Jakarta — PT Adaro Energy Tbk dan sejumlah perusahaan batu bara besar lainnya memasok sebanyak 3,2 juta ton batu bara ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai komitmen untuk menjaga listrik agar tidak padam. 

“Sebagai perusahaan yang senantiasa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), kami patuh dan mengikuti aturan yang berlaku, termasuk peraturan mengenai domestic market obligation (DMO),” kata Head of Corporate Communication Adaro Febriati Nadira dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/1).

Menurut Febriati, mematuhi peraturan ketentuan DMO serta memenuhi kebutuhan dan pasokan batu bara dalam negeri merupakan prioritas Adaro. Ia menjelaskan, pada 2021 DMO Adaro sekitar 11,1 juta ton. 

Sementara itu, realisasi penjualan domestik pada Januari-Oktober 2021 sebesar 9,69 juta ton. Dengan tambahan penjualan pada November dan Desember 2021, estimasi total penjualan batu bara domestik untuk 2021 adalah 26-27 persen dari total produksi (lebih dari yang disyaratkan).

“Saat ini, Adaro mendapatkan penugasan tambahan sebanyak 500 ribu ton dan sudah bersepakat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PLN untuk segera dipenuhi,” ujar Nadira.

Adaro berharap, dapat tetap bisa ikut mendukung ketahanan energi nasional sekaligus memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk royalti, pajak, tenaga kerja, juga CSR. Selama Januari-September 2021, kontribusi Adaro terhadap Pemerintah RI melalui royalti dan pajak penghasilan mencapai 510 juta dolar AS.

Sebelumnya, PLN menyatakan, telah mendapatkan tambahan komitmen pasokan batu bara untuk Januari 2022 sebesar 3,2 juta ton dari total rencana 5,1 juta ton.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Agung Murdifi mengatakan, tambahan komitmen pasokan batu bara tersebut didapat dari para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pemerintah menegaskan, kebutuhan batu bara untuk seluruh pembangkit listrik PLN merupakan kepentingan nasional yang harus didahulukan oleh setiap pemegang IUP dan IUPK. Ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait dalam rangka digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk dalam hal ini pemenuhan energi primer untuk keandalan operasi PLN.

“PLN juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, pemilik IUP dan IUPK, serta semua pihak terkait atas dukungannya dalam mengamankan ketahanan energi nasional,” kata Agung.

Untuk itu, PLN akan memprioritaskan penyaluran batu bara bagi pembangkit-pembangkit listrik dengan level Hari Operasi (HOP) rendah. Agung mengatakan, pengiriman dan pembongkaran batu bara yang dilakukan PLN telah dilakukan dengan cepat, efisien, dan efektif untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

PLN menegaskan, masa kritis ini belum terlewati sehingga semua sumber daya siap dikerahkan. Selain itu, PLN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM serta para pemangku kepentingan lain yang terkait rantai pasok batu bara. Hal ini dilakukan demi mengamankan pasokan batu bara hingga mencapai minimal 20 HOP. 

Langkah cepat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan suplai batu bara dan liquefied natural gas (LNG) sebagai sumber energi dalam mendukung pasokan listrik nasional jangka panjang. Selain itu, sistem logistik dan infrastruktur juga akan makin dimodernisasi sehingga kapasitas Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya alam tidak akan mengalami ketidakpastian kebutuhan energi demi menunjang kelancaran pembangunan.

Pertemuan antara kementerian dan lembaga pemerintah tersebut dilakukan seusai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan terkait prioritas untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri sebelum melakukan ekspor.

"Para menteri yang terkait suplai batu bara dan LNG untuk mendukung pasokan listrik nasional langsung membagi tugas. Kami di Kementerian BUMN akan memperbaiki kontrak jangka panjang kebutuhan suplai sesuai dengan rapat bersama Kejaksaan Agung dan BPKP. Intinya, kebutuhan energi dalam negeri akan jauh lebih diprioritaskan demi kelancaran pembangunan," kata Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick menyampaikan, pemerintah juga akan memperbaiki sistem logistik dan infrastuktur untuk memastikan kebutuhan batu bara dalam negeri terpenuhi. Selain itu, lanjut Erick, Kementerian BUMN bersama kementerian dan lembaga lain juga terus menindaklanjuti arahan Presiden yang telah menekankan komitmen bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk menggantikan batu bara dengan energi baru terbarukan.

Menurut data Kementerian ESDM, target produksi batu bara pada 2022 akan lebih tinggi dibandingkan 2021. Proyeksi target produksi 2022 berada di kisaran 637 juta hingga 664 juta ton, sedangkan target produksi batu bara 2021 mencapai 625 juta ton.

Sementara itu, kebutuhan batu bara dalam negeri diprediksi juga meningkat pada 2022 dengan 190 juta ton. Angka tersebut meningkat dibandingkan kuota DMO tahun ini yang mencapai 137,5 juta ton.

Data dari Kementerian ESDM juga menyatakan, fenomena alam, seperti La Nina yang menerjang Pulau Kalimantan pada November lalu sehingga meningkatkan curah hujan tinggi menyebabkan realisasi produksi batu bara hingga awal Desember mencapai 560 juta ton atau sekitar 89,6 persen dari target. Sementara itu, penyerapan batu bara dalam negeri hingga awal Desember pun baru menyentuh 121,3 juta ton atau sekitar 88,2 persen dari target DMO.

Dalam rapat bersama juga disepakati bahwa Menteri ESDM Arifin Tasrif akan mengeluarkan perubahan DMO yang bisa di-review per bulan dan yang tidak menepati sesuai kontrak akan mendapat sanksi penalti tinggi bahkan hingga pencabutan izin.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat