JAKARTA -- Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban mengingatkan agar tetap melakukan pengawasan kepada setiap orang yang bepergian di daerah aglomerasi Jabodetabek. Hal ini menyusul keputusan pemerintah mengeluarkan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang dari wilayah aglomerasi Jabodetabek

"Bogor dan Tangerang dikeluarkan, ini tentu tujuannya agar daerah lain tergabung dalam aglomerasi bisa turun PPKMnya , sisi baiknya bisa turun ke level dua, dan itu bagus, karena per daerah memenuhi syarat," kata Zubairi kepada Republika, Rabu (20/10).

"Namun, perlu diingat aglomerasi adalah perbatasan di berbagai daerah itu amat sangat ringan, sehingga misalnya batas Jakarta-Depok-Bekasi-Bogor, tak terlalu jelas dari penularan, intinya perlu tetap dijaga pengawasan mengenai orang yang berpergian diantara aglomerasi tersebut,” kata dia.

Sementara Ahli Epidemiologi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Dr Masdalina Pane mengkritisi dikeluarkannya Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor dari wilayah aglomerasi Jabodetabek. Menurutnya, masih adanya sikap tidak konsisten dalam penurunan level PPKM.

Seorang guru memberikan penjelasan kepada pelajar saat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di SMP Negeri 1 Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (4/10/2021). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

"Minggu terakhir sebenarnya kasus DKI naik sedikit loh. Walaupun tidak signifikan tapi harus kita waspadai setelah sebelumnya turun selama setidaknya 11 minggu dan level PPKM malah turun, ya" kata Masdalina.

Pemerintah mengeluarkan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang dari wilayah aglomerasi Jabodetabek karena angka capaian vaksinasi Covid-19 yang masih belum mencapai target. Capaian jumlah vaksinasi Covid-19 di dua daerah tersebut berdampak pada daerah lain di Jabodetabek yang tertahan untuk mengalami penurunan level PPKM.

Namun, menurut Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, pemerintah akan terus membantu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang dalam pencapaian vaksinasi Covid-19. Salah satunya, dengan penyediaan vaksin dan bantuan vaksinasi yang lebih intensif. 

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi menuturkan, mendekatkan pos-pos vaksinasi di tengah-tengah lingkungan warga menjadi salah satu terobosan yang dilakukan dalam mempercepat vaksinasi. Selain metode rutin vaksinasi yaitu berbasis fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah juga membuka alternatif lain yang bersifat massal berupa pos-pos/sentra vaksinasi yang dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat.

Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang mengatakan, vaksinasi di wilayahnya baru mencapai 57 persen karena banyak warga yang melakukan vaksinasi di wilayah lain seperti Kota Tangerang Selatan dan DKI Jakarta. Padahal, ia menilai, warga yang telah divaksinasi Covid-19 dosis satu rata-rata sudah mencapai sekitar 70 persen. 

“Beberapa camat mendata langsung warganya sudah 70 persen atau 80 persen, cuma kan secara input P-Care nya masih rendah,” kata dia.

Untuk semakin meningkatkan realisasi vaksinasi, Hendra menyebut, Satgas Covid-19 di Tangerang menggencarkan upaya penyisiran warga yang sudah dan belum divaksinasi Covid-19. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat