JAKARTA – Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menyambut positif usul penghapusan kebijakan pemberlakuan one gate policy atau kebijakan satu pintu umrah. Pemberangkatan jamaah umrah yang saat ini hanya dilakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta dinilai justru menyebabkan penumpukan dan justru memperbesar risiko penularan Covid-19.

“Saya setuju dari dulu memang keberangkatan umrah jangan terpusat di Jakarta,” kata Wakil Ketua Umum Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji (AMPUH), Tri Winarto, saat dihubugi Republika, Kamis (13/1).

Tri Winarto mengatakan, pertimbangannya Kementerian Agama (Kemenag) membuat penerbangan umrah terpusat di Jakarta adalah untuk mengurangi risiko jamaah terpapar Covid-19. Namun, menurutnya, usulan dari anggota Anggota Komisi VIII DPR, Muhammad Ali Ridho, agar pemberangkatan tak terpusat di Jakarta harus dipertimbangkan Kemenag.

“Dan Kemenag sepakat dengan asosiasi bahwa keberangkatan awal ini dari Jakarta untuk memastikan skrining kesehatan saja,” kata Tri Winarto.

Menurutnya, jika uji coba umrah satu pintu ini berhasil, maka Kemenag harus juga memberikan kesempatan kepada bandara-bandara lain untuk bisa digunakan memberangkatkan jamaah umrah. Kemenag harus bisa membuktikan bahwa pelayanan umrah satu pintu ini aman dan bisa diadopsi oleh bandara-bandara di daerah.

“Seperti Surabaya, Medan, di kota-kota besar. Tentu saya orang Solo, bandara di Solo juga harus bisa memberangkatkan (jamaah umrah),” ujar dia.

Tri memastikan, bandara-bandara yang dia sebutkan tadi telah memiliki fasilitas lengkap, seperti Bandara Soekarano-Hatta, di Jakarta. Untuk itu sudah saatnya pemerintah memberikan kesempatan bandara lain digunakan sebagai keberangkatan umrah.

“Kota-kota yang saya sebut itu sudah memiliki fasilitas lengkap seperti yang dikerjakan di Jakarta termasuk menghindari penumpukan penemuan di bandara seperti kita lihat ini,” kata dia.

Sistem one gate policy ini merupakan kebijakan sistem pemberangkatan jamaah secara terpusat, yang telah ditetapkan Kemenag. Aturan ini mengatur seluruh jamaah umrah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dan menjalani karantina di Jakarta.

Kebijakan tersebut juga mengatur tentang pemeriksaan kesehatan, tes PCR, pengecekan status vaksinasi, keimigrasian, hingga pengurusan dokumen lainnya. Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan melindungi jamaah, memberikan proteksi dengan maksimal, serta memastikan jemaah dalam kondisi siap dengan dokumen yang valid dan terjaga.

Sejumlah calon jamaah umrah berjalan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (8/1/2022). Kementerian Agama melepas sebanyak 419 orang untuk melaksanakan ibadah umrah dan menjadi pertama kali setelah beberapa tahun terakhir Indonesia tidak mengirimkan jamaah akibat pandemi COVID-19. - (ANTARA FOTO/Fauzan/aww.)

SHARE    

Pemilik Riau Wisata Hati (RWH) Muhammad Dwood menilai, setiap wilayah Indonesia memiliki jamaah umrah yang harus dipermudah keberangkatannya. Ia berharap usulan penghapusan kebijakan satu pintu dikabulkan sehingga jamaah dapat berangkat umrah melalui bandara terdekat.

“Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, sudah saatnya pemerintah mulai mempercayakan petugas-petugas di daerah. Harapan kami pintu-pintu imigrasi bisa segera dibuka di seluruh Indonesia terutama untuk percepatan ekonomi,” katanya.

Menurutnya, jika usulan itu dijalankan Kemenag, maka semua bandara di seluruh Indonesia bisa digunakan untuk memberangkatkan jamaah umrah. Ia menilai, kebijakan keberangkatan umrah satu pintu ini memberatkan jamaah, terutama yang di daerah. “Setidaknya di triwulan terakhir tahun ini sudah bisa umrah langsung dari daerah masing-masing,” katanya.

Dawood mengatakan, kebijakan umrah satu pintu juga membuat beban biaya yang harus ditanggung jamaah semakin besar, apalagi jamaah diwajibkan membayar biaya karantina di dalam dan luar negeri. Besarnya biaya perlu dikeluarkan jamaah haji membuat minat jamaah berkurang.

“Faktor biaya mempengaruhi juga jumlah jamaah sekarang, karena biaya umrah naik dua kali lipat dari masa sebelum korona. Sudah saatnya Kemenag membantu agar bisa keberangkatan dari daerah dan jika karantina bisa dijalankan mandiri di rumah masing-masing,” ujar Dawood.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat