JAKARTA—Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah menteri terkait pendekatan penanganan Papua pascaterbitnya Undang-undang Otsus Papua 2021, di Istana Wakil Presiden, Rabu (15/12). Wapres menjelaskan masukan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman terkait pendekatan baru.

Wapres menegaskan, Panglima dan KSAD mengusulkan pendekatan baru yang akan dilakukan aparat keamanan nantinya akan lebih humanis di Papua. "Inti pendekatan baru tersebut antara lain aparat keamanan TNI tidak berperang menuntas KKB (kelompok kriminal bersenjata) tapi merangkul KKB sebagai bagian dari bangsa ini," ujar Wapres usai memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah menteri terkait pendekatan penanganan Papua pascaterbitnya Undang-Undang Otsus Papua 2021, di Istana Wakil Presiden, Rabu (15/12).

Wapres mengatakan, pendekatan baru di bidang keamanan ini diharapkan bisa membuat Papua lebih aman dan kondusif, sehingga program percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa terlaksana.

Wapres mengatakan, pendekatan juga akan dialogis kepada masyarakat atau orang asli Papua (OAP). Pemerintah juga akan melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya yang ada di Papua.

Hal ini agar pendekatan keamanan yang lebih humanis dan pendekatan dialogis bisa simultan dengan program percepatan pembangunan kesejahteraan Papua. “Penguatan operasi teritorial dengan melibatkan Kodim, Koramil, Babinsa sebagai ujung tombak di lapangan untuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada Orang Asli Papua (OAP),” kata Wapres.

Pendukung Papua merdeka saat berdemonstrasi, Rabu (1/12/2021).  - (AP/Tatan Syuflana)

SHARE    

Selain itu, kata Wapres, hal lain yang menghambat program pembangunan kesejahteraan Papua akan ditangani. Termasuk juga  penanganan isu-isu yang merugikan atau yang menganggap Indonesia melakukan pelanggaran HAM.

"Ini kita atasi, kita lakukan upaya-upaya pencerahan baik melalui dialog maupun juga dengan cara-cara langkah langkah diplomasi," kata Kiai Ma'ruf.

Selain itu, Kiai Ma'ruf yang juga Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua itu  mengatakan kemungkinan untuk mempercepat pemekaran wilayah di Papua. Hal ini menjadi bagian untuk mempercepat pembangunan Papua di samping pendekatan keamanan dan kelembagaan lainnya.

"Termasuk juga dipenuhinya langkah-langkah untuk membangun berbagai infrastruktur termasuk juga infrastruktur keamanan, kelembagaannya dilengkapi sampai bisa terlaksananya upaya-upaya pendekatan teritorial secara lebih sempurna," ujar Wapres.

Ia menegaskan, jika keamanan sudah lebih kondusif, tidak ada lagi penundaan dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Sebab, landasan hukum percepatan pembangunan kesejahteraan Papua sudah sangat kuat.

Antara lain Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang kemudian dilengkapi dengan Keppres Nomor 20 Tahun 2020 Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Serta terbaru kehadiran Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua UU Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Papua yang ditindaklanjuti dengan aturan turunan pelaksanaannya.

Dalam rapat tersebut hadir sejumlah menteri dan pejabat antara lain Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Andika Perkasa, Kepala BIN Budi Gunawan, KSAD Dudung Abdulrachman, dan KSAU Fadjar Prasetyo.

Dalam rapat tersebut hadir sejumlah menteri dan pejabat, antara lain, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Andika Perkasa, Kepala BIN Budi Gunawan, KSAD Dudung Abdulrachman, dan KSAU Fadjar Prasetyo.

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) berbincang dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat kunjungan di Mabes Polri Jakarta, Selasa (23/11/2021). Pertemuan Panglima TNI dan Kapolri tersebut membahas sejumlah kerjasama TNI-Polri, diantara percepatan vaksinasi COVID-19 dan penanganan konflik di Papua. - (ANTARA FOTO/HO/Divhumas Mabes Polri)

SHARE    

Sebelumnya, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom menolak adanya perundingan maupun dialog dengan TNI-Polri untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Menurut dia, pihaknya hanya mau berunding dengan level menteri negara dibawah Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan dengan TNI-Polri.

“Jadi tidak ada perundingan, dialog dengan TNI-Polri. Yang bisa bicara, layak dan levelnya itu kami juru runding TPNPB-OPM dengan Indonesia, tim delegasi Indonesia, yaitu kabinet Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo. Itu level yang layak untuk kami bisa bicara. TNI-Polri tuh kan bukan tempatnya,” kata Sebby kepada Republika.

Sebby menjelaskan, masyarakat asli Papua sudah terlanjur tidak mempercayai pihak TNI-Polri. Sebab, ia menyebut, aparat keamanan kerap memperlakukan orang Papua dengan tidak baik dan bertindak di luar perikemanusiaan. “Kalau tindakan ini kan tidak mungkin diterima orang Papua. Jadi mereka datang meneror, mengintimidasi orang asli Papua, sambil mencuri kekayaan kami,” ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat