JAKARTA – DPR meminta Kementerian Agama (Kemenag) menunda rencana pemberangkatan calon jamaah umrah Indonesia ke Arab Saudi. Penundaan dinilai perlu dilakukan mengingat kasus infeksi Covid-19 yang kembali melonjak di Arab Saudi.

“Dari sejak awal saya selalu menyampaikan, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mempertimbangkan untuk menunda keberangkatan calon jamaah umrah Indonesia ke Arab Saudi,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi Republika, Senin (3/1).

Ace menegaskan, sarannya ini sudah berdasarkan pertimbangan matang, utamanya setelah mencermati peningkatan kasus Covid-19, khususnya di Arab Saudi. Untuk itu, demi keselamatan masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia menunda pemberangkatan jamaah umrah.

"Tentu kami mencermati perkembangan penularan Covid-19 di Arab Saudi," ujarnya.

Ace melanjutkan, kebijakan umrah sangat bergantung dari perkembangan kasus infeksi Covid-19, termasuk varian omikron, di Arab Saudi. Sebagai bentuk upaya pengendalian Covid-19, saat ini Arab Saudi sudah menerapkan kembali aturan jaga jarak di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Ace mengingatkan, apa yang terjadi di Arab Saudi sangat bisa mempengaruhi jamaah umrah Indonesia. Artinya, jamaah Indonesia berpotensi tertular saat berada di sana. Karena itu, sudah seharusnya Kemenag mempertimbangkan menunda pemberangkatan calon jamaah umrah ke Tanah Suci.

“Kemenag dapat membuka kembali umrah setelah kasus omikron ini menurun dan dapat dikendalikan,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Malaysia memutuskan untuk menangguhkan perjalanan umrah setelah ratusan orang, termasuk jamaah umrah, yang kembali dari Arab Saudi dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 varian Omikron. Penghentian pemberangkatan jamaah umrah Malaysia tersebut dilakukan tanpa batas waktu, dan akan dimulai pada 8 Januari 2021.

Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin, mengatakan, ibadah umrah melibatkan jamaah dari berbagai negara. Hal itu membuat jamaah berisiko tertular Covid-19, termasuk varian omikron yang sangat menular.

Menurut Khairy, penundaan pemberangkatan umrah ini diharapkan dapat membantu mengurangi risiko infeksi Omikron di dalam negeri dan memperlambat peningkatan kasus Covid-19. “Langkah ini juga akan memberi kesempatan dan ruang bagi pemerintah untuk secara matang merencanakan dan mempersiapkan haji maupun umrah sebelum dilanjutkan kembali.”

Jumlah izin umrah

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan bahwa jumlah total izin umrah yang dikeluarkan setiap hari mencapai 135 ribu. 71 ribu antaranya merupakan izin untuk sholat di masjidil haram dan 64 ribu lainnya untuk umroh.

“Sementara jumlah izin harian rata-rata untuk shalat di Masjidil Haram di Makkah mencapai 71.000, sehingga jumlah izin umroh dan sholat harian menjadi 135.000,” kata Kementerian dilansir dari Saudi Gazette, Selasa (4/1).

Kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa jumlah izin yang dikeluarkan untuk melakukan umrah dan shalat pada Ahad (2/1) mencapai 101.429. Ini termasuk sekitar 65 ribu untuk izin salat dan lebih dari 36 ribu izin melakukan umrah.

Menurut pernyataan kementerian, total izin yang dikeluarkan setiap hari untuk Masjid Nabawi berjumlah lebih dari 15 ribu dan ini termasuk sekitar 7.000 izin untuk mengunjungi makam Nabi Muhammad (saw), dan 8.000 izin yang dikeluarkan untuk shalat di Masjidil Haram. Rawdah Al-Sharif). Izin rata-rata harian menyumbang 9.000. 

Kementerian menjelaskan bahwa total izin yang dikeluarkan sejak awal tahun 1443 H untuk Masjidil Haram mendekati 20 juta izin, sementara lebih dari 2,5 juta izin dikeluarkan untuk Masjid Nabawi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat