JAKARTA – Pemerintah fokus menyiapkan penyelenggaraan umrah pada masa pandemi Covid-19. Hal ini menyusul sinyal positif yang ditunjukkan Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali akses bagi calon jamaah umrah Indonesia.

"Alhamdulillah, kondisi pandemi di Tanah Air terus menurun, hal sama juga terjadi di Arab Saudi, kita tengah bersiap menyongsong kebijakan diizinkannya kembali jamaah Indonesia untuk beribadah umrah," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Prof Hilman Latief, saat Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 1443 H di Jakarta, Senin (18/10).

Ia menyampaikan, Kementerian Agama (Kemenag) sudah menyiapkan tujuh langkah strategis terkait penyelenggaraan umrah pada masa pandemi Covid-19. Pertama, koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait upaya negosiasi diizinkannya jamaah umrah dari Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah.

"Kami juga meminta Konsul Haji dan Umrah KJRI Jeddah untuk terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait perkembangan kebijakan penyelenggaraan umrah," ujarnya. Koordinasi juga dilakukan dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Kerajaan Arab Saudi di Jakarta.

Langkah kedua, lanjut Hilman, dilakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait perkembangan vaksinasi bagi jamaah umrah, seperti kemungkinan vaksinasi booster bagi jamaah umrah, dan pembukaan akses data sertifikat vaksin.

"Saat ini, Kemenkes RI sedang melakukan negosiasi intensif dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi agar vaksinasi Sinovac dapat diterima tanpa menggunakan vaksinasi booster," katanya.

Langkah strategis ketiga, menurut Hilman, yakni membentuk Tim Manajemen Krisis Haji dan Umrah Tahun 1443 H. Tim ini terdiri atas perwakilan dari Kemenag, Kemenkes, Kemenlu, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Langkah keempat, mengirimkan surat edaran ke seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk melaporkan update data jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya yang telah divaksinasi dan siap berangkat.

Adapun langkah strategis kelima adalah integrasi aplikasi. Selama ini, sistem informasi dan data penyelenggaraan umrah terfasilitasi dalam Sistem Komputerisasi Terpadu Umrah dan Haji (Siskopatuh). Namun, aplikasi ini tidak merekam data vaksinasi Covid-19 jamaah umrah.

Padahal, data sertifikat vaksin menjadi salah satu syarat yang diberlakukan Arab Saudi. Data tersebut adanya di aplikasi Kemenkes yang disebut PeduliLindungi.

Menurut Hilman, proses integrasi sistem agar bisa menyajikan data yang dibutuhkan Arab Saudi dan dibaca melalui kode QR, terus dibahas Kemenag dan Kemenkes. “Pembahasan juga dilakukan dengan pengelola aplikasi Tawakkalna milik Arab Saudi," ujar Hilman.

Sedangkan langkah keenam, yakni menyusun skema penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19. Dalam hal ini, sudah ada rancangan konsep skema penyelenggaraan umrah 1443 H, di antaranya pemberangkatan atau kepulangan jamaah akan dilaksanakan secara terpadu melalui satu pintu dari Bandara Soekarno-Hatta.  

Pelaksanaan PCR bagi jamaah umrah sebelum keberangkatan akan dilakukan secara terpadu dan jamaah dikarantina di asrama haji sebelum keberangkatan dan sesampainya di Tanah Air. Sementara aplikasi PeduliLindungi akan berintegrasi dengan aplikasi Tawakalna dan Siskopatuh guna memudahkan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Skema lainnya, perubahan biaya referensi perjalanan ibadah umrah mengikuti perkembangan dan biaya protokol kesehatan di kedua negara.

Adapun langkah strategis ketujuh, yakni review dan revisi regulasi. "Kami bersama asosiasi PPIU juga tengah menyusun revisi KMA tentang biaya referensi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah," kata Hilman.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat