JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan, per Selasa (7/9) siang, sebanyak 25 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) siap melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Terkait hal itu, Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan agar mereka tetap menjaga protokol kesehatan (prokes).

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag, Prof Suyitno, mengatakan, ada tiga substansi dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang Penyelenggaraan Perkuliahan PTKI Tahun Akademik 2021/ 2022 Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Masa Pandemi Covid-19.

"Pertama, perkuliahan tatap muka terbatas itu dilakukan dengan memprioritaskan mahasiswa semester satu dan semester tiga serta mahasiswa praktikum yang tidak memungkinkan melakukan daring," kata Suyitno kepada Republika, Selasa (7/9).

Ia menerangkan, alasan memilih mahasiswa semester I dan III karena mereka belum pernah kuliah di kampus sejak pandemi Covid-19. Karena itu, mereka diberi kesempatan melihat kampus. Jangan sampai dalam sejarah hidupnya tidak pernah kuliah langsung di kampusnya.

Suyitno juga menerangkan, jumlah mahasiswa yang melakukan PTM terbatas menggunakan presentasi level PPKM. Misalnya, di luar Pulau Jawa dan Bali, jika kampusnya berada di wilayah PPKM Level 3, PTM terbatas diikuti paling banyak 25 persen mahasiswa semester I dan III.

"(Substansi kedua) memastikan harus melibatkan Satgas Covid-19 setempat, sebab Satgas Covid-19 setempat yang paling tahu risiko kalau dilakukan PTM terbatas," ujarnya.

Adapun substansi ketiga dari Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu, menurut Suyitno, yakni harus menjalankan rambu-rambu prokes. Artinya, penggunaan masker, tempat mencuci tangan, dan sarana prasarana pendukung prokes Covid-19 harus ada.

Salah satu PTKI yang siap, bahkan mulai menggelar PTM terbatas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. "Tapi tidak semua mahasiswa kuliah (ke kampus) karena kalau semuanya (ke kampus) nanti potensi (terpapar Covid-19) ada," kata Rektor UIN Mataram, Prof Masnun Tahir.

Ia menerangkan, hanya mahasiswa semester I dan III yang diizinkan melaksanakan perkuliahan di kampus. Sebab, mereka belum pernah melihat kampus akibat pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun lalu.

Ia menyampaikan, sebelumnya UIN Mataram sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Mataram dan melakukan evaluasi terkait PTM terbatas. Selain itu, PTM terbatas juga dilakukan dengan prokes ketat dan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 serta pihak terkait. 

“Di kampus disediakan fasilitas untuk menjaga prokes, misalnya fasilitas cuci tangan, pengukur suhu tubuh dan lain sebagainya,” katanya. 

Dalam pandangan Pembina Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam (AYPI), Afrizal Sinaro, sejatinya penerapan PTM maupun PJJ tidak akan menjadi masalah besar, terutama bagi mahasiswa yang seharusnya sudah mampu belajar mandiri. PTM, kata dia, kemungkinan hanya diperlukan bagi jurusan-jurusan yang lebih banyak memerlukan praktikum, seperti jurusan kedokteran, teknik, dan lainnya. 

“Kalau masih ada kampus yang tidak melakukan PTM, mungkin rektornya trauma atau punya rasa takut yang berlebihan alias parno,” ujarnya.

Menurut dia, yang perlu diperhatikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau pemerintah adalah memaksimalkan strategi perkuliahan untuk mengejar ketertinggalan materi perkuliahan selama pandemi.  

Sementara itu, Pengamat Pendidikan Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah mengatakan, seharusnya perguruan tinggi dapat melakukan PTM terbatas. Menurut dia, mahasiwa dan dosen lebih siap melaksanakan PTM dibandingkan siswa dan guru. 

"Dengan berada di kampus, mahasiswa akan merasakan kultur akademik yang identik dengan belajar, buku dan perpustakaan, sementara di rumah mungkin hanya bermain-main," kata Jejen.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat