JAKARTA — Penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) masih menunggu kepastian pengiriman jamaah dari Tanah Air. Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Haji Umrah Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan, pihaknya mendukung komunikasi yang dilakukan Pemerintah RI dengan Kerajaan Arab Saudi.

Syam berharap, hasil lobi tersebut dapat mengakhiri penangguhan keberangkatan umrah jamaah Indonesia. “Intinya, kita ingin mendapatkan kepastian, mengapa Indonesia termasuk negara-negara yang dilarang (mengirimkan jamaah umrah—Red),” ujar Syam Resfiadi kepada Republika, Ahad (15/8).

Menurut Syam, PPIU umumnya siap apabila diharuskan untuk memperketat protokol pencegahan Covid-19. Pihaknya juga sanggup mengedukasi jamaah agar mematuhi segala regulasi yang ada, baik selama di Tanah Air maupun Saudi. Karena itu, dia berharap, pelaksanaan umrah dibuka kembali untuk RI.

“Insya Allah, dari segi PPIU tentunya kita enggak ada kendala, siap memberangkatkan jamaah. Kami yakin, counter-counter kita di Saudi maupun Indonesia juga sudah siap,” ujarnya.

Ketua Indonesia Islamic Travel Communication Forum (IITCF) Priyadi Abadi mengatakan, sekurang-kurangnya ada tiga harapan dari pihak biro perjalanan umrah. Pertama, jamaah umrah asal Indonesia bisa segera berangkat ke Tanah Suci. Sejak awal tahun baru 1443 Hijriyah, Saudi diketahui telah membuka kuota umrah untuk 60 ribu jamaah, dari dalam maupun luar negeri.

Sayangnya, Indonesia termasuk dalam 30 negara yang ditangguhkan masuk ke wilayah Kerajaan Saudi. Pengajuan visa umrah untuk RI pun hingga saat ini belum bisa dilakukan. Selain Indonesia, sejumlah negara yang tertangguhkan, yakni India, Pakistan, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, Lebanon, Vietnam, Korea Utara, Korea Selatan, dan Afghanistan.

Kedua, pemilik Adinda Azzahra Grup itu menambahkan, dia berharap agar karantina selama 14 hari di negara ketiga dihapuskan. Menurut dia, kewajiban karantina sebelum tiba di Arab Saudi itu akan memberatkan jamaah umrah dari segi biaya ataupun durasi perjalanan. “Ketiga, kami berharap agar para calon jamaah umrah Indonesia yang sudah divaksin Sinovac bisa diterima,” kata Priyadi Abadi, kemarin.

Sebelumnya, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali membenarkan, pihaknya telah bertemu Deputi Urusan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Abdulaziz Wazzan di kantor Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Jeddah, Rabu (11/8) lalu. Salah satu poin yang dibicarakan, Kerajaan mengkaji vaksin Covid-19 Sinovac dan Sinopharm sebagai persyaratan bagi jamaah luar negeri untuk melaksanakan ibadah umrah.

“Dalam waktu dekat, akan dirilis hasilnya secara resmi,” kata Endang dalam keterangan yang didapat Republika, Jumat (13/8).

Seiring mulai dibukanya ibadah umrah, Saudi telah mengeluarkan aturan bagi calon jamaah dari luar negeri. Di antaranya, calon jamaah wajib mendapatkan suntikan booster sebanyak satu dosis dari Pfizer, Moderna, Astrazaneca, atau Johnson & Johnson, jika mereka menggunakan vaksin selain dari keempat merek tersebut.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah untuk bisa meyakinkan Saudi terkait penggunaan vaksin Covid-19 yang umum dipakai di Indonesia. Ia pun berharap, pihak produsen vaksin asal Cina itu juga bisa memastikan, Sinovac dan Sinopharm sudah memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Sehingga kita semua bisa menggunakan vaksin tersebut dan bisa memasuki wilayah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah,” ujar politikus Partai Golkar itu, Jumat (13/8).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat