JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk segera menerbitkan peraturan dan panduan yang mendorong pengembangan ekonomi syariah digital.

Menurutnya, perkembangan zaman dan teknologi menuntut adanya panduan nilai-nilai syariah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan bisnis syariah tetap terjaga.

"OJK harus segera mengeluarkan perangkat peraturan yang mengikuti tren digital tersebut sehingga dapat menjaga kenyamanan berinvestasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat," ujar Kiai Ma’ruf saat membuka Ijtima’ Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) se-Indonesia 2021 di Jakarta, Kamis (12/2).

Dukungan dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) ataupun organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut, kata Ma’ruf, sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dia mengatakan, seluruh pelaku dalam industri ekonomi dan keuangan syariah juga harus memberikan inovasi produk dan layanan yang memudahkan masyarakat.

"Salah satu fungsi dari lembaga keuangan dan bisnis syariah ialah untuk melayani publik agar lebih mudah memperoleh kebutuhannya," ujar Ma’ruf.

Wapres mendorong berbagai pemangku kepentingan mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke arah digital. Menurutnya, DPS pun perlu menyesuaikan diri mengikuti perkembangan fenomena ekonomi saat ini. Dia mengatakan, permasalahan dalam era ekonomi digital akan berkembang dibandingkan sebelumnya.

"Perangkat pengawasan yang dibutuhkan DPS berupa fatwa dan pedoman implementasi fatwa juga harus dapat mengikuti arah perkembangan ekonomi digital ini," kata Ma’ruf.

Ma’ruf juga meminta Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) merumuskan dan mengembangkan perangkat metodologi penetapan fatwa untuk cepat merespons kebutuhan saat ini. Ma'ruf mengatakan, perangkat metodologi DSN-MUI juga mengedepankan pendekatan gradual dan solutif sehingga masih tetap bisa menjaga daya saing lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah dalam membuat produk dan layanan.

"Pendekatan seperti inilah yang diharapkan dapat menghadirkan ekonomi syariah dengan wajah yang lebih inklusif. Sehingga, dapat menggaet lebih luas segmen masyarakat untuk bermuamalah melalui ekonomi syariah," katanya.

Nilai-nilai Islam dapat menghindarkan masyarakat dari dampak negatif digitalisasi yang saat ini gencar terjadi. Wakil Ketua Umum MUI yang juga anggota Badan Pengurus DSN-MUI, Anwar Abbas, menyampaikan, digitalisasi telah membawa banyak manfaat, tapi juga memberikan sejumlah masalah.

"Di sisi lain, perlu juga kita mitigasi dampak-dampak negative, seperti dalam kasus pinjol ilegal," kata Anwar.

Menurut Anwar, digitalisasi telah membuka ruang interaksi yang luas bagi berbagai pihak agar lebih efisien dan efektif. Digitalisasi juga telah meningkatkan produktivitas, kemudahan jangkauan pengguna, dan memperluas kolaborasi berbagai sektor.

Meski demikian, ada juga kemudaratan yang masih perlu diantisipasi. Karena itu, Anwar mengatakan, nilai-nilai universal dalam Islam harus jadi bagian dari upaya preventif, mitigasi, dan mengurangi dampak negatifnya. "Kita tidak boleh menganiaya dan juga teraniaya jangan sampai memberi kemudaratan pada masyarakat," ujarnya.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan, digitalisasi adalah salah satu fenomena yang terakselerasi pada masa pandemi. Dia menilai, digitalisasi adalah cara agar bisa lebih banyak beribadah karena aktivitas menjadi lebih efisien. Selain itu, digitalisasi dapat memperbesar ekonomi rakyat sehingga meningkatkan optimisme ke depan.

Perry menyampaikan, kesejahteraan umat didukung harga-harga yang terkendali di pasar. BI pun berupaya menggunakan instrumen kebijakan untuk menstabilkan perekonomian, termasuk tingkat inflasi.

"Berkaitan dengan stabilitas harga, kami jaga harga-harga rendah karena menyangkut kesejahteraan masyarakat," katanya.

BI juga akan mendukung setiap program penguatan ekonomi syariah di bawah koordinasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Termasuk di antaranya memperbesar nilai halal value chain pada sektor makanan halal dan modest fashion.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat