BPKH, misalnya, biaya haji ke depan bisa lebih murah. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat