OLEH IMAS DAMAYANTI

Penyimpangan orientasi seksual kini telah menjadi sesuatu yang legal utamanya di Eropa. Padahal, dalam kaca mata Islam, para pelaku hubungan sejenis tidak dibenarkan.

Meski demikian, para ulama saling berselisih pendapat dalam menentukan hukuman bagi orang-orang yang melakukan hubungan intim sesama jenis. Sanksi tersebut diberikan lantaran tindakan semacam ini merupakan penyimpangan yang dilarang dalam Islam.

Prof Huzaemah Tahido Yanggo dalam buku Problematika Fikih Kontemporer menyampaikan, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan jenis hukuman bagi pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Pendapat pertama mengatakan, para pelaku homoseksual harus dibunuh. Pendapat ini dianut oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yakni An-Nashir dan Qasim bin Ibrahim, hingga ulama klasik seperti Imam Syafii’.

Argumentasi mereka berdasarkan hadits riwayat Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, “Siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Luth (perbuatan homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya karena perbuatan itu.”

Adapun pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Syafii. Dalam pendapatnya yang populer, Imam Syafii menyebut bahwa pelaku penyimpangan seksual demikian harus dirajam tanpa membedakan apakah pelakunya itu masih bujangan ataukah sudah menikah.

Pendapat kedua ini juga dikemukakan oleh Said bin Musayyab, Atha’ bin Rabah, Hasan Abu Qatadah, Al-Nakhai, Sufyan Al-Sauri, Abdurrahman Al-Auzai, Abi Thalib, Imam Yahya, dan sebagian ulama dari kalangan madzhab Syafii’. Ulama-ulama tersebut menetapkan bahwa sanksi terhadap pelaku homoseksual pria itu sama dengan hukuman zina.

Mereka berpendapat bahwa kepada pelakunya diberlakukan hukuman zina, yaitu cambuk bagi yang masih bujangan dan dirajam (dilempar dengan batu hingga wafat) bagi mereka yang sudah menikah. Argumentasi yang mereka ajukan, kata Prof Huzaemah, adalah bahwa perbuatan homoseksual dalam bentuk penyimpangan demikian termasuk ke dalam kategori perbuatan zina.

Sejumlah warga dan alim ulama melakukan aksi penolakan LGBT, di depan Masjid Al Ishlah, Depok, Jawa Barat, Rabu (15/1/2020). Aksi tersebut untuk menolak keberadaan lesbi, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Kota Depok. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/hp. - (ASPRILLA DWI ADHA/ANTARA FOTO)

SHARE    

Imam Nawawi Al-Bantani juga mengelompokkan tindakan penyimpangan seksual sesama jenis ini sebagai zina. Hal ini terutama dikaitkan dengan Surah Al-Mukminun ayat 5-7, Allah berfirman, “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

Dijelaskan bahwa dalam ayat ini dan ayat sebelumnya, Allah SWT telah menjelaskan bahwa kebahagiaan seseorang hamba Allah SWT itu amat tergantung pada pemeliharaan kemaluannya dari berbagai penyalahgunaan. Agar dia tidak termasuk ke dalam orang-orang yang tercela.

Maka, kata Prof Huzaemah, menahan hawa nafsu jauh lebih ringan daripada menanggung akibat buruk dari perbuatan zina ataupun berhubungan intim sesama jenis. Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah SAW agar menyampaikan perintah itu kepada umatnya agar mereka menjaga pandangannya dengan cara memejamkan mata dan memelihara kemaluannya.

Adapun pendapat ketiga adalah menyatakan bahwa hukumannya diserahkan kepada penguasa. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah, Muayyad Billah, Murtadha, yang keduanya ahli fikih Syiah dan Imam Syafii dalam riwayat yang lain. Prof Huzaemah menjelaskan, ulama-ulama tersebut berpendapat pelaku homoseksual dapat dikenakan sanksi oleh penetapan hukuman oleh penguasa.

Pandangan ini menilai, perbuatan kaum homoseksual tersebut tidak dikategorikan ke dalam perbuatan zina, maka hukumannya pun tidak disamakan dengan hukuman zina.

Menurut As-Syaukani, pendapat pertama yang kuat sebab berdasarkan nash shahih, pendapat kedua lemah karena hadis yang digunakannya lemah. Sementara itu, pendapat ketiga dipandang lemah karena bertentangan dengan nash yang telah menetapkan hukuman mati, bukan ta’zir.

Wallahu a’lam.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat