PHNOM PENH -- Ketua Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) yang akan datang, Kamboja, berjanji akan terus menekan junta militer Myanmar untuk membuka dialog. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn, Kamis (29/10).

Sokhonn memperingatkan, Myanmar berada di “ambang perang sipil”. Ia mengatakan, Kamboja akan menunjuk utusan khusus baru untuk Myanmar yang mulai bekerja pada awal tahun depan. Saat itu, Kamboja menjabat sebagai ketua ASEAN diduduki secara bergilir.

"Sementara kami semua menghormati prinsip non-intervensi dalam urusan domestik negara anggota, situasi di Myanmar terus menjadi hal yang mengkhawatirkan," kata Sokhonn. "(Hal ini) berdampak negatif pada kawasan, kredibilitas asosiasi, dan saudara dan saudari kita, rakyat Myanmar," tambahnya.

Saat ini diplomat Brunei, Erywan Yusof yang menjabat sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar. Kini jabatan ketua ASEAN masih di tangan Brunei.

ASEAN tidak mengundang penguasa militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing dalam pertemuan kepala negara ASEAN pada 26-28 Oktober lalu. Sokhonn mengatakan, Kamboja mendukung keputusan ASEAN ini. Ia mencatat, junta Myanmar menolak Erywan untuk bertemu dengan semua pemangku kepentingan.

Jenderal Min Aung Hlaing memimpin kudeta 1 Februari. Ia tidak diundang karena gagal memenuhi komitmennya dengan ASEAN untuk menghentikan kekerasan, memulai dialog dan mengizinkan bantuan kemanusiaan dan utusan ASEAN masuk. Sebagai balasan, Myanmar menolak undangan ASEAN kepada tokoh nonpolitik Myanmar.

Namun,  Sokhonn mengatakan, saat ini tidak tepat untuk terus membicarakan keputusan ASEAN tersebut. "Hal-hal mungkin dan akan berkembang, itu semua bergantung pada Myanmar," katanya.

Sumber para diplomat mengatakan, tes berikutnya bagi ASEAN adalah langkah tidak mengajak pemerintah junta dalam pertemuan ASEAN-Cina bulan depan. Pertemuan tersebut diperkirakan dihadiri Presiden Cina Xi Jinping.

Para diplomat juga menambahkan, Jenderal Min Aung Hlaing juga mustahil menghadiri pertemuan ASEAN-Uni Eropa tahun ini. Alasannya, karena Uni Eropa menolak kehadirannya.

Peneliti senior di National University of Singapore Evan Laksmana mengatakan, setelah berbulan-bulan mengalami perpecahan dan menutup mata, ASEAN sudah semakin padu dalam menangani Myanmar dengan tegas. Kamboja memberi sinyal ingin terus mendorong progres tersebut.

Siksaan sistematis

Sementara itu muncul laporan bahwa militer Myanmar menyiksa tahanan dengan cara sistematis di seluruh negeri. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengungkapkan kegeramannya dan menuntut penyelidikan independen.

Pakar hak asasi manusia PBB di Myanmar juga mendesak masyarakat internasional menekan junta Myanmar. Para anggota parlemen AS mendesak Kongres untuk bertindak menanggapi laporan Associated Press berdasarkan wawancara dengan 28 orang termasuk perempuan dan anak-anak baru dibebaskan dari penjara.

"Laporan penyiksaan di Burma harus diinvestigasi dengan menyeluruh dan mereka yang bertanggung jawab atas penyiksaan itu harus dimintai pertanggung jawaban," tambah Departemen Luar Negeri AS. yang menyebut Burma untuk Myanmar.

Dalam laporan itu terdapat bukti-bukti foto, sketsa, surat dari penjara, dan kesaksian dari tiga perwira militer yang disersi baru-baru ini. Laporan tersebut memberikan pandangan paling komprehensif mengenai sistem tahanan di Myanmar yang menampung 9.000 orang lebih sejak militer berkuasa. 

Data Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) menunjukkan, hingga Jumat ada 1.220 orang tewas di tangan junta sejak kudeta 1 Februari. AAPP adalah lembaga advokasi para tahanan politik Myanmar. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat