Petugas saat melakukan perawatan tanaman hidroponik dengan menggunakan barang bekas di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, Selasa (9/4). Budidaya tanaman sayur dan hias itu dilakukan dalam rangka program pertanian perkotaan (urban farming) untuk menghijaukan | Republika/Putra M. Akbar

Jakarta

Ekspor Pemprov DKI Naik Saat PPKM

Kenaikan ekspor dinikmati perusahaan swasta, bukan Pemprov DKI.

JAKARTA – Angka ekspor DKI Jakarta year on year (yoy) naik 4,2 persen pada Juli 2021. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI, Elisabeth Ratu Rante Allo, mengatakan, sektor utama pendorong ekspor Jakarta adalah industri pengolahan yang mencapai 96,8 persen dari total ekspor.

Sementara itu, ekspor komoditas utama juga meningkat pesat dengan mencatatkan pertumbuhan tertinggi (yoy). "Di antaranya, lemak dan minyak hewani yang naik 230,5 persen. Lalu, produk kimia naik 46,7 persen," kata Elisabeth di Jakarta, Ahad (5/9).

Dia menjelaskan, ekspor mesin dan peralatan listrik juga naik tinggi mencapai 27,9 persen, diikuti kendaraan dan bagiannya meningkat 18,5 persen. Termasuk juga barang rajutan yang ikut menyumbang kenaikan 13,5 persen.

Kenaikan itu, menurut Elisabeth, merupakan bukti kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang menjaga ekonomi di bidang ekspor tetap berjalan lancar, meski harus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Level 4 untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Operasi sektor perusahaan industri yang berorientasi ekspor tetap dapat beroperasi (selama PPKM) dengan protokol kesehatan yang ketat melalui Keputusan Gubernur No 875 Tahun 2021," jelas Elisabeth.

Dia menjelaskan, Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Nomor 356 Tahun 2021 turut mendorong aktivitas industri berbasis ekspor tidak terganggu selama PPKM. Elisabeth pun mengeklaim, kenaikan ekspor ikut memengaruhi ekonomi sektor riil di Ibu Kota. "Juga mampu menjaga daya beli masyarakat melalui upah tenaga kerja," ujarnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, Buyung Airlangga, mengatakan, eskpor yang naik yoy 4,2 persen pada Juli 2021, turut memberi pemasukan sektor swasta sebesar 853,8 juta dolar AS atau sekitar Rp 12,176 triliun. "Tetapi, saya melihat angka ekspor itu karena banyak faktor, bukan hanya kebijakan internal (Pemprov DKI)," kata Buyung.

Dia menjelaskan, beberapa faktor tersebut terdiri atas permintaan luar negeri hingga faktor pergantian musim. Karena itu, pihaknya tidak bisa memastikan penyebab pasti kenaikan ekspor DKI di tengah penerapan PPKM tersebut. "Angka eskpor impor memang cenderung dinamis," kata Buyung.

Menurut Buyung, kenaikan permintaan lemak dan minyak hewani atau nabati yang naik 230,5 persen, menyumbang angka eskpor 64,9 juta dolar AS atau sekitar Rp 925,59 miliar. Selain itu, produk bahan kimia juga naik 46,7 persen dengan nilai 40,4 juta dolar AS atau sekitar Rp 576,17 miliar.

"Kalau industri domestik kuat, berjalan dengan baik, besar kemungkinan, selain bisa merespons dalam negeri juga merespons luar negeri," tuturnya.

Buyung menambahkan, terdapat 10 negara tujuan ekspor komoditas dari DKI yang mengalami kenaikan. Di antaranya, Hong Kong naik 66,5 persen, Cina (60 persen), Filipina (28 persen), Thailand (10,6 persen), dan Australia (4 persen).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by BPS DKI Jakarta (bpsdkijakarta)

Tak berpengaruh

Anggota Komisi B DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, tidak gembira dengan capaian Pemprov DKI itu. Dia malah mengkritisi kenaikan realisasi ekspor DKI YoY pada Juli lalu. Dia menyebut, kenaikan perbandingan Juli 2021 dari Juli 2020 memang kabar menggembirakan.

Namun, pihaknya tidak melihat ada dampak signifikan dari kenaikan ekspor tersebut. "APBD DKI tidak naik signifikan dari ekspor. Artinya, kenaikan ekspor itu lebih dinikmati oleh swasta bukan pemerintah," jelas politikus PDIP tersebut.

Alih-alih dari ekspor, lanjut Gilbert, pemasukan APBD DKI yang terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor, reklame, restoran, hingga pajak hotel. Sedangkan, realisasi eskpor hampir tidak berdampak bagi APBD.

“Jadi, mungkin itu memang dari DKI, tapi lebih kepada pendapatan sektor swasta. Sedangkan, untuk APBD DKI tidak berdampak," kata Gilbert.

Kendati demikian, menurut Gilbert, jika Pemprov DKI bisa membantu kenaikan ekspor, bisa berpengaruh terhadap angka cadangan devisa yang bisa terjaga dan malah meningkat. "Pajak mungkin masuk ke DKI dari ekspor, tapi tidak terlalu besar juga. Karena, pajak ekspor kan cenderung ditanggung juga oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah ekspor," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat