JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) siap meraih setiap peluang investasi yang berkaitan dengan haji dan umrah. Investasi ini bisa dilakukan di Indonesia, Arab Saudi, ataupun pasar global lainnya.

"BPKH adalah lembaga yang mengelola dana haji Indonesia langsung di bawah pengawasan presiden Indonesia. Akumulasi dana yang kami kelola hari ini mencapai Rp 155 triliun," kata Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu saat menjadi pembicara dalam webinar Konferensi Haji Internasional, Rabu (27/10).

Webinar yang berlangsung pada 27-28 Oktober 2021 ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia dalam rangkaian acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF).

Lebih lanjut, Anggito mengatakan, visi BPKH adalah menjadi lembaga dana haji tepercaya, guna mengoptimalkan dana haji dan melayani umat Islam Indonesia dengan lebih baik. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, simpanan dana haji harus menjadi instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah. Penyimpanannya hanya bisa ditempatkan di bank syariah dan diinvestasikan pada instrumen syariah.

Karena itu, Anggito menyebut, sangat penting menjalin kerja sama dengan bank syariah yang ada serta mencari kesempatan berinvestasi dalam berbagai instrumen syariah dan dukungan dari otoritas pasar keuangan syariah.

Terakhir, Anggito menyebut, dirinya dan lembaga yang ia kelola merupakan pelayan bagi masyarakat Muslim Indonesia. Tugasnya adalah memastikan jamaah umrah dan haji menerima kualitas layanan yang lebih baik, termasuk dalam hal keuangan, logistik, kesehatan, serta ritual keagamaan.

Pada forum yang sama, anggota Badan Pelaksana BPKH, Hurriyah El Islamy, mengatakan, setiap tahunnya sebelum pandemi Covid-19 pelaksanaan ibadah umrah dan haji mampu mendatangkan pendapatan sekitar 12 miliar dolar AS bagi Arab Saudi. Selain itu, lebih dari 100 ribu pekerjaan tetap tercipta dari industri ini.

Gambaran di atas, menurut dia, merupakan potensi yang belum termanfaatkan. Karena itu, BPKH berupaya mengelola dana haji dan melakukan investasi di Makkah dan Madinah, tempat umat Muslim bepergian.

Saat ini, akumulasi dana yang dikelola BPKH mencapai Rp 155,9 triliun. Jumlah yang cukup besar ini akan sia-sia jika hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. "Hal ini tidak sejalan dengan hukum keuangan syariah. Uang tidak boleh berdiam diri atau tidak digunakan untuk berproduksi menjadi sesuatu yang produktif," ujar dia.

BPKH, dia menerangkan, dibentuk dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, meningkatkan rasionalitas dan efisiensi pengeluaran BPIH, serta untuk kemaslahatan umat Islam. Investasi menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan pertama.

Investasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan haji dan umrah, menurut dia, dapat membantu memastikan kualitas dan mengontrol harga. "Jika kita ingin mencapai tujuan pertama dan kedua, tidak cukup hanya berinvestasi pada instrumen lain. Kita harus benar-benar berinvestasi secara khusus dalam objek atau proyek terkait haji," ujar dia.

Lebih lanjut, Hurriyah menyampaikan, dalam melakukan investasi BPKH memprioritaskan pada hal-hal yang berkaitan dengan haji dan umrah, di samping melirik pasar dalam dan luar negeri serta objek atau instrumen syariah. BPKH memiliki tujuan menjadi Islamic finance market maker.

Adapun ekosistem haji yang bisa diinvestasikan, menurut Hurriyah, di antaranya transportasi darat, layanan makan, transportasi udara, logistik, layanan kesehatan, akomodasi di seluruh kota, layanan pembayaran, serta layanan keuangan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat