KUNMING -- Lebih dari 100 negara menandatangani Deklarasi Kunming di Cina, Rabu (13/10). Mereka berjanji untuk menjadikan perlindungan lingkungan sebagai inti dari kebijakan pemerintah mereka. Tapi semuanya tidak menetapkan target spesifik dalam upaya mencegah kepunahan massal.

Dalam Pertemuan Keanekaragaman Hayati PBB yang digelar di Kota Kunming, Cina, Menteri Lingkungan Cina Huang Rungqiu mengatakan deklarasi yang diadopsi negara-negara itu adalah dokumen politik. Menurutnya, deklarasi ini bukan perjanjian internasional yang mengikat.

Deklarasi Kunming menyerukan semua sektor ekonomi global mengambil “aksi darurat dan terpadu” yang mencerminkan keanekaragaman hayati. Tapi, isu-isu penting seperti mendanai konservasi negara miskin dan menerapkan rantai pasokan ramah keanekaragaman hayati akan dibahas kemudian.

Saat ini kepunahan spesies flora dan fauna melaju dengan kecepatan tertinggi dalam 10 juta tahun. Politisi, ilmuwan dan pakar mencoba meletakan dasar-dasar untuk perjanjian baru yang bertujuan menyelamatkan keanekaragaman hayati.

Dalam perjanjian sebelumnya yang ditandatangani di Aichi, Jepang, pada 2010 lalu, pemerintah di seluruh dunia menyepakati 20 target. Target tersebut bertujuan memperlambat kepunahan massal dan melindungi keanekaragaman hayati pada tahun 2020. Tidak satu pun target itu yang tercapai.

Inti usaha menyelamatkan alam adalah dari desakan PBB pada pemerintah di seluruh dunia untuk melindungi dan memelihara 30 persen wilayah mereka pada 2030. Sejauh ini Cina sebagai tuan rumah pertemuan mendukung target yang dikenal sebagai “30 by 30” itu.

"Deklarasi ini mengacu pada target '30 by 30' tapi tidak mengindikasi apakah Beijing setuju atau tidak," kata penasihat senior iklim organisasi lingkungan Greenpeace, Li Shuo, Rabu (13/10).

Janji melindungi 30 persen wilayah dapat menjadi tekanan yang terlalu berat bagi Cina. Sekitar 10 ribu cagar alam di negara itu mencakup 18 persen luas wilayahnya. 

"Ada akademisi yang mengatakan, 24 persen atau  25 persen wilayah mungkin masih masuk akal.  Tapi untuk mencapai 18 persen saja menjadi sudah tantangan, apalagi 30 persen yang mungkin akan sulit," kata pakar biologi konservasi yang menghadiri pertemuan, mewakili China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation, Alice Hughes.

Ia menambahkan target ini juga bukan berarti “satu untuk semua”. Alasannya, di negara seperti Indonesia dan Brasil, target 30 pesen justru akan meningkatkan pengrusakan hutan.

Sekretaris Eksekutif Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB (CBD) Elizabeth Mrema menurunkan pentingnya adopsi target spesifik 30 persen. "Kita harus tetap ingat, kita harus fokus pada hasil keanekaragaman hayati bukan wilayah spasial," katanya. 

Tak berpegalaman

Terlepas dari sejumlah pertanyaan mengenai target tersebut beberapa aktivis mengeluhkan perbedaan pandang tentang kata-kata di dalam deklarasi justru mengalihkan perhatian para delegasi. Padahal, tindakan darurat harus segera diambil.

Rancangan pertama deklarasi yang dirilis bulan Agustus lalu memasukan slogan politik yang terkait Presiden Cina Xi Jinping. Hal ini menyebabkan ketegangan.  Para kritikus mengatakan, Cina tidak berpengalaman dalam menggiring perjanjian internasional sampai ke kesimpulan.

Setelah mendapat respon dari 40 negara lebih,  barulah slogan Xi  “air yang jernih dan pegunungan yang rimbun” dihapus dari teks deklarasi. Tapi konsep “peradaban ekologis” Cina tetap dipertahankan. Sumber mengatakan, banyak pihak yang mengeluh terutama Jepang yang menyatakan Cina mendorong deklarasi ini tanpa diskusi yang memadai. 

"Pada dasarnya mereka merasa tidak cukup waktu untuk berkonsultasi mengenai beberapa hal dalam deklarasi," kata Hughes.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat