OLEH NAWIR ARSYAD AKBAR, HAURA HAFIZHAH

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sepertinya tidak akan pernah bisa ‘move on’ dari kekalahan telak mereka pada Pemilu 2009. Sampai saat ini pun dugaan kecurangan dalam pemilu yang dimenangkan Partai Demokrat itu terus diungkit oleh elite PDIP termasuk oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat menggelar pertemuan dengan pengurus DPP Partai Gerindra, Selasa (24/8).

"Dari sejarah itu kita belajar juga dengan Pemilu 2009 itu ternyata kita bisa melihat, ketika demokrasi menghalalkan segala cara," ujar Hasto dalam pertemuan dengan pengurus DPP Partai Gerindra di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/8).

Halalkan segala cara yang dimaksud Hasto, mulai manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) dan elemen dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan pengurus partai. Juga, adanya upaya yang menggunakan program bantuan sosial (bansos) untuk tujuan elektoral.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menggelar pertemuan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/8). - (Nawir Arsyad Akbar/Republika)

SHARE    

"Dan demokrasi mengunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu itu, menjadi evaluasi bersama," ujar Hasto.

Di samping itu, Hasto mengatakan bahwa pertemuan dengan Partai Gerindra menjadi kenangan tersendiri. Sebab kedua partai pernah berkoalisi mengusung Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto di pemilihan presiden (Pilpres) 2009.

"Dengan kunjungan ini langsung bernostalgia pada tahun 2009 lalu, pasangan Mega-Prabowo saat itu kita bekerja sama," ujar Hasto.

Pada 2009, Sekjen PDIP saat itu, Pramono Anung mengatakan, adanya modus manipulasi memasukkan data fiktif dalam DPT Pemilu Legislatif 2009. Manipulasi terjadi di satu daerah pemilihan (dapil) yang meliputi Ngawi, Trenggalek, Magetan, dan Pacitan.

Pada 2009 pula, sebagian mantan anggota KPU menjadi pengurus Partai Demokrat. Di antaranya adalah Anas Urbaningrum yang didapuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan Andi Nurpati yang menempati posisi Ketua Divisi Hubungan Eksternal Luar Negeri dan LSM Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY didampingi para kader menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait ditolaknya hasil KLB Deli Serdang oleh Kementerian Hukum dan HAM, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (31/3/2021). - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Adapun pada Pemilu 2009, Demokrat menjadi pemenang dengan perolehan lebih dari 21 juta suara. Sedangkan, Partai Golkar dan PDIP mengekor di bawahnya.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menanggapi Hasto yang masih menyinggung hasil Pemilu 2009. Menurutnya, Hasto sebaiknya fokus saja dengan agenda partainya.

"Gaya politik post truth yang dikembangkan Hasto adalah bentuk distorsi demokrasi, hanya menjadi benalu reformasi," ujar Kamhar lewat keterangan tertulisnya, Rabu (25/8).

Justru sebaliknya, kata Kamhar, banyak jejak digital yang menyebut Hasto mengintervensi anggota KPU dalam kasus yang menyeret kadernya, yakni Harun Masiku. Termasuk adanya pertemuan politisi PDIP dengan anggota KPU yang terlibat.

"Hasto mestinya membantu menghadirkan Harun Masiku, sudah bertahun-tahun tak ketemu. Ini semakin memperburuk citra pemerintah dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," ujar Kamhar.

Ia juga mengklarifikasi pernyataan Hasto yang menyebut adanya elemen KPU yang menjadi pengurus partai pada Pemilu 2009. Andi Nurpati yang sebelumnya masuk dalam kepengurusan Partai Demokrat bukan lagi merupakan anggota KPU saat itu.

Hal yang lumrah jika mantan anggota KPU masuk ke partai politik tertentu. Hasto dinilainya picik jika menilai hal tersebut sebagai upaya partai politik menunggangi KPU dalam sebuah kontestasi.

Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Wahyu Setiawan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka mantan Caleg PDIP Harun Masiku dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024. - (ANTARA FOTO)

SHARE    

"Terlalu picik jika Hasto memberi stigma KPU ditunggangi pada masa itu. Fenomenanya saat ini, justru banyak mantan komisioner KPU di berbagai daerah masuk PDIP," ujar Kamhar.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menanggapi pernyataan terkait pernyataan Hasto yang menyindir Demokrat menghalalkan segala cara pada Pemilu 2009. Menurutnya, perang urat saraf antara partai PDIP dan Demokrat sulit berakhir.

"Ketegangan dan saling menyalahkan sebetulnya biasa. Sebab, dua partai ini sama sama pernah berkuasa, sama sama pernah meninggalkan legacy, sama sama pernah menjadi partai oposisi dan partai the rulling party (partai penguasa)," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (25/8).

Kemudian, ia melanjutkan koalisi partai PDIP dan Demokrat juga nampaknya sulit terjadi, ini mungkin bukan soal tentang PDIP dan Demokrat. Namun, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati.

"Ya saya lihat ini bakal kelam terus. Partai PDIP dan Demokrat perangnya akan sulit berakhir," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat