JAKARTA -- Majelis Pelayanan Sosial (MPS) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta masyarakat peduli pada warga lanjut usia (lansia). Mereka harus dihargai, disejahterakan, dan hidup bahagia di tengah pandemi Covid-19.

Ketua MPS PP Muhammadiyah, Sularno, mengatakan, lansia harus menjadi perhatian kita bersama. "Maka, dengan gerakan revolusi mental ini, kita berharap banyak pihak yang peduli pada lansia,'' kata dia dalam peluncuran dan diskusi video edukasi bertema "Menjadi Lansia Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat" Program Gerakan Nasional Revolusi Mental yang digelar MPS PP Muhammadiyah, Selasa (10/8).

Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Tim Kerja Gerakan Nasional Revolusi Mental PP Muhammadiyah, Faozan Amar. Menurut dia, program ini sangat strategis agar lansia tidak jatuh pada jurang kemiskinan. "Sinergi dari semua pihak adalah kunci untuk memberdayakan lansia," ujar dia.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pelayanan Kelompok Marginal dan Masyarakat Adat MPS PP Muhammadiyah, Herni Ramdlaningrum, mengatakan, jumlah lansia akan makin bertambah di Indonesia. Indonesia yang sekarang menikmati bonus demografi, sebetulnya harus bersiap karena akhir dari bonus demografi adalah periode populasi lansia yang tinggi.

"Berdasarkan data BPS yang dioleh berbagai pihak, pada tahun 2050 kita (Indonesia) akan memiliki kurang lebih 25 persen lansia di seluruh Indonesia, jadi satu per empat dari total populasi adalah lansia," kata Herni dalam diskusi tersebut.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan, peran masyarakat untuk perawatan lansia lebih kepada lansia yang tinggal sendiri. "Sejauh ini, perawatan yang diberikan masih terbatas pada pemenuhan konsumsi lansia dan asistensi ke layanan kesehatan dan belum menyasar ke kebutuhan lainnya seperti tempat tinggal," katanya.

Herni mengatakan, perawatan lansia di lembaga kesejahteraan sosial belum menjadi pilihan bagi masyarakat. Padahal, saat ini rumah perawatan lansia telah banyak dikembangkan oleh pihak swasta untuk dikomersialisasi dengan fasilitas yang sangat memadai.

Ia juga mengatakan, perawatan lansia dengan demensia atau alzheimer belum dipandang sebagai suatu masalah dan belum ada perlakuan khusus dari keluarga atau masyarakat akibat kurangnya pengetahuan.

Mengenai perlindungan sosial lansia berdasarkan data 2019, Herni menyampaikan, hanya 11,14 persen rumah tangga lansia yang membeli atau menerima bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) dalam empat bulan terakhir pada 2019 dan rata-rata jumlah yang diterima sebanyak 7 kg per rumah tangga per bulan.

"Hanya 13,39 persen rumah tangga lansia memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," ujarnya.

 Berdasarkan data itu, kata dia, jaminan pendapatan dasar untuk para lansia perlu diperjuangkan. Selain itu, meningkatkan kepesertaan program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP) untuk usia produktif pra lansia.

Selain itu, lanjut Herni, perlu pula dilakukan pengembangan layanan perawatan lansia berbasis komunitas, juga mengembangkan layanan rumah lansia seperti werdha, nursing home, rumah lansia, dan lain-lain.

Perlu pula diterapkan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif, artinya mendorong sektor bisnis, swasta, perusahaan agar tetap mengakomodasi kelompok lansia untuk bisa bekerja dengan kapasitas yang mereka miliki. “Jadi, pemerintah bisa memberi insentif ke perusahaan yang memiliki dua persen lansia," ujar Herni.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat