SOLO – Penyelenggaraan Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2021 diharapkan dapat mendorong pemikiran-pemikiran Islam di Indonesia menjadi referensi global. Hal itu sangat mungkin dilakukan karena Indonesia memiliki banyak ahli dalam hal reaktualisasi fikih.

“Kita ingin mengekspor pemikiran-pemikiran Islam yang berada di Indonesia dan pijakannya sangat kuat, kita memiliki ahli-ahli yang memiliki reputasi untuk urusan-urusan reaktualisasi fikih,” ujar Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Prof M Ali Ramdhani, kepada Republika di sela-sela kegiatan AICIS ke-20 tahun 2021 di Surakarta, Jawa Tengah, Senin (25/10).

Lebih lanjut ia menerangkan, selama ini fikih-fikih yang digunakan di Indonesia hasil impor dari luar negeri. Sekarang Kemenag yakin dengan kekuatan intelektual dan pemahaman keagamaan yang baik dari para cendekiawan Muslim, Indonesia juga bisa mengekspor pemikiran Islam.

Ia menerangkan, pemikiran Islam dari Indonesia bukan sekedar untuk menjawab persoalan di dalam negeri saja, tapi juga untuk menjawab isu global. Sebab, pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi di Indonesia, karena akibat pandemi terjadi perubahan fikih. Misalnya, fikih pemulasaraan jenazah korban Covid-19 dan lain sebagainya.

Ramdhani berharap melalui AICIS ini terjadi silaturahim. "Kalau ada silaturahim pasti ada pertukaran ilmu dan lain sebagainya, kemudian ada kolaborasi antar berbagai para pakar dari multidisipliner," ujarnya.

Ia menambahkan, membumikan agama adalah bagian penting dari sebuah pembentukan peradaban. Dialektika yang dibangun itu pada dasarnya untuk membumikan agama, sehingga fikih itu beradaptasi dengan kondisi masyarakat.

AICIS ke-20 yang diinisiasi Kementerian Agama (Kemenag) digelar di The Sunan Hotel, Surakarta, Jawa Tengah secara daring dan luring pada 25-28 Oktober 2021. Tahun ini, AICIS mengambil tema "Islam in a Changing Global Context: Rethinking Fiqh Reactualization and Public Policy."

Dalam forum ini, akan dibahas lebih dari 5.000 paper berisi temuan baru dalam studi Islam. Pembahas dalam AICIS merupakan para akademisi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) serta sejumlah ilmuwan dari Arab Saudi, Iran, Amerika Serikat, Inggris, Turki, Korea Selatan, dan Malaysia.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, yang tampil secara daring pada hari kedua penyeleggaraan AICIS 2021, Selasa (26/10), menyampaikan materi tentang kontekstualisasi Islam pada kebijakan publik sektor keuangan di Indonesia.

Menkeu mengatakan, kebijakan fiskal merupakan hal yang sangat penting untuk tujuan negara, yaitu pemerataan, kemakmuran, dan keadilan.

"Fiskal dalam hal ini keuangan negara atau APBN memiliki tiga implikasi atau instrumen yang sangat penting untuk alokasi, distribusi, dan stabilisasi," kata Menkeu.

Menkeu menerangkan, alat fiskal digunakan untuk membuat alokasi, bagaimana supaya mengalokasikan sumber daya dengan cara yang paling efisien. Juga digunakan untuk mempengaruhi distribusi, dalam konteks ini tidak hanya pendapatan tapi juga kekayan dan kesempatan. Selanjutnya alat fiskal digunakan untuk menjaga stabilitas perekonomian atau negara.

Menurutnya, ini semua bisa direfleksikan atau diproyeksikan dalam konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam didasarkan pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Tiga pilar ini untuk meraih tujuan yang sama dengan penggunaan alat fiskal.

"Tentunya ini dalam konteks masyarakat, habluminannas (hubungan manusia dengan manusia) harus dilandasi ukhuwah (persaudaraan) dan terikat dengan akhlak dan akidah ini sesuai prinsip Islam," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat