JAKARTA—Forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II menyetujui Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan koalisi pemerintah. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menuturkan, partai matahari terbit bercita-cita untuk memberikan kebaikan dengan bergabung ke koalisi pemerintah.

"Rakernas menyetujui Partai Amanat Nasional untuk bergabung di barisan partai koalisi pemerintah dalam rangka memberikan kebaikan, dalam rangka membawa kebaikan dan manfaat buat masyarakat bangsa dan negara," kata Viva Yoga di Rumah PAN, Jakarta, Selasa (31/8). 

Ia mengeklaim, seluruh DPW sudah memberikan persetujuan terhadap keputusan ini. Selain persetujuan bergabung dalam koalisi pemerintah, Rakernas II PAN juga menyepakati pemberian kewenangan penuh kepada Ketua Umum Zulkifli Hasan untuk memutuskan langkah strategis dalam penentuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024.

Keputusan ketiga Rakernas II mengamanatkan struktur mempercepat konsolidasi internal sampai ke tingkat desa dalam rangka persiapan pemilu. 

Bakal calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (kiri) bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat pemberian berkas dukungan dari PAN di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu (12/8/2020). - (RENO ESNIR/ANTARA FOTO)

SHARE    

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku merasa terhormat bergabung dengan koalisi pemerintah. Dalam pidatonya di Rakernas II, Zulhas menceritakan pertemuannya dengan partai koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"Suatu kehormatan bagi kami diajak, diminta menyampaikan pikiran-pikiran. Tapi karena baru pertama kali kemarin diundang, ya saya bicaranya nggak banyak, walaupun di kepala saya banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Tapi ya karena baru pertama, ramai-ramai," tutur Zulhas, panggilan Zulkifli Hasan.

Zulhas menjelaskan kalau dihubungi Sekretaris Kabinet Pramono Anung enam hari sebelum pertemuan. Awalnya, Zulhas mengaku tidak tahu akan ada pertemuan petinggi partai dengan Jokowi. "Saya baru tahu malam sebelum pertemuan, besoknya itu, saya sudah mau tidur, Eddy Soeparno Sekjen PAN telepon, 'Tum, kita diundang ini ketua-ketua partai koalisi dan sekum hadir', oh ya oke," ujarnya.

Zulhas mengatakan ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain, persoalan Covid, ekonomi, dan hubungan pusat-daerah. Oleh karena itu, menurut Zulhas, setelah 23 tahun hasil amendemen itu perlu dievaluasi, termasuk menentukan arah demokrasi.

"Ada juga yang mengatakan, wah kita cocoknya perlu demokrasi terpimpin, ada yang bicara gitu. Saya menyampaikan, kalau mau dikasih istilah, jelas dong sila keempat itu 'kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartan perwakilan'. Jadi kalau mau kita ini memang demokrasi yang musyawarah, demokrasi dimusyawarahkan, dipimpin oleh orang yang punya hikmah. Nah hikmah itu ilmunya cukup, imannya kuat, sehingga punya wisdom, punya kebijaksanaan," tuturnya.

Zulhas mengatakan, setelah masing-masing pimpinan partai menyampaikan pikirannya, kemudian dilanjutkan dengan presiden. Pertemuan ditutup dengan makan malam. "Tapi apa pun itu saya diundang, tentu kehormatan bagi PAN," ujar Zulhas.

Ketum PAN dua periode itu mengeklaim tidak ada pembahasan terkait jatah menteri yang bakal didapatkan partai pemilik 44 kursi DPR ini setelah bergabung dengan pemerintah. "Waduh, kita nggak bahas itu sama sekali," kata Zulhas.

Wakil Ketua MPR itu menyebut kader PAN siap jika diberi tugas oleh Presiden Jokowi di posisi manapun. "PAN ini di manapun kalau ditugaskan siap saja, kalau tidak (diberi jatah menteri) siap juga," tegasnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat