Sejumlah pengendara motor menggunakan jasa ojek penyeberangan saat melintasi banjir yang merendam jalan Lintas Melawi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Selasa (16/11/2021). Hingga kini kawasan Lintas Melawi yang merupakan pusat perdagangan Kota Sint | ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/hp.

Kabar Utama

18 Nov 2021, 03:55 WIB

KLHK Janji Rehabilitasi

Revisi tata ruang dinilai lebih mendesak.

JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan merehabilitasi hutan seluas 123 ribu hektare di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), mulai tahun depan. Rencana ini disampaikan setelah Presiden Joko Widodo mengakui bahwa banjir di Sintang terjadi karena rusaknya daerah tangkapan hujan di hulu Sungai Kapuas.

Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai (PEPDAS) KLHK, Saparis Soedarjanto mengatakan, di Sintang memang banyak kawasan hutan yang sudah tak ada lagi tutupan hutannya. Musababnya, kawasan hutan digunakan untuk area pertanian, perkebunan, pertambangan, dan permukiman. 

Saparis menyebut, pihaknya akan melakukan rehabilitasi hutan atau penanaman kembali hanya di lahan yang difungsikan sebagai area pertanian atau lahan terbuka berupa rawa dan tanah terbuka. Area perkebunan dan pertambangan tidak termasuk karena di luar kewenangan.

Di kawasan hutan lindung, kata dia, total terdapat 29.057 hektare lahan yang akan direhabilitasi atau ditanam kembali. Sedangkan di kawasan hutan produksi, luasnya mencapai 94.636 ha. Dengan demikian, total luas lahan yang direhabilitasi adalah 123.693 ha. "Proses rehabilitasinya dimulai tahun depan," kata Saparis kepada Republika, Rabu (17/11).

Saparis belum bisa memastikan apakah 123 ribu ha lahan itu akan direhabilitasi sekaligus pada 2022 atau secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini akan ditentukan oleh ketersediaan anggaran pemerintah tahun depan. "Kalau rehabilitasi itu kan butuh waktu empat sampai lima tahun untuk jadi bagus. Efeknya baru muncul setelah lima tahun," kata Saparis. 

Selama proses penantian itu, lanjut Saparis, pihaknya akan melakukan rehabilitasi dengan konsep teknis sipil. Beberapa di antaranya berupa pembuatan bendungan dan pengendalian jurang dengan memasang gully plug atau bronjong. 

Banjir akibat luapan Sungai Kapuas dan Melawi melanda sembilan kabupaten/kota di Kalbar sejak 21 November lalu. Kabupaten Sintang adalah yang paling parah terdampak.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang menginformasikan, banjir yang masih bertahan hingga kemarin itu berdampak pada 124.497 jiwa dengan 25.884 di antaranya mengungsi. Sedikitnya dua warga meninggal akibat banjir ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut, bencana banjir yang terjadi di Sintang disebabkan karena rusaknya daerah tangkapan hujan di hulu Sungai Kapuas. Kerusakan di area tangkapan ini, kata dia, sudah terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya. 

Terlepas klaim Presiden bahwa kerusakan itu sudah menahun, Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar, Nicodemus Ale menuturkan, banjir di Sintang kali ini adalah yang terbesar. Hal ini ia simpulkan dari wilayah terendam yang meliputi 12 kecamatan.

"Di Sintang itu adalah banjir terbesar dalam 30-40 tahun terakhir karena durasinya lama dan area terdampak cukup besar,” kata dia kepada Republika

photo
Sejumlah warga menggunakan ojek perahu saat melintasi banjir di kawasan Lintas Melawi yang gelap gulita di Kota Sintang, Kalimantan Barat, Selasa (16/11/2021). Untuk keamanan dan keselamatan masyarakat, PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sintang melakukan pemadaman listrik di kawasan tersebut karena terdapat gardu yang terdampak banjir. - (ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/tom.)

Nicodemus memaparkan, sedianya dari 14,7 juta hektare lahan di Kalbar, hanya 6,4 juta hektare ditetapkan sebagai kawasan produksi. Namun, belakangan faktanya berbeda. “Sebanyak 6,4 (juta hektare) yang aktivitas produksi investasi itu sekarang sudah overload dengan total investasi sekitar 12 koma sekian juta hektare itu sudah diplotkan menjadi industri,” kata dia. 

Pemberian izin untuk alih fungsi lahan menjadi aktivitas industri saat ini, katanya, mendekati angka 13 juta hektare. “Industri tambang di situ, perkebunan kelapa sawit di situ, HTI, HPA, ya gitulah beberapa industri skala besar masuk di situ,” kata dia.

Artinya, kata dia, reboisasi diperlukan tapi tak menjawab persoalan secara keseluruhan. Yang harus dilakukan adalah revisi tata ruang. “Misalnya perusahaan yang mendapatkan izin konsesi ada yang sampai masuk dalam status kawasan hutan. Itu yang harus dilakukan revisi. Ada juga perusahaan yang membuka lahan perkebunan sampai ke bibir sungai, itu juga harus dilakukan revisi,” ia menekankan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melakukan pemantauan udara kondisi DAS Kapuas dan Melawi yang melintasi wilayah provinsi Kalimantan Barat, Selasa (9/11). Dari pemantauan udara, tim menemukan adanya kerusakan lingkungan maupun bentang alam yang masif di beberapa titik tak jauh dari bantaran sungai.

"Kerusakan bentang alam diduga menjadi faktor yang membuat berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hingga kemudian memicu banjir besar di beberapa lokasi seperti Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau. dan Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat, sejak satu bulan terakhir," ujar Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Rabu (17/11).

Semua Daerah Waspada Banjir

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan antisipasi dan kewaspadaan terhadap bencana banjir dan longsor. Wapres mengingatkan pemerintah daerah melakukan mitigasi bencana agar dampak yang ditimbulkan bencana dapat diperkecil.

"Karena itu, saya minta kepada seluruh pemerintah daerah, kabupaten menyiapkan melakukan penanganan dan mitigasi kemungkinan terjadinya, tidak hanya pada saat kejadian, tetapi juga kita antisipasi sebelumnya," ujar KH Ma'ruf saat memimpin Rapat tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik di Provinsi Sumatra Utara, Rabu (17/11).

Wapres mengatakan demikian karena adanya fenomena La Nina di Indonesia. Fenomena La Nina ini diprediksi akan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia di atas normal, sehingga berpotensi menimbulkan bencana banjir, longsor, dan bencana lainnya.

Karena itu, ia meminta pemda yang daerahnya rawan bencana untuk melakukan antisipasi. "Jadi bagian selalu kita hadapi setiap tahun mungkin di beberapa daerah di Sumatra Utara, saya lihat juga ada daerah-daerah yang berkemungkinan," katanya.

photo
Foto udara kondisi rumah warga yang tergenang banjir rob di Degayu, Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (16/11/2021). Sebanyak 570 rumah warga di Kelurahan Degayu terdampak banjir rob dengan ketinggian 30-50 sentimeter. - (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/rwa.)

Sehari sebelumnya, saat memimpin rapat koordinasi di Banda Aceh, Wapres juga mengingatkan Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan akan bencana. Karena itu, Wapres berpesan agar seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Aceh untuk melakukan mitigasi bencana agar dampak yang ditimbulkan bencana dapat diperkecil.

Selain itu, ia meminta pemda menyiapkan langkah-langkahnya jika terjadi bencana. “Bagaimana menanggulanginya, bagaimana penampungannya, penanggulangannya, untuk konsumsinya, kesehatannya. Sehingga tidak ada korban yang terjadi karena sudah disiapkan dan masyarakatnya sudah prepare (siap), menghadapi kemungkinan terjadinya bencana," katanya.

Sementara itu, Kepala BNPB yang baru dilantik Mayjen TNI Suharyanto menjanjikan, BNPB akan memberikan respons cepat dan segera turun ke lapangan saat terjadi bencana. Hal itu guna membantu penanganan serta meringankan beban masyarakat yang terdampak. 

Suharyanto mengatakan demikian dalam keterangan resmi usai dilantik Presiden Joko Widodo menggantikan Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito yang sebentar lagi akan memasuki masa purnatugas, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11). "Pada saat terjadi bencana, BNPB akan hadir dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk membantu agar masyarakat yang terdampak bencana ini segera mendapat pertolongan dan hak-hak hidup yang mendasar," kata Suharyanto.

Sebagai nakhoda baru di bawah bendera BNPB, Suharyanto memahami bahwa Indonesia tidak dapat lepas dari rangkaian bencana, mulai dari bencana hidrometeorologi, geologi, vulkanologi, hingga bencana nonalam seperti pandemi Covid-19.

Pada kondisi itu, Suharyanto akan berupaya agar BNPB selalu hadir dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari peningkatan kesiapsiagaan, edukasi, mitigasi, tanggap darurat, hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Di samping itu, dia juga akan memastikan bahwa masyarakat tidak akan berlama-lama menanggung dampak bencana.

"Dalam penanggulangan bencana, negara Indonesia ini tidak bisa lepas dari bencana. Karena letak geografisnya sedemikian rupa, sehingga hampir dipastikan banyak bergerak, banyak gempa kemudian di pengujung dan awal tahun seperti ini banjir di mana-mana ini perlu kehadiran BNPB," ujar Suharyanto.

Dalam tahap-tahap penanggulangan bencana, lanjutnya, adalah dengan mulai dari meningkatkan kesadaran, edukasi, mitigasi. Kemudian harus hadir pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat.

"Sehingga masyarakat yang terdampak bencana ini dapat dipastikan, tidak terlalu lama menanggung akibat dampak bencana," katanya. Di ujung keterangan resmi usai dilantik, Suharyanto juga mengaku, mendapat arahan dari Presiden 

agar BNPB di bawah kepemimpinannya dapat terus bekerja secara maksimal. Mengingat, wilayah Indonesia saat ini tengah memasuki musim penghujan dan ditambah adanya fenomena La Nina, yang mana pada fase itu tingkat intensitas curah hujan menjadi tinggi dan dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. "Bapak Presiden berpesan kepada kami, ini musim bencana sehingga kami harus segera bekerja," ujar Suharyanto.


×