JAKARTA — Meski situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air sudah membaik, Pemerintah Arab Saudi belum juga membuka pintu bagi jamaah umrah Indonesia. Karena itu, sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk segera melobi Arab Saudi.

Desakan itu salah satunya disampaikan Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj. Menurut dia, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas seharusnya memanfaatkan momentum turunnya kasus Covid-19 di Indonesia untuk melobi Pemerintah Arab Saudi. "Menteri Agama semestinya bertindak lebih cepat dan gesit menyikapi hal ini," ujar Mustolih kepada Republika, Rabu (6/10).

Dalam pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, Menag tak perlu menunggu akhir tahun untuk melobi Saudi. Sebab, kondisi saat ini merupakan momentum tepat untuk meyakinkan dan menunjukkan fakta yang baik tersebut kepada Pemerintah Arab Saudi.  

"Sebab kabar yang berkembang, Menag baru akan ke Arab Saudi pada akhir tahun nanti," katanya.

Menurut dia, jika informasi ini benar, sangat disayangkan karena dikhawatirkan momentum tren penurunan kasus Covid-19 ini akan berlalu begitu saja. Padahal, kondisi sekarang merupakan momen emas sebagai bahan diplomasi.

"Pasalnya, berdasarkan ulasan para ahli, ada potensi ancaman gelombang ketiga penularan Covid-19 pada akhir tahun nanti," katanya.

Jika prediksi itu benar terjadi, momen emas seperti saat ini akan terlewat begitu saja dan persoalan umrah bisa makin rumit.

Dalam pandangan Mustolih, pemberangkatan jamaah umrah pada masa ini setidaknya memiliki tiga dimensi penting. Pertama, jutaan umat Islam saat ini sangat berharap dapat kembali beribadah ke Tanah Suci. Hal itu merupakan pengejawantahan dari hak dasar warga negara yang dilindungi dan dijamin konstitusi.

Kedua, dia melanjutkan, penyelenggaraan umrah merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi, yakni di sektor wisata religi. Ketiga, jika umrah kembali bisa berjalan, akan menjadi bukti di pentas internasional bahwa Indonesia mampu mengendalikan Covid-19 dan bisa bangkit dari krisis kesehatan.

“Tiga hal itu seharusnya menjadi visi dan target pemerintah dalam memandang persoalan umrah sehingga lebih serius lagi berupaya meyakinkan otoritas Arab Saudi,” ujar dia.

Desakan kepada pemerintah untuk lebih intensif melobi Saudi juga disampaikan Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. "Kebijakan seperti ini harusnya bisa dikomunikasikan dengan pihak Saudi sehingga jamaah asal Indonesia dapat kembali beribadah dan melaksanakan umrah di Masjidil Haram," kata dia.

Menurut Syarief, pemerintah harus bisa meyakinkan Saudi dengan menunjukkan data bahwa Indonesia telah dapat menurunkan angka penularan Covid-19 secara signifikan. Ia optimistis, Saudi akan sangat mempertimbangkan posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Sementara, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Nur Arifin mengatakan, pihaknya terus mengupayakan pembicaraan dengan Arab Saudi terkait umrah. Terakhir, pada pengujung September lalu, Kemenag melakukan pertemuan dengan Duta Besar (Dubes) Arab Saudi di Jakarta.

"Kami sudah tiga kali berkunjung ke Kedutaan Besar Arab Saudi di Kuningan. Di situ dibahas potensi umrah. Intinya, Dubes sangat memberi perhatian terhadap jamaah umrah Indonesia," kata Arifin kepada Republika, Rabu.

Mengenai rencana kunjungan Menag ke Arab Saudi, dia mengatakan, keberangkatan Menag tinggal menunggu waktu, yakni menanti izin dari Presiden Joko Widodo.

"Mudah-mudahan izin dari Presiden sudah clear, insya Allah. Ini beberapa kali memang sempat tertunda," ujar Arifin.

Dia melanjutkan, dari beberapa kali pertemuan antara Kemenag dan Dubes Arab Saudi diperoleh gambaran bahwa hubungan antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sangat mesra dan harmonis.

Selama ini Kedubes Arab Saudi ikut memonitor kondisi dan perkembangan wabah Covid-19 di Indonesia dan menilai positivity rate Covid-19 di Indonesia sudah sangat bagus.

"Dubes Saudi menyebut, aturan yang berlaku untuk umrah ini semata-mata karena unsur kehati-hatian. Mereka memohon untuk dimaklumi. Saudi sebagai negara berdaulat ingin melakukan langkah-langkah kehati-hatian," kata Arifin.

Ia juga menyebut, pemerintah terus mengupayakan pembicaraan dengan Arab Saudi terkait umrah. Upaya itu tak hanya dilakukan di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. “Melalui KJRI di Jeddah, rapat dan pertemuan terus dilakukan dengan Kementerian Haji dan Umrah Saudi,” katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat