Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Kayu Agung - Palembang (Kapal) di Desa Babatan Saudagar, Pemulutan, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Rabu (8/9/2021). Pembangunan JTTS Ruas Palembang-Betung saat ini telah mencapai 18 p | ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/rwa.

Ekonomi

Proyek Jalan Tol Trans Sumatra Berlanjut

Kementerian BUMN memastikan dukungan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra.

JAKARTA  — PT Hutama Karya (Persero) saat ini masih terus melanjutkan proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sepanjang 1.065 kilometer (km). Hutama Karya optimistis proyek tol tersebut dapat rampung pada 2023.

"Kami sedang membangun sepanjang 1.065 km. Sepanjang 531 km sudah beroperasi dan sisanya Insya Allah selesaikan awal 2023," kata Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto dalam National Webinar HK Academy, Kamis (9/9).

Kehadiran JTTS dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatra. Menurut dia, biaya logistik bisa turun dan antardaerah terkoneksi dengan baik.

JTTS sangat visibel untuk mengembangkan perekonomian Sumatra. Terlebih Sumatra salah satu pulau besar di Indonesia yang memiliki potensi gas, minyak, pertanian subur, karet, kelapa sawit, hingga pantai dengan alam yang indah berpotensi menjadi tujuan wisata.

Strategi pemerintah apabila infrastruktur layak secara finansial maka didorong kepada swasta untuk dikembangkan. Lalu, jika tidak layak secara finansial maka Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didorong untuk membangunnya.

Hutama Karya menerima penyertaan modal negara (PMN) tahap I Tahun Anggaran 2021 senilai Rp 6,2 triliun pada Senin (30/8). Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan, PMN tersebut akan digunakan untuk memenuhi porsi ekuitas dalam mempercepat penugasan pembangunan JTTS.

Tjahjo mengatakan, PMN yang telah diterima perusahaan akan digunakan untuk tiga ruas JTTS. Ia menjelaskan, hal tersebut juga sesuai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

PMN sebesar Rp 6,2 triliun akan dialokasikan untuk percepatan pembangunan tol ruas Sigli-Banda Aceh sebesar Rp 3,092 triliun, ruas Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu sebesar Rp 2,702 triliun, dan ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sebesar Rp 414 miliar.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by PT Hutama Karya (Persero) (hutamakarya)

 

Selain menerima PMN tahap I, Tjahjo mengatakan, Hutama Karya juga tengah mengusulkan penambahan PMN 2021 Tahap II dan III sebesar Rp 19 triliun. PMN tahap kedua akan digunakan untuk mengoptimalkan pembangunan di delapan ruas JTTS.

Delapan ruas tol tersebut, yakni Medan-Binjai, ruas Pekanbaru-Dumai, ruas Binjai-Langsa seksi Binjai-Pangkalan Brandan, ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, ruas Simpang Indralaya-Muara Enim, ruas Kisaran-Indrapura, ruas Sigli-Banda Aceh, dan ruas Pekanbaru-Pangkalan.

Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengharapkan, Hutama Karya dapat menyelesaikan target pembangunan JTTS tahap I hingga 2024. "Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah memberikan dukungan teknikal dan pendanaan," kata Kartika.

Kartika mengatakan, dari sisi pendanaan, pemerintah sudah memberikan PMN tahap I pada 2021 sebesar Rp 6,2 triliun. Dia memastikan, pemerintah juga telah memproses penambahan PMN hingga Rp 19 triliun pada akhir 2021.

JTTS juga akan dibangun dengan pendanaan dari Sovereign Wealth Fund (SWF). Ia mengharapkan, upaya tersebut dapat memberikan alternatif pendanaan dalam pembangunan JTTS.

Kartika yakin JTTS akan memberikan multiplier effect sebesar 1,7 kali terhadap perekonomian nasional. "Ini dapat meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) 2,2 persen dan berkontribusi menciptakan lapangan kerja di daerah," ujar Kartika.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyarankan Hutama Karya sedini mungkin melibatkan pemerintah daerah. Khususnya untuk mempersiapkan kawasan perhatian investasi dari JTTS. "Khususnya dalam membangun feeder dari jalan tol (JTTS) ke kawasan perhatian investasi (KPI)," kata Hatta.

Hatta mengatakan, potensi JTTS akan lebih optimal apabila Jembatan Selat Sunda dibangun. Dengan begitu, akan mendorong migrasi industri di Jawa yang padat ke Sumatra.

Hatta mengatakan, pemerintah daerah harus terus didorong untuk melakukan hal tersebut. Menurut dia, hal tersebut bukan kewajiban pemerintah pusat, melainkan juga daerah agar lebih cepat tanggap dalam menangkap potensi yang besar.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat