Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito memberikan keterangan pers terkait vaksin COVID-19 booster atau vaksin lanjutan di Kantor BPOM, Jakarta, Senin (10/1/2022). BPOM resmi menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Author | ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

Khazanah

NU dan MCCC Dukung Vaksinasi Booster

Diharapkan ada subsidi vaksin booster untuk kiai dan tokoh agama. 

JAKARTA – Pemerintah akan memulai gerakan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau penguat (booster) di Indonesia pada 12 Januari 2022. Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) dan Satuan Tugas Covid-19 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung gerakan vaksinasi booster tersebut.

“Tentu MCCC akan mendukung segala upaya dan kebijakan yang dilakukan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun organisasi kemasyarakatan terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19, termasuk gerakan vaksinasi,” ujar Ketua Divisi Komunikasi Informasi MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Budi Santoso, kepada Republika, Senin (10/1).

“MCCC akan ambil bagian dalam gerakan tersebut,” ujar dia.

Menurut Budi, program vaksinasi booster sebaiknya tidak hanya dilakukan di Jakarta atau kota-kota besar, tapi seluruh wilayah Indonesia. MCCC sebagai lembaga yang menaungi banyak tim vaksinator, ditambah 80 rumah sakit Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah berserta seluruh fakultas kedokteran dan keperawatan universitas-universitas Muhammadiyah, selalu terbuka dan selalu siap untuk berkontribusi dan menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi nasional.

“Kalaupun pemerintah mengalami keterbatasan sumber daya manusia, MCCC selalu terbuka dan selalu siap menjadi mitra pemerintah untuk menyukseskan program vaksinasi nasional,” ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, MCCC telah menjadi organisasi terdepan dalam gerakan penanganan Covid-19, termasuk kampanye vaksinasi. Sejak awal pandemi, MCCC telah memvaksinasi lebih dari 600 ribu orang.

Ia juga menyampaikan, saat ini keterbukaan masyarakat untuk vaksinasi sudah sangat membaik dibandingkan dengan saat masa awal pandemi. Karena itu, selain terus menggelorakan sosialisasi dan edukasi terkait Covid-19 dan vaksinasi, ketersediaan vaksin dan tenaga vaksinator juga perlu diperhatikan agar mencukupi. Dengan begitu, program vaksinasi nasional dapat berjalan dengan baik sesuai harapan.

 “MCCC, Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah siap membantu pemerintah untuk menyukseskan vaksinasi,” ujar Budi.

Dukungan terhadap program vaksinasi Covid-19 booster juga disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 PBNU, dr Makky Zamzami. "Pada intinya kami siap membantu pemerintah untuk mempercepat. Kalau krannya sudah dibuka untuk simpul-simpul pelaksanaan vaksinasi booster, kita akan bantu untuk percepatannnya, terutama yang gratis," ujar Makky saat dihubungi Republika, Senin (10/1).

Vaksin Covid-19 booster akan diberikan dengan dua skema, yakni gratis dan berbayar. Namun, menurut Makky, Satgas NU Peduli tidak bisa mengelola yang berbayar. "Nah, yang gratis mungkin kami akan bantu untuk bisa mempercepat. Nanti kelompok yang ditentukan misalnya tokoh agama, pesantren dan di kampung-kampung," ujar dia.

Makky menjelaskan, vaksin booster memang penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, pemerintah harus menentukan vaksinnya dulu, apakah akan menggunakan vaksin yang efikasinya rendah atau yang tinggi.

"Saran saya kita fokus ke yang efikasi tinggi, yaitu vaksin-vaksin yang mempunyai efikasi tinggi dan juga efek samping yang tidak terlalu berat. Nah, itulah saran saya untuk booster-nya," kata Makky.

Dia pun menegaskan, Satgas NU mendukung penuh langkah pemerintah untuk melaksanakan gerakan vaksinasi booster secara luas, khususnya kepada masyarakat yang sistem imunitas tubuhnya rendah. "Jadi, yang kita khawatirkan adalah mereka yang awal-awal (sudah melaksanakan) vaksinasi, apakah imunnya masih ada atau tidak. Jadi, saya rasa ini harus didahulukan atau diadvokasi untuk segera melakukan booster," kata Makky.

Pemerintah hanya akan memberikan vaksin booster gratis kepada para lanjut usia (lansia), peserta BPJS Kesehatan, kelompok penerima bantuan iuran (PBI), dan kelompok rentan lainnya. Sedangkan vaksin booster berbayar digunakan untuk vaksinasi mandiri.

Terkait mekanisme ini, menurut Makky, Satgas NU akan mengikuti keputusan pemerintah. "Apakah dia harus bayar atau tidak, ya kita mengikuti aturan pemerintah. Namun, untuk masyarakat yang mungkin punya peran di publik saya rasa perlu juga ada mekanisme subsidi untuk booster, baik tokoh agama, kiai, atau tokoh agama lainnya," kata Makky.

Pada prinsipnya, Makky menambahkan, dengan adanya vaksin booster ini, pemerintah ingin mempersiapkan agar tidak terjadi gelombang ketiga di Indonesia. “Dan bagi mereka yang memang sangat rentan itu harus didahulukan.”

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat