JAKARTA – Jamaah umrah Indonesia belum juga diberangkatkan ke Tanah Suci, meskipun Pemerintah Arab Saudi telah membuka jalan untuk itu. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, saat ini pemerintah masih memfokuskan perhatian dan upaya pada pengendalian Covid-19 menjelang liburan Hari Natal dan tahun baru (Nataru) 2022.

"Terkait umrah, pemerintah masih melihat dan menyambut Saudi (yang) sudah menerima Sinovac untuk melakukan umrah, dan masih diberlakukan karantina dan tentu pemerintah saat sekarang konsentrasi pada Nataru dulu," ujar Airlangga saat konferensi pers PPKM secara daring, Senin (6/12).

Airlangga menegaskan, jika pemerintah telah bisa mengendalikan kasus Covid-19 hingga Nataru selesai, secepatnya pemerintah akan membahas pembukaan keberangkatan umrah.

"Mudah-mudahan Nataru bisa kita kendalikan lebih baik, baru sesudah itu kita akan melihat kapan kita akan buka untuk kegiatan umrah," ujar Airlangga.

Pemerintah, lanjut Airlangga, perlu memastikan situasi aman sebelum memutuskan pembukaan keberangkatan umrah. Apalagi, saat ini muncul varian Covid-19 yang baru yakni Omicron yang sudah terdeteksi di 45 negara. Meskipun, saat ini sudah ada kebijakan karantina 10 hari untuk pelaku perjalanan internasional, kewaspadaan tetap diutamakan.

"Namun, karena di berbagai negara itu juga dikhawatirkan terkait kasus omikron, maka tentu pemerintah kita akan melakukan karantina 10 hari, dan tentunya menjadi pertimbangan pada saat membuka (umrah di tengah) varian omikron," katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, mengatakan, belum ada kesepakatan apa pun tentang umrah untuk jamaah Indonesia. "Sampai saat ini, belum ada keputusan," kata dia kepada Republika, Kamis (2/12).

Meskipun belum ada keputusan kapan jamaah umrah Indonesia bisa diberangkatkan ke Tanah Suci, Kemenag tetap memantau situasi di dalam dan luar negeri. Termasuk berbagai macam komponen pendukung umrah seperti imigrasi, visa, penginapan, penerbangan, dan kondisi pandemi Covid-19.

Sementara itu, Pembina Gabungan Pengusaha Haji Umrah Nusantara (Ghapura), Muharom Ahmad, berpandangan, saat ini bukanlah saat yang tepat bagi umat Islam Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah. Hal ini karena keadaan masih jauh dari normal sehingga jamaah pasti akan mendapatkan berbagai pembatasan ketika menunaikan ibadah tersebut.

“Kalaupun ingin tetap umrah pada saat ini, maka siapkan niat dan hati bahwa ibadah yang dilaksakan kali ini bukan terjadi di saat yang normal,'' kata Muharom.

Menurut dia, para jamaah umrah Indonesia harus memahami suasana dan teknis beribadah di masa pandemi, yang tentunya sangat berbeda dibanding pada masa normal. Yang paling nyata berpengaruh adalah soal kesiapan kesehatan, lama berumrah, hingga soal pembiayaan perjalanan ibadah.

“Sekarang akan ada ketentuan memakai vaksin tertentu bila tidak ingin menjalani karantina di Saudi. Ini makin rumit ketika munculnya varian Covid-19 jenis omikron,’’ katanya.

Selain itu, kata dia, lamanya berumrah bisa mencapai hampir satu bulan. Hal ini jelas berbeda dibandingkan hari-hari normal yang lazimnya 10 hari atau 15 hari saja. “Dan pemerintah pun sampai sekarang belum mengizinkan kapan jamaah umrah bisa ke Tanah Suci,” ujar Muharom.

Menyinggung beberapa total dana yang harus disediakan jamaah bila berumrah pada saat sekarang ini, Muharom mengatakan, minimal harga paketnya menjadi dua kali lipat dari waktu normal.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat