JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan calon jamaah haji dan umrah Indonesia bisa melaksanakan ibadah di Arab Saudi. Termasuk, jamaah yang divaksinasi Covid-19 dengan vaksin Sinovac.

Meski begitu, ia menyebut, ada syarat tambahan yang harus dipenuhi jamaah. Syarat yang dimaksud adalah karantina selama lima hari setelah tiba di Arab Saudi.

Informasi tersebut merupakan hasil koordinasi dirinya dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fauzan al-Rabiah, terkait pelaksanaan ibadah umrah.

“Beliau memang janji untuk membantu (umrah). Sekarang vaksin Sinovac bisa dipakai (untuk masuk Arab Saudi), tapi harus ada karantina selama lima hari, kemudian bisa melakukan ibadah,” kata Menkes dalam keterangan yang didapat Republika, Jumat (22/10).

Sebelumnya diberitakan, Arab Saudi menerima pendatang yang telah divaksin Sinovac ataupun Sinopharm asalkan mendapatkan booster (vaksinasi penguat) dengan salah satu dari empat vaksin yang disetujui  Saudi, yaitu Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, dan AstraZeneca. Namun, Pemerintah Indonesia terus melobi Arab Saudi, agar jamaah umrah yang hendak beribadah ke Tanah Suci dipermudah aksesnya.

Sementara itu, Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah mempertimbangkan pencetakan kartu sertifikat vaksinasi untuk calon jamaah umrah. Hal ini karena aplikasi PeduliLindungi saat ini belum bisa terkoneksi dengan sistem pengecekan Arab Saudi.

"Ini yang sedang dibahas, salah satu opsinya adalah begitu sertifikat itu sudah ada, kemudian dicetak dan katakanlah di-laminating. Itulah yang akan ditunjukkan kepada para petugas," ujar Konsul Jenderal RI di Jeddah, Eko Hartono, dalam diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis (21/10).

Ia mengatakan, saat ini aplikasi PeduliLindungi belum bisa terbaca oleh sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Padahal, salah satu syarat bisa masuk ke Tanah Suci dengan melampirkan status vaksinasi.

Selain itu,  penggunaan aplikasi PeduliLindungi dikhawatirkan membebani calon jamaah umrah. Eko menekankan, segala bentuk kendala harus dipikirkan, seperti tak semua calon jamaah umrah melek gawai. Sedangkan, jaringan bisa saja bermasalah dan tak bisa diakses melalui nomor lokal.

Maka, salah satu skema yang bisa diambil agar calon jamaah umrah tetap bisa masuk ke Tanah Suci, yakni dengan mencetak sertifikat vaksin ketimbang harus membuka lewat aplikasi PeduliLindungi.

"Kita sudah coba di lapangan untuk mencocokkan, memastikan barcode yang kita punya di PeduliLindungi bisa dibaca petugas Saudi, tapi sampai sekarang nggak bisa. Tanpa dibaca, itu nggak mungkin jamaah bisa masuk Masjidil Haram. Itu sekarang yang sedang kita bahas," kata dia.

 Ia mencontohkan, jamaah umrah asal Nigeria yang dibekali kartu kuning (Yellow Paper). Dalam kartu tersebut terdapat barcode yang menunjukkan nama, tanggal lahir, gender, hingga status vaksin seseorang.

"Datanya sederhana, nama, tanggal lahir, divaksinasi kapan, vaksinasi pertama, kedua, booster-nya kapan. Itu saja, sangat sederhana, tapi fungsional efektif. Jangan kemudian kita canggih-canggih, tapi tidak bisa digunakan, yang paling penting bisa dibaca," kata dia.

Direktur Bina Haji dan Umrah Kementerian Agama, Nur Arifin, mengatakan, pihaknya bersama Kemenkes dan PT Telkom telah menyusun strategi agar kendala soal status vaksinasi dapat terselesaikan.

"Kami buat keputusan, jamaah tidak hanya dibuat aplikasi, tapi setiap jamaah dibuat kartu. Jadi, nanti ketika ada pemindaian kartu, dilihat, juga untuk mempermudah jamaah lansia. Terutama orang yang tak terbiasa dengan teknologi, lebih mudah dengan kartu," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat